Mahasiswa IAIN Purwokerto Praktikkan Ilmu Tata Negara di MPR
Pojok MPR-RI

Mahasiswa IAIN Purwokerto Praktikkan Ilmu Tata Negara di MPR

Sebab mahasiswa seolah mendapat tambahan ilmu kuliah sebanyak 4 SKS.

Oleh:
RED
Bacaan 2 Menit
Foto: Humas MPR
Foto: Humas MPR

Sebanyak 74 mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyambangi Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Selasa (9/10). Tujuannya dalam rangka mempraktikan ilmu tata negara di MPR. Kegiatan tersebut pun perlu diapresiasi.

 

Demikiam disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR, Ma'ruf Cahyono di Komplek Gedung Parlemen. “Ini kunjungan ilmiah ke MPR dengan tujuan untuk mendapat tambahan ilmu,” ujarnya.

 

Ilmu yang digeluti selama di kampus, menurut Ma’ruf Cahyono akan lebih bermakna ketika mereka hadir langsung ke lembaga-lembaga negara terkait agar bisa melihat bagaimana posisi tata negara dalam prakteknya. Menurutnya, kegiatan tersebut  diperlukan terutama bagi mereka yang  hendak memgerjakan tugas akhir, yakni skripsi.    Ma’ruf Cahyono yakin kunjungan itu dapat mempertajam analisa dan memperluas cakrawala pandang mahasiswa terkait hukum tata negara ke depan.

 

Diakui, kunjungan itu juga sebagai salah satu bentuk Sosialisasi Empat Pilar. Dalam pertemuan di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, bahasan yang dikupas juga menyinggung soal Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Kita sering menerima dari lembaga pendidikan mulai sejak PAUD hingga kelompok strategis," katanya.

 

Dalam pertemuan, Ma’ruf Cahyono memaparkan dalam era reformasi, UUD Tahun 1945 mengalami perubahan. Perubahan yang ada oleh MPR Periode 2004-2009 disosialisasikan bersama Ketetapan MPR. Dalam masa itu ada masukan terhadap sosialisasi terkait dinamika yang terjadi di masyarakat. Masyarakat ingin tak hanya UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR yang disosialisasikan namun juga Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

 

Pancasila disebut penting disosialisasikan sebab selepas reformasi, hal-hal yang terkait ideologi bangsa seperti Penataran P4, BP7, dan PMP dihapus. Dari sinilah masyarakat merasa bahwa penanaman Pancasila perlu. Untuk itu, menurut Ma’ruf Cahyono, MPR melakukan inisiatif melakukan Sosialisasi Empat Pilar. Dari apa yang dilakukan oleh MPR, diakui mampu menumbuhkan lembaga-lembaga lain untuk melakukan hal yang serupa. “Sekarang ada BPIP," ujarnya.

 

Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Pancasila diakui tak hanya menumbuhkan banyaknya lembaga yang mensosialisasikan namun juga tumbuh kesadaran masyarakat mendiskusikan dan membincangkan Pancasila. “Ini sebuah kemajuan bahwa Pancasila harus terus menerus dihidupkan dalam masyarakat," katanya.

Tags:

Berita Terkait