Kamis, 11 Oktober 2018

Begini Cara OJK Ringankan Kredit Korban Gempa Sulteng

Keringanan kredit korban bencana alam jangan dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban nasabah. Relaksasi pembayaran pinjaman ini diminta mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Mochamad Januar Rizki
Otoritas Jasa Keuangan. Foto: RES

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan kebijakan keringanan pembayaran kredit dan pembiayaan bagi nasabah terdampak korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Selasa (10/10/2018). Kebijakan tersebut diambil untuk membantu pemulihan usaha para debitur dan perbankan sekaligus perekonomian wilayah bencana tersebut.

 

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan keringanan ini diberikan untuk penilaian kualitas kredit atau pembiayaan syariah, restrukturisasi, dan pemberian kredit/pembiayaan syariah baru di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

 

Relaksasi pembayaran pinjaman tersebut juga berlaku selama 3 tahun sejak kebijakan ini ditetapkan yang mengacu Peraturan OJK 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.    

 

Anto merinci data sementara OJK, terdapat 13.233 debitur di enam cabang bank umum konvensional terdampak bencana alam. Sedangkan nilai kredit yang mendapat relaksasi tersebut mencapai Rp 1,6 triliun. “Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring data baru dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulteng, cabang bank umum, BPR dan perusahaan jasa keuangan non bank (IKNB) yang masih dalam proses pengumpulan,” kata Anto.

 

Dia menambahkan pihaknya terus melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap perkembangan kondisi daerah yang terdampak bencana dan akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

 

Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual menyambut positif kebijakan keringanan pembayaran pinjaman bagi nasabah yang menjadi korban bencana alam Sulteng. Dia mengharapkan kebijakan ini dapat memulihkan kembali perekonomian dan industri jasa keuangan di kawasan tersebut.

 

Namun, dia menekankan agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki niat moral hazard untuk menghindari kewajibannya membayar pinjaman dari perbankan dan industri jasa keuangan lain.

 

“Tapi yang harus dihindari adalah kemungkinan moral hazard atau aji mumpung. Jadi sebelum bencana memang sudah bermasalah (pembayaran) dan menggunakan alasan bencana untuk dapat keringanan,” kata David saat dihubungi Hukumonline, Kamis (11/10/2018). Baca Juga: DPR Minta Hapus Tagih untuk KUR di Wilayah Bencana

 

Menurut David, relaksasi pembayaraan pinjaman ini juga harus memperhatikan ketentuan dalam POJK 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Hal ini diperlukan agar relaksasi pembayaran pinjaman ini berlaku sesuai dengan aturan main.

 

Dalam menetapkan kebijakan relaksasi pembayaran pinjaman ini, Dewan Komisioner (DK) OJK juga menyatakan sudah mengacu pada POJK 45/2017 ini. Secara rinci, relaksasi pembayaran kredit atau pembiayaan ini meliputi: 

 

1. Penilaian Kualitas Kredit

 

a. Penetapan Kualitas Kredit dengan plafon maksimal Rp 5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan/atau bunga. Sementara itu bagi kredit dengan plafon di atas Rp 5 miliar, penetapan Kualitas Kredit tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

 

b. Penetapan Kualitas Kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

 

2. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi

 

a. Kualitas Kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu Keputusan Dewan Komisioner.

 

b. Restrukturisasi Kredit tersebut di atas dapat dilakukan terhadap Kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.

 

3. Pemberian Kredit Baru terhadap Debitur yang Terkena Dampak

 

a. Bank dapat memberikan Kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam.

 

b. Penetapan Kualitas Kredit baru tersebut di atas dilakukan secara terpisah dengan Kualitas Kredit yang telah ada sebelumnya.

 

4. Pemberlakuan untuk Bank Syariah

 

Perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), dan penyediaan dana lain.

 

Selain kebijakan untuk perbankan, keputusan DK OJK tersebut juga menyasar perusahaan-perusahan di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti Perusahaan Pembiayaan yang terkena dampak bencana. OJK mendorong perusahaan pembiayaan juga melakukan pendataan para debitur yang menjadi korban dan mengalami kesulitan pembayaran angsuran.

 

Untuk Perusahaan Pembiayaan dapat memberikan relaksasi kepada debitur, antara lain, berupa:

1.    Rescheduling pembayaran angsuran;

2.    Penyesuaian biaya administratif; dan atau

3.    Penyesuaian denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran.

 

Selanjutnya, Perusahaan Pembiayaan diminta melaporkan secara berkala kepada OJK mengenai progress penanganan restrukturisasi debitur yang tertimpa musibah.

 

Bagi Perusahaan Perasuransian, OJK mendorong pendataan para tertanggung/pemegang polis asuransi yang mengalami kerugian akibat bencana. Sehingga, dapat segera dilakukan proses penanganan klaim secara professional. Dan jika diperlukan, melakukan jemput bola untuk meringankan beban pemegang polis yang tertimpa musibah.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.