Selasa, 09 October 2018
Kolom
Mahkamah Agung, Corong Undang-Undang? Oleh: Prof. Dr. Anna Erliyana SH., MH*)
​​​​​​​Ketentuan yang mengatur tentang hak politik warga negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pemilu.
RED
Mahkamah Agung, Corong Undang-Undang? Oleh: Prof. Dr. Anna Erliyana SH., MH*)
Ilustrasi

Larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilu sudah beberapa kali diatur dalam Undang-Undang. Pertama, tercantum pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, diatur oleh UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Daerah.

 

Ketiga, dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Keempat, diatur oleh  UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.

 

Berbagai pengaturan mengenai larangan narapidana mencalonkan diri dalam ajang pemilihan umum terlihat bahwa tujuan dari UU untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bersih. Permasalahan ini kemudian menjadi bola panas, karena  ketidaksinkronan pemikiran yang berkembang di antara para pihak terkait pemilu.

 

Muncullah uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) Nomor 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Uji materil di Mahkamah Agung nyaris terhambat karena beberapa ketentuan Undang-Undang pemilu masih dalam proses uji materill juga di Mahkamah Konstitusi. Namun karena materi yang sedang diuji ke MA, bukanlah substansi yang diuji kepada MK, maka proses lanjut. Kelanjutan proses penting untuk kepastian hukum.

 

Kompleksitas permasalahan larangan pencalonan mantan narapidana korupsi telah diselesaikan oleh Mahkamah Agung via putusan 45P/HUM/2018 yang membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019, yang pada prinsipnya juga sama dengan Putusan 46P/HUM/2018.

 

Sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mantan narapidana boleh nyaleg.

 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 011-017/PUU-I/2003, menyebutkan, mengenai hak yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang.

 

Dalam pandangan MK pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

 

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimuat pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, dalam hal ini KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus berdasarkan UU Pemilu dan diatur lebih lanjut teknis pelaksanaan melalui Peraturan KPU.

 

Namun kemudian KPU membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota dan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang prinsipnya melarang bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2019.

 

Larangan tersebut dimuat pada Pasal 4 Ayat (3) terhadap Peraturan KPU 20/2018 yang menyebutkan bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

 

Pasal 7 Ayat (1) huruf g yang menyatakan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

 

Pada pasal 60 Ayat (1) huruf j menyebutkan bahwa perseorangan peserta pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi.

 

Bahwa ketentuan di atas sejatinya tidak sesuai dengan materi muatan pada UU Pemilu Pasal 240, ketentuan tersebut juga sudah dikuatkan oleh beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007; Putusan 004/PUU-VII/2009;  Putusan 42/PUU-XII/2015; Putusan 71-PUU-XIV-2016.

 

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya, mengatakan bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 UUD 1945.

 

 

Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

 

UU HAM mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan kalaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih).

 

KPU telah membuat norma baru yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya. Sehingga tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur tentang hak politik warga negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pemilu.

 

Penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sejatinya suatu keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Melihat hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik negara, social engineering by law, hal yang pokok adalah bagaimana kita menggerakkan tingkah laku anggota masyarakat atau mencapai keadaan yang diinginkan melalui hukum.

 

Terobosan yang ditempuh oleh KPU sebagai lembaga yang independen untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bersih, tidaklah keliru bahkan harus didukung pelaksanaannya. Namun perlu dipahami, bahwa Peraturan KPU menghilangkan hak politik seseorang tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut jelas sudah diatur dalam UUD, UU, Putusan MK maupun Putusan MA. Dapatlah dikatakan bahwa KPU telah melanggar batas kewenangannya.

 

*)Prof. Dr. Anna Erliyana SH., MH adalah Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2013-2017.

Kolom ini merupakan bagian dari kerja sama antara Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.