Rabu, 10 Oktober 2018

PKPA Bakal Pakai Sistem SKS? Ini Konfirmasi 3 Kubu Peradi dan Kemenristekdikti

Ke depan, PKPA dilakukan dalam jangka waktu 2 semester dengan bobot perkuliahan 24 SKS. Hal ini mengingat PKPA masuk kategori program profesi berdasarkan UU tentang Pendidikan Tinggi sekaligus untuk menjalankan Putusan MK No.95/2016.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi ujian advokat. Foto: NNP

Pasca putusan MK No. 95/PUU-XVI/2016 yang mewajibkan penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerjasama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B, ramai beredar kabar bahwa sistem PKPA akan diubah menjadi sistem Satuan Kredit Semester (SKS).

 

Saat dikonfirmasi hukumonline, Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti), Johannes Gunawan, mengamini bahwa ke depannya PKPA akan dilakukan dalam jangka waktu 2 semester dengan bobot perkuliahan 24 SKS. Hal ini mengingat PKPA masuk kategori program profesi berdasarkan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sekaligus untuk menjalankan Putusan MK No.95/2016 tersebut.

 

Paragraf 3

Pendidikan Profesi

Pasal 17:

  1. Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
  2. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

 

(Baca Juga: MK: Penyelenggaraan PKPA Wajib Libatkan Perguruan Tinggi Hukum)

 

Adapun soal kurikulum serta Ujian Profesi Advokat (UPA), kata Johannes, akan dirancang bersama-sama antara Perguruan Tinggi (PT) dengan Organisasi Advokat (OA). Soal perubahan sistem PKPA ini, Johannes mengaku pihaknya telah membicarakannya dengan OA. Bahkan, peraturan menteri yang mengatur sistem PKPA baru ini disebutnya sudah rampung, tinggal menunggu tandatangan dari Menristekdikti.

 

“Aturannya sudah selesai, tinggal menunggu ada beberapa peraturan lain yang harus keluar terlebih dahulu, baru kemudian ditandatangani oleh pak menteri. Aturan lain itu seperti syarat pendirian dan pembukaan prodi dan sebagainya itu akan diubah sehingga akan berdampak pada ketentuan PKPA ini,” katanya.

 

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kubu Fauzi, Thomas Tampubolon, mengakui pihaknya sudah beberapa kali membicarakan soal perubahan sistem PKPA ini dengan pihak Kemenristekdikti. Namun, berlakunya ketentuan baru itu disebut Thomas masih menunggu keluarnya aturan Kementerian.

 

(Baca Juga: 3 Kubu Peradi Tanggapi Putusan MK tentang PKPA)

 

Positifnya, kata Thomas, aturan PKPA ke depannya menjadi lebih jelas dan berijazah layaknya profesi dokter serta betul-betul dilaksanakan dalam 1 program studi dengan 2 semester.

 

“Jadi tak sekadar training yang bisa dilakukan oleh semua organisasi, tidak ada standar yang pasti, tidak ada pengawasan, sehingga semua oang bisa saja dengan mudahnya menjadi advokat,” kata Thomas kepada hukumonline.

 

Selama ini, sambung Thomas, meski UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menghendaki wadah tunggal advokat, namun dengan adanya ketentuan penyumpahan advokat oleh Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) No.73 Tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat yang menyatakan bahwa penyumpahan bisa dilakukan dari organisasi apapun, sehingga sekarang semua orang berlomba-lomba melakukan pendidikan advokat.

 

(Baca Juga: AAI Dukung Putusan MK Soal Penyelenggaraan PKPA)

 

Pada akhirnya, kata Thomas, jika semua orang dengan mudahnya menjadi advokat jelas akan merugikan para pencari keadilan karena kualitas advokatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesi.

 

“Mau sehari kek, seminggu kek, semua orang berlomba-lomba mengadakan PKPA ini. Jadi tidak ada lagi aturan main yang jelas dan standar minimum pendidikan yang seharusnya didapatkan oleh seseorang yang ingin menjadi advokat,” ujar Thomas.

 

Lantas apakah biaya PKPA dengan sistem SKS ini akan lebih mahal ketimbang biaya PKPA sebelumnya? Thomas mengatakan jika saat ini standar biaya PKPA Peradi adalah Rp5 juta, maka untuk sistem baru ini sudah pasti lebih dari itu karena memakan waktu hingga 1 tahun.

 

Ketua Peradi Kubu Luhut, Luhut Pangaribuan menyebut perbedaan kerjasama antara OA dengan PT nantinya bukan lagi sekadar sebagai ‘tempat PKPA’ seperti yang dilakukan selama ini, melainkan betul-betul dalam bentuk kerjasama yang intens dalam satu program studi.

 

Luhut tak menampik jika konsep PKPA berbasis SKS ini disebut sebagai konsep yang ideal dalam pendidikan advokat. Namun Luhut menekankan harus ada sinkronisasi yang jelas antara UU No. 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan UU Advokat sebagai konsekuensi dari Putusan MK.

 

“PT kan hanya melihat UU Sisdiknas, sehingga tidak lengkap jika UU Advokat juga belum dilihat pada saat yang sama,” ujar Luhut kepada hukumonline.

 

UU Sisdiknas

Pasal 21:

  1. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
  2. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

UU Advokat

Pasal 2:

  1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
  2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
  3. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

 

SKS itu, kata Luhut, nantinya akan menjadi beban pelajaran manakala sudah menjadi satu Prodi, sehingga tidak relevan jika PT menentukan sendiri secara sepihak mengingat kewenangan mengangkat advokat tetap berada di tangan OA. Lantas bagaimana dengan lulusan hukum yang sudah mengambil S2/magister? Menurut Luhut, tetap harus mengikuti PKPA, UPA dan magang.

 

Sedangkan Ketua Peradi kubu Juniver, Juniver Girsang menyebut dalam pesan singkat kepada hukumonline bahwa memang rencananya seperti itu, hanya saja pengaturan/sistem SKS yang dimaksud masih belum jelas.

 

“Hal ini lantaran PKPA menyangkut beberapa stakeholders seperti MA, Menteri Pendidikan dan Peradi,” ujarnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.