Kamis, 11 Oktober 2018
PT NKE sebagai Korporasi Didakwa Korupsi Puluhan Miliar Rupiah
Ini kali pertama, KPK mendakwa korporasi sebagai terdakwa dalam kasus korupsi.
Aji Prasetyo
PT NKE sebagai Korporasi Didakwa Korupsi Puluhan Miliar Rupiah
Ilustrasi: HGW

PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) menjadi korporasi pertama yang duduk di kursi terdakwa dalam perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perusahaan yang dahulu bernama PT Duta Graha Indah (DGI) ini dianggap mendapat keuntungan tidak wajar dari sejumlah proyek yang dibiayai negara.

 

Dalam menjalani proses persidangan, PT NKE diwakili Djoko Eko Suprastowo selaku Direktur Utama. Karena ini merupakan korupsi yang dilakukan korporasi, maka tidak ada proses hukum berupa penahanan, termasuk kepada Djoko sebagai perwakilan perusahaan.  

 

Proses persidangan kepada PT NKE ini relatif sama dengan perkara korupsi lain yang ditangani KPK, ada terdakwa penasehat hukum dan tentu majelis hakim. Bedanya seperti yang dijelaskan diatas, ada seorang perwakilan dari pihak terdakwa untuk mengikuti sidang, dan tidak dilakukan penahanan seperti terdakwa orang-perorangan.

 

"Telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan Terdakwa dalam lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran (TA) 2009 dan 2010," kata penuntut umum KPK saat mengurai dakwaan perbuatan melawan hukum PT NKE di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/10/2018).  

 

PT NKE juga didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp24,778 miliar, mantan anggota DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin beserta sejumlah korporasi yang dikendalikannya yaitu PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan Grup Permai sejumlah Rp10,290 miliar. "Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp25,953 miliar," kata penuntut umum. Baca Juga: Didakwa Perkaya Korporasi Eks Dirut Keluhkan Nasib PT NKE Tbk

 

Kasih fee ke Nazaruddin

Perkara ini bermula ketika Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT DGI meminta kepada Nazaruddin agar mendapat proyek pembangunan tahun anggaran 2009 dan bersedia memberi sejumlah imbalan. Nazar pun mengabulkan permintaan tersebut dan PT DGI memenangkan lelang proyek RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

 

Kemudian  PT DGI membagikan commitment fee pada Nazaruddin dan perusahaan lain.  "Setelah menerima pembayaran, terdakwa (PT DGI) pun memberikan fee kepada Muhammad Nazarudin melalui PT Anak Negeri sejumlah Rp 1,1 miliar, PT Anugerah Nusantara sejumlah Rp 2,6 miliar dan Grup Permai sejumlah Rp 5,4 miliar, dengan cara seolah-olah perusahaan-perusahaan itu merupakan subkon terdakwa ataupun menerima pembayaran atas material yang dibeli terdakwa," kata penuntut umum.

 

Selain proyek RS Undayana, PT DGI dibantu Nazaruddin juga mengerjakan beberapa proyek pembangunan antara lain:

  1. Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan jumlah keuntungan Rp42.717.417.289.
  2. Proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah keuntungan Rp44.536.582.667.
  3. Proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah keuntungan Rp23.902.726.864.
  4. Proyek Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat,dengan jumlah keuntungan Rp20.503.587.805.
  5. Proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah keuntungan Rp4.015.460.587.
  6. Proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah keuntungan Rp2.164.903.874.
  7. Proyek Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, di Surabaya, Provinsi Jawa Timur TA. 2009 dan 2010, dengan jumlah keuntungan Rp77.478.850.619.

 

Atas bantuan Nazarudin itu, PT DGI juga telah memberikan fee kepada mantan Bendahara Umum Demokrat itu dengan rincian sebagai berikut:

  1. Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah Rp4.675.700.000. 
  2. Proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp4.178.350.000.
  3. Proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejumlah Rp1.230.500.000.
  4. Proyek Gedung RSUD Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sejumlah Rp6.579.880.000.
  5. Proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara, sejumlah Rp1.348.679.000.
  6. Proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara, sejumlah Rp 928.113.000.

 

Selain kepada Nazarudin, untuk Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa juga telah memberikan fee kepada Rizal Abdullah, anggota KPWA dan Panitia Pengadaan sejumlah Rp1,1 miliar.

 

Atas perbuatan itu, PT DGI diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Seperti diketahui, diseretnya PT NKE ke meja hijau tidak lepas dari keluarnya Peraturan MA (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi yang disahkan Ketua MA M. Hatta Ali pada 21 Desember 2016 dan baru diundangkan pada 29 Desember 2016. Perma ini sebagai pedoman aparat penegak hukum dan mengisi kekosongan hukum terkait prosedur penanganan kejahatan tertentu yang dilakukan korporasi dan atau pengurusnya.

 

Sebelum keluarnya Perma ini, KPK belum pernah menjadikan korporasi sebagai subjek atau tersangka/terdakwa korupsi. Padahal, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) telah memberi instrumen untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Baca Juga: Begini Prosedur Penanganan Pidana Korporasi

 

Meski direksi perseroan sudah banyak yang menjadi terpidana, tetapi selama ini KPK terkendala merumuskan bagaimana tanggung jawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sebelum PT NKE, tercatat hanya ada satu kasus korupsi korporasi yang berhasil diseret ke persidangan yakni kasus korupsi PT Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin. PT Giri dihukum membayar Rp1,3 miliar dan hukuman tambahan penutupan sementara selama enam bulan.

 

Perma ini menentukan pemeriksaan korporasi dan atau pengurusnya sebagai tersangka dalam proses penyidikan dan penuntutan baik sendiri ataupun bersama-sama setelah dilakukan proses (surat) pemanggilan. Surat panggilan ini memuat: nama Korporasi; tempat kedudukan; kebangsaan korporasi; status korporasi dalam perkara pidana (saksi/ tersangka/terdakwa); waktu dan tempat pemeriksaan; dan ringkasan dugaan peristiwa pidana.

 

Pasal 12 Perma ini mengatur bentuk surat dakwaan yang sebagian merujuk Pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan penyesuaian isi surat dakwaan memuat: nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili. Selain itu, memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

 

Sistem pembuktian penanganan tindak pidana korporasi ini masih mengacu KUHAP dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lain. Seperti halnya keterangan terdakwa, keterangan korporasi merupakan alat bukti sah dalam persidangan. Sementara penjatuhan pidana korporasi yakni pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan sesuai UU yang berlaku, seperti uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

 

Apabila tidak sanggup dibayar, harta kekayaan korporasi disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi besaran pidana denda, uang penggati, ganti rugi dan atau restitusi (gugatan perdata oleh korban) yang diputus pengadilan. Pidana denda ini bisa dikonversi menjadi pidana kurungan secara proporsional setelah pengurusnya selesai menjalani pidana pokoknya (penjara).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.