Selasa, 09 Oktober 2018
Resmi Gantikan Artidjo, Ini Janji Suhadi
Berupaya mengatasi tunggakan perkara dan memprioritaskan penanganan kasus korupsi. Hatta Ali yakin Suhadi dapat mengemban tugasnya dengan baik karena dekat dengan pendahulunya, Artidjo Alkostar.
Aida Mardatillah
Resmi Gantikan Artidjo, Ini Janji Suhadi
Ketua MA Hatta Ali melantik Suhadi (kanan) sebagai Ketua Kamar Pidana dan Burhan Dahlan sebagai Ketua Muda Militer di ruang Kusumah Atmaja, Gedung MA Jakarta, Selasa (9/10). Foto: RES

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali melantik dan mengambil sumpah Hakim Agung Suhadi sebagai Ketua Kamar Pidana menggantikan posisi Artidjo Alkostar yang pensiun pada 22 Mei 2018 lalu. Pelantikan Suhadi ini bersama Hakim Agung Burhan Dahlan yang diangkat sebagai Ketua Kamar Militer menggantikan Timor P. Manurung yang pensiun pada September 2017 lalu. Pelantikan jabatan baru keduanya didasarkan Surat Keputusan Presiden No. 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018.

 

Ketua Kamar Pidana, Suhadi berjanji akan mengemban tugas baru ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang telah digariskan pimpinan MA. Selain itu, visi dan misi kamar pidana yang dipimpinnya kelak sama dengan visi dan misi MA yakni menjadikan “Badan Peradilan yang Agung” dan mendukung penuh program pembaruan peradilan.   

 

Salah satunya mengenai tunggakan perkara, Suhadi berjanji akan bekerja keras agar tunggakan penanganan perkara menjadi lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Tunggakan perkara tahun ini, semoga dapat di bawah 1.000 perkara. Dan tentunya saya dan hakim agung lain akan bekerja keras,” kata dia. 

 

Dia juga akan berupaya agar penanganan perkara di MA dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan sudah diputus sesuai kebijakan MA. Meski persoalan target penyelesaian ini tidak terlepas dari jumlah hakim agung yang idealnya berjumlah 60 orang. Sebab, faktanya penambahan hakim agung saat ini tidak signifikan.

 

“Maka dari itu, hakim agung harus dituntut bekerja keras untuk bisa menyelesaikan perkara di MA selama 3 bulan,” pintanya.  

 

Hal terpenting, baginya penanganan perkara korupsi akan menjadi prioritas utama ketimbang penyelesaian perkara pidana yang lain. Sebab, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dampaknya merugikan negara dan masyarakat luas.      

 

“Ini karena kasus korupsi berakibat merugikan uang negara/rakyat dan berdampak terhadap masyarakat. Tentu ini (kasus korupsi) akan menjadi perhatian lebih daripada perkara lain,” kata Suhadi usai dilantik di Ruang Kusuma Atmadja, Gedung MA Jakarta, Selasa (9/10/2018).

 

Tentunya, kata Suhadi, jangka waktu penyelesaian perkara korupsi tersebut harus mengacu pada UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dan ketentuan terkait. Ini tentunya tidak terlepas dari peran dan dukungan para hakim agung yang lain terutama di Kamar Pidana ketika menangani perkara-perkara korupsi.

 

Ketua MA M. Hatta Ali mengatakan pimpinan MA yang baru, dalam hal ini Ketua Muda Pidana dan Ketua Muda Militer langsung dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. “Kedua pimpinan kamar yang baru ini, saya menekankan dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi integritas, memberi pelayanan kepada pencari keadilan secara cepat,” kata Hatta Ali.  

 

Dia mengingatkan agar kedua pimpinan kamar dapat memberikan pembinaan kepada pengadilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya sesuai kebijakan yang telah ditentukan MA. “Inilah tugas berat yang diemban keduanya dalam pelaksanaan tugas,” ujar Hatta.

 

Hatta juga berharap kedua ketua kamar yang baru dapat membantu ketua kamar lain dalam upaya percepatan penyelesaian perkara dan menurunkan tunggakan perkara. Misalnya, pada tahun 2017, tunggakan penanganan perkara paling sedikit sepanjang MA berdiri sebanyak 1.388 perkara. “Semoga tunggakkan perkara dapat lebih berkurang lagi daripada tahun kemarin,” harapnya.

 

Tak hanya itu, Hatta yakin Suhadi dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan baik seperti pendahulunya Artidjo Alkostar. Menurutnya, selama ini Suhadi seringkali mendampingi Artidjo baik dalam penyelesaian penanganan kasus korupsi maupun dalam rekrutmen calon hakim ad hoc tipikor termasuk pelatihan-pelatihan hakim ad hoc tipikor.  

 

“Jadi, saya yakin Pak Suhadi langsung memahami tugas-tugasnya (sebagai ketua kamar pidana) karena ia sering mendampingi Artidjo,” katanya.

 

Terpisah, Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahcmad Jayus menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Muda Pidana dan Militer yang baru. “Mudah-mudahan dapat mengemban tugasnya dengan baik (berhasil) menjadi ketua kamar sesuai cita-cita MA menjadi badan peradilan yang agung,” kata Jaja. 

 

Suhadi Lahir di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat pada 19 September 1953. Mengawali kariernya di dunia peradilan sejak 1 November 1979 sebagai CPNS di PN Mataram. Tahun 1983, suami dari Hj. Dahminar ini diangkat sebagai hakim dan di tempatkan di PN Dompu (NTB). Setelah bertugas selama 7 Tahun di PN Dompu, pada tahun 1990, kandidat Doktor Universitas Padjajaran ini dimutasi ke PN Klungkung.

 

Alumnus Fakultas Hukum UII Yogyakarta pada 1978 ini bertugas sebagai hakim di PN Klungkung selama 5 tahun. Setelah 12 tahun menjalani kariernya sebagai hakim, pria penggemar tenis ini dipromosikan sebagai Wakil Ketua PN Manna (Bengkulu Selatan) pada 1995. Jabatan Wakil Ketua di PN Manna hanya dijalaninya selama 1 tahun, 

 

Setahun kemudian pada 1996, Suhadi dipromosikan sebagai Ketua PN Takengon (Aceh). Selama 4 tahun Suhadi memimpin PN Takengon, kemudian pada tahun 2000, ia kembali mendapat promosi sebagai Ketua PN Sumedang. Setelah 3 tahun 8 bulan menjabat Ketua PN Sumedang, ia promosi sebagai Ketua PN Karawang.

 

Kepemimpinan Suhadi di PN Kerawang berlangsung selama periode 2003-2005. Selanjutnya, menjabat Ketua PN Tangerang pada 2005. Bagi Suhadi, PN Tangerang adalah titik terakhir dalam rangkaian promosi dan mutasinya sebagai pimpinan pengadilan tingkat pertama.

 

Lalu tahun 2007, Suhadi dipromosikan sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 5 April 2010, ia dipercaya sebagai Panitera MA. Hampir 2 tahun menjalani tugasnya sebagai Panitera MA, pada November 2011, Suhadi dilantik menjadi Hakim Agung setelah lulus serangkaian seleksi calon hakim agung tahun 2011. Kini, pria yang juga Ketua Umum IKAHI dan Juru Bicara MA ini, dipercaya menjadi Ketua Kamar Pidana menggantikan Artidjo Alkostar.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.