Rabu, 10 October 2018

RUU Pertanahan Tak Ubah Asas dalam UUPA

RUU Pertanahan intinya mengatur pendaftaran tanah, sertifikasi, prioritas hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, reforma agraria, hingga pertanahan kawasan pesisir sebagai pelengkap UUPA.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Pengaturan tentang pertanahan masih menginduk pada UU No.5 Tahun 1960 tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sementara Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan telah masuk daftar panjang Prolegnas lima tahunan yakni 2015-2019 dengan nomor urut 21. Sedangkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2018, masuk dengan nomor urut 2.  Karena itu, RUU tentang Pertanahan mesti segera dibahas.

 

“Pentingnya RUU Pertanahan untuk segera dibahas karena masuk daftar prioritas tahun 2018,” ujarnya Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (10/10/2018). Baca Juga: DPR Pastikan RUU Pertanahan Mulai Dibahas Tahun Depan

 

Menurutnya, RUU Pertanahan ini bila disahkan bakal menjadi UU yang bersifat lex spesialis (aturan khusus). Karenanya, dia meminta Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan di Komisi II DPR mesti segera merumuskan permasalahan dan kemudian dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun pemerintah sebelumnya.

 

“Yang pasti, perumusan masalah dalam DIM pemerintah tidak akan mengubah asas dan prinsip yang tertuang dalam UUPA,” ujar Bambang Soesatyo.  

 

Di sisi lain, kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini, perumusan masalah dalam DIM ini, pemerintah juga dapat menambah dan menajamkan beberapa masalah dan menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Politisi Partai Golkar itu meminta Komisi II bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengkaji dan mendalami berbagai persoalan pertanahan yang kerap menimbulkan konflik.

 

Seperti, persoalan proses pendaftaran tanah, sertifikasi hak atas tanah, prioritas hak atas tanah, prosedur/mekanisme penyelesaian konflik agraria dan reforma agraria termasuk pertanahan kawasan pesisir. Sebab, tanah memiliki fungsi ekonomi, fungsi sosial, politik, budaya, dan spiritual. Menurutnya melalui berbagai persoalan pertanahan mesti dirumuskan penanganannya melalui RUU Pertanahan.

 

“RUU ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria di berbagai wilayah. Mengingat saat ini masyarakat kesulitan memperjuangkan hak-haknya, salah satunya karena bukti kepemilikan tanah,” kata dia.

 

Sebagai pelengkap UUPA

Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron menjelaskan RUU tentang Pertanahan ini sebagai pelengkap dari UUPA. Sebab, dinamika soal pertanahan kerap mengalami perubahan di tengah masyarakat seiring dengan penyelenggaraan negara dan perkembangan ekonomi. Sementara UUPA dipandang sudah kurang relevan lagi dan kekinian.

 

Meski begitu, UUPA tetap bersifat lex generalis (aturan umum), RUU tentang Pertanahan nantinya hanya melengkapi UUPA. Menurutnya, draft RUU tentang Pertanahan telah meminta berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. Yang pasti, kata dia, berbagai masukan terkait pertanahan dan keagrariaan bakal menjadi pertimbangan untuk melengkapi draf RUU tentang Pertanahan ini.

 

“Jika disahkan RUU tentang Pertanahan menjadi UU bakal menjadi landasan dan payung hukum mengenai proses pendaftaran tanah, sertifikasi hak atas tanah, prioritas hak atas tanah, prosedur/mekanisme penyelesaian konflik agraria,” ujar Politisi Partai Demokrat ini.

 

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU tentang Pertanahan  pada akhir 2017. Dalam DIM RUU Pertanahan yang diberikan Kementerian ATR/BPN terdapat sejumlah usulan baru, pendalaman, dan perubahan. Baca Juga: Begini RUU Pertanahan Usulan ATR/BPN

 

Menurutnya, usulan DIM ini agar RUU Pertanahan dapat menjadi piranti social engineering untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. RUU Pertanahan juga sebagai omnibus law, harus dapat menjembatani harmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur soal tanah,” ujarnya sebagaimana dikutip laman Kementerian ATR/BPN.

 

Beberapa usulan yang diberikan antara lain soal penambahan hak penggunaan ruang di atas atau bawah tanah. Alasannya, dengan berbagai keperluan ataupun infrastruktur publik. Kemudian soal pembentukan bank tanah. Adanya bank tanah, kata Sofyan, diharapkan dapat menjamin kedaulatan negara atas tanah dan dapat mengontrol harga tanah serta menjamin tersedianya tanah peruntukan pembangunan.

 

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan terdapat usulan soal hak pengelolaan atas tanah untuk diberikan ke instansi pemerintahan dan masyarakat hukum adat. Hal ini dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah tanpa mengganggu keberlangsungan dunia usaha dan investasi. Kata lain, RUU Pertanahan ini prinsipnya mesti saling menguntungkan satu sama lain.

 

Namun begitu, dia memastikan dalam DIM RUU tentang Pertanahan tidak mengubah filosofi, asas, dan prinsip yang terkandung dalam UUPA. UUPA tetap berlaku dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan RUU tentang Pertanahan. “UUPA sebagai Undang-Undang pokok (umum),” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua