Kamis, 11 Oktober 2018
Bupati Malang Tersangka Dua Kasus Korupsi
Selain menjadi tersangka suap, Rendra bersama pihak lain juga menjadi tersangka gratifikasi.
Aji Prasetyo
Bupati Malang Tersangka Dua Kasus Korupsi
Ilustrasi Korupsi. Ilustrasi BAS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna (RK) sebagai tersangka kasus korupsi. Ia diduga menerima suap dari Ali Murtopo (swasta) sebesar Rp3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang Tahun Anggaran 2011.

 

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menguraikan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan kedua tersangka ini. Awalnya, Rendra bersama tim sukses termasuk Ali Murtopo melakukan pertemuan membahas dana kampanye proses pencalonan sebagai Bupati Malang periode 2010-2015.

 

"Setelah Bupati dilakukan proses pengumpulan fee proyek di Kabupaten Malang untuk kebutuhan pembayaran utang dana kampanye yang sudah dikeluarkan sebelumnya," kata Saut dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (11/10/2018).

 

Salah satu yang menjadi perhatian Rendra dan timnya adalah proyek di Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Malang yang saat itu mendapatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013, khususnya proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan tingkat SD dan SMP.

 

Perbuatan Rendra, kata Saut diduga bersama-sama dengan mantan tim sukses saat Pilkada tahun 2010 dilakukan dan berupaya mengatur proses lelang pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement).

 

Atas perbuatan ini, Rendra disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Sedangkan Ali yang diduga sebagai pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

 

Gratifikasi

Tidak hanya perkara ini, Rendra yang kembali terpilih sebagai Bupati periode berikutnya (2016-2021) juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai penyelenggara negara.

 

"KPK juga telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, sehingga meningkatkan status penanganan perkara ini ke Penyidikan dengan 2 orang sebagai tersangka," ujar Saut.

 

Selain Rendra, satu nama lain yang menjadi tersangka adalah Erik Armando Talla (EAT), seorang swasta. Keduanya diduga menerima gratifikasi yang dianggap sebagai suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Malang, sampai saat ini sekitar total Rp3,55 miliar.

 

Atas perkara ini, keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Rendra diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut pada KPK sebagaimana diatur Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

"Penerimaan gratifikasi oleh RK dan EAT diduga terkait dengan sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang. KPK akan terus mendalami dugaan penerimaan tersebut dalam proses penyidikan ini," terang Saut.

 

Kami ingatkan kembali, penyelenggara negara atau pegawai negeri wajib patuh melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak diterima. Jika tidak dilaporkan, maka ada resiko pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001. Sebaliknya, jika gratifikasi dilaporkan sebelum 30 hari kerja, maka bebas dari ancaman pidana.

 

Sejak Penyidikan dilakukan pada 4 Oktober 2018, KPK mulai Senin (8/10) sampai hari ini melakukan penggeledahan di 22 lokasi, yaitu Pendopo Bupati Malang, kantor dan rumah swasta, rumah PNS Kantor Dinas Pendidikan Kab Malang, Kantor Bapeda Kantor PUPR Kabupaten Malang.

 

Kemudian Kantor BUP Kantor Dinas Bina Marga, Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Rumah Dinas Bupati, Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Tanaman Pangan, dan Holtikultura, Kantor Dinas Pertanian, Rumah saksi (Kepala Bidang di Dinas Bina Marga), Kantor Korwil Jatim Nasdem. Rendra diketahui merupakan politisi Partai Nasdem sebelum mengundurkan diri karena perkara ini.

 

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik serta sejumlah uang tunai. Dari rumah dinas Bupati 15 ribu dolar Singapura, kantor Bina Marga Rp305 juta, dan kediaman salah satu kepala bidang di Pemkab Malang sebesar Rp18,95 juta.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.