Rabu, 10 October 2018

PKPA Bakal Pakai Sistem SKS? Ini Konfirmasi 3 Kubu Peradi dan Kemenristekdikti

Ke depan, PKPA dilakukan dalam jangka waktu 2 semester dengan bobot perkuliahan 24 SKS. Hal ini mengingat PKPA masuk kategori program profesi berdasarkan UU tentang Pendidikan Tinggi sekaligus untuk menjalankan Putusan MK No.95/2016.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi ujian advokat. Foto: NNP

Pasca putusan MK No. 95/PUU-XVI/2016 yang mewajibkan penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerjasama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B, ramai beredar kabar bahwa sistem PKPA akan diubah menjadi sistem Satuan Kredit Semester (SKS).

 

Saat dikonfirmasi hukumonline, Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti), Johannes Gunawan, mengamini bahwa ke depannya PKPA akan dilakukan dalam jangka waktu 2 semester dengan bobot perkuliahan 24 SKS. Hal ini mengingat PKPA masuk kategori program profesi berdasarkan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sekaligus untuk menjalankan Putusan MK No.95/2016 tersebut.

 








Paragraf 3



Pendidikan Profesi



Pasal 17:




  1. Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

  2. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.


 

(Baca Juga: MK: Penyelenggaraan PKPA Wajib Libatkan Perguruan Tinggi Hukum)

 

Adapun soal kurikulum serta Ujian Profesi Advokat (UPA), kata Johannes, akan dirancang bersama-sama antara Perguruan Tinggi (PT) dengan Organisasi Advokat (OA). Soal perubahan sistem PKPA ini, Johannes mengaku pihaknya telah membicarakannya dengan OA. Bahkan, peraturan menteri yang mengatur sistem PKPA baru ini disebutnya sudah rampung, tinggal menunggu tandatangan dari Menristekdikti.

 

“Aturannya sudah selesai, tinggal menunggu ada beberapa peraturan lain yang harus keluar terlebih dahulu, baru kemudian ditandatangani oleh pak menteri. Aturan lain itu seperti syarat pendirian dan pembukaan prodi dan sebagainya itu akan diubah sehingga akan berdampak pada ketentuan PKPA ini,” katanya.

 

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kubu Fauzi, Thomas Tampubolon, mengakui pihaknya sudah beberapa kali membicarakan soal perubahan sistem PKPA ini dengan pihak Kemenristekdikti. Namun, berlakunya ketentuan baru itu disebut Thomas masih menunggu keluarnya aturan Kementerian.

 

(Baca Juga: 3 Kubu Peradi Tanggapi Putusan MK tentang PKPA)

 

Positifnya, kata Thomas, aturan PKPA ke depannya menjadi lebih jelas dan berijazah layaknya profesi dokter serta betul-betul dilaksanakan dalam 1 program studi dengan 2 semester.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua