Rabu, 10 Oktober 2018

RUU Pertanahan Tak Ubah Asas dalam UUPA

 

Sebagai pelengkap UUPA

Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron menjelaskan RUU tentang Pertanahan ini sebagai pelengkap dari UUPA. Sebab, dinamika soal pertanahan kerap mengalami perubahan di tengah masyarakat seiring dengan penyelenggaraan negara dan perkembangan ekonomi. Sementara UUPA dipandang sudah kurang relevan lagi dan kekinian.

 

Meski begitu, UUPA tetap bersifat lex generalis (aturan umum), RUU tentang Pertanahan nantinya hanya melengkapi UUPA. Menurutnya, draft RUU tentang Pertanahan telah meminta berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. Yang pasti, kata dia, berbagai masukan terkait pertanahan dan keagrariaan bakal menjadi pertimbangan untuk melengkapi draf RUU tentang Pertanahan ini.

 

“Jika disahkan RUU tentang Pertanahan menjadi UU bakal menjadi landasan dan payung hukum mengenai proses pendaftaran tanah, sertifikasi hak atas tanah, prioritas hak atas tanah, prosedur/mekanisme penyelesaian konflik agraria,” ujar Politisi Partai Demokrat ini.

 

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU tentang Pertanahan  pada akhir 2017. Dalam DIM RUU Pertanahan yang diberikan Kementerian ATR/BPN terdapat sejumlah usulan baru, pendalaman, dan perubahan. Baca Juga: Begini RUU Pertanahan Usulan ATR/BPN

 

Menurutnya, usulan DIM ini agar RUU Pertanahan dapat menjadi piranti social engineering untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. RUU Pertanahan juga sebagai omnibus law, harus dapat menjembatani harmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur soal tanah,” ujarnya sebagaimana dikutip laman Kementerian ATR/BPN.

 

Beberapa usulan yang diberikan antara lain soal penambahan hak penggunaan ruang di atas atau bawah tanah. Alasannya, dengan berbagai keperluan ataupun infrastruktur publik. Kemudian soal pembentukan bank tanah. Adanya bank tanah, kata Sofyan, diharapkan dapat menjamin kedaulatan negara atas tanah dan dapat mengontrol harga tanah serta menjamin tersedianya tanah peruntukan pembangunan.

 

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan terdapat usulan soal hak pengelolaan atas tanah untuk diberikan ke instansi pemerintahan dan masyarakat hukum adat. Hal ini dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah tanpa mengganggu keberlangsungan dunia usaha dan investasi. Kata lain, RUU Pertanahan ini prinsipnya mesti saling menguntungkan satu sama lain.

 

Namun begitu, dia memastikan dalam DIM RUU tentang Pertanahan tidak mengubah filosofi, asas, dan prinsip yang terkandung dalam UUPA. UUPA tetap berlaku dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan RUU tentang Pertanahan. “UUPA sebagai Undang-Undang pokok (umum),” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua