Jumat, 12 October 2018
Menyaksikan Potret Buram Hukuman Mati via Film
Film dokumenter yang mengisahkan tentang perjuangan para terpidana mati yang mengalami proses peradilan sesat untuk mendapatkan keadilan.
M-28
Foto: Istimewa

Rabu 10 Oktober 2018 bertepatan dengan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia dilakukan pemutaran film serentak di tiga perguruan tinggi di Jakarta yaitu Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Bina Nusantara (Binus), dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera).

 

Di tiga kampus itu mengangkat tema berbeda-beda. STHI Jentera misalnya, mengusung pemutaran film dan diskusi terbuka dengan tema Dignity for All. Film yang diputar merupakan film dokumenter yang mengisahkan tentang perjuangan para terpidana mati yang mengalami proses peradilan sesat untuk mendapatkan keadilan.

 

Film pertama yaitu Novum menceritakan perjuangan Yusman Telaumbanua yang dituduh membunuh tiga orang pada April 2012. Sejak ditangkap, Yusman sudah mengalami unfair trial, dia mengalami penyiksaan oleh Kepolisian Nias dan identitasnya dipalsukan sehingga dia menjadi berusia 19 tahun. Faktanya, Yusman baru berusia 16 tahun saat dia divonis hukuman mati oleh majelis hakim di PN Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara pada 21 Mei 2013.

 

Selain itu, Yusman yang tidak fasih berbahasa Indonesia juga diadili melalui peradilan dewasa, bukan peradilan anak. Padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Yusman yang masih di bawah 18 tahun harus diadili melalui peradilan anak yang memegang teguh asas kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan keadilan restoratif. Sehingga sebelum dilakukan proses penyelesaian melalui peradilan, maka terlebih dahulu dilakukan upaya diversi.

 

Perjuangan Yusman kemudian berbuah manis, setelah Mahkamah Agung mengabulkan PK yang diajukan oleh Yusman bersama KontraS. MA dalam putusannya membatalkan putusan PN Gunung Sitoli, dan meringankan hukuman bagi Yusman dari pidana mati menjadi pidana penjara selama 5 tahun.

 

Sementara film kedua yaitu Menanti Keadilan menceritakan perjuangan Zulfiqar Ali, seorang WNA asal Pakistan pada November 2004 dituduh memiliki 300 gr heroin yang sebenarnya milik temannya. Serupa dengan Yusman, Zulfiqar juga mengalami proses peradilan yang tidak adil. Dia mengalami penyiksaan oleh aparat kepolisian selama proses penyidikan.

 

Dia juga tidak didampingi oleh penerjemah dan penasehat hukum hingga satu bulan pasca penangkapan. Padahal sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 53 KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan dari penerjemah. Lalu dalam Pasal 55 KUHAP juga diatur bahwa negara wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan dengan ancaman pidana mati, pidana 15 tahun atau lebih, atau yang tidak mampu.

 

Kemudian pada masa penangkapan dan penahanan dia tidak mendapat akses untuk menghubungi Kedutaan Besar Pakistan guna meminta perlindungan dari negara asalnya.Puncaknya adalah ketika majelis hakim di Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkaranya menolak keterangan saksi Gurdip Singh yang mengakui bahwa heroin itu miliknya, bukan Zulfiqar Ali.

 

Hingga akhirnya pada 14 Juni 2005, majelis hakim menjatuhkan pidana mati terhadap dirinya. Sementara Yusman mendapatkan buah manis atas perjuangannya, Zulfiqar justru harus menelan pil pahit. Majelis hakim di PT Banten pada 2005 dalam putusannya justru menguatkan putusan PN Tangerang yang menjatuhkan vonis hukuman mati.

 

Sementara itu putusan kasasi yang dilakukan pada 2005 dan PK yang diajukan pada 2014 tidak diterima oleh MA. Namun, perjuangan belum usai, dia lewat Imparsial mengajukan grasi kepada Presiden Jokowi pada 6 Maret 2018. Namun sebelum grasinya dikabulkan oleh Jokowi, Zulfiqar meninggal dunia akibat sakit kronis yang dia derita.

 

Usai pemutaran film, dilakukan diskusi terbuka yang dibuka dengan kisah dari Lukman, adik dari terpidana narkotika Santa. Santa adalah seorang ‘supir tembak’ keturunan Tionghoa yang fasih berbahasa Mandarin. Pada 2016, Santa menjadi penerjemah bagi empat orang warga negara Tiongkok yang ternyata memiliki 20 kg zat metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan nama sabu-sabu.

 

Pada 2 Juni 2016, Santa diminta untuk mendatangi sebuah hotel tempat keempat warga Tiongok itu menginap karena membutuhkan penerjemah. Namun ketika dia tiba di hotel, Santa langsung ditangkap oleh aparat kepolisian. Dugaan keterlibatan Santa ini muncul karena ruko di daerah Dadap yang dijadikan gudang sabu-sabu disewa atas namanya.

 

“Di dalam BAP, Santa disangka terlibat dengan keempat warga Tiongkok ini dan ikut melakukan pembongkaran mesil molding di sebuah ruko yang dijadikan gudang penyimpanan sabu di daerah Dadap, Jakarta Barat dan ikut mengirim sabu tersebut ke hotel,” ujar Lukman dalam diskusi.

 

Berdasarkan penuturan Lukman, selama pemeriksaan dalam tahap penyidikan, Santa mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu kuat dugaan jika pihak jaksa penuntut umum menghilangkan barang bukti berupa ponsel milik Santa.

 

Di dalam ponsel itu berisi percakapan antara Santa dan keempat warga negara Tiongkok yang menunjukkan jika Santa hanya diminta sebagai penerjemah, bukan terlibat dalam kejahatan narkotika ini. Selama persidangan, pihak Santa juga mengalami diskriminasi. Salah satunya adalah jangka waktu yang diberikan oleh majelis hakim tidak proporsional, karena Santa bersama penasihat hukumnya hanya diberikan waktu 30 menit untuk membuat berkas pledoi. Sementara waktu yang diberikan bagi penuntut umum untuk menyusun berkas tuntutan lebih dari 7 hari.

 

Padahal sesuai dengan prinsip-prinsip universal, tersangka/terdakwa berhak mendapatkan fasilitas dan waktu yang memadai untuk menyiapkan pembelaan. Kemudian, majelis hakim juga terkesan menunda proses persidangan Santa, hal ini jelas bertentangan dengan asas speedy trial.

 

Penerapan hukuman mati di Indonesia jelas bertentangan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia sejak 2005 yang disahkan lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

 

Dalam Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik dijelaskan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Namun, sayangnya hukuman mati sendiri masih dianggap konstitusional dan berlaku di Indonesia, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007.

 

Padahal menurut penuturan Anugerah Rizki Akbari dalam paparannya, negara-negara di dunia sedang berlomba-lomba dalam menghapuskan penerapan hukuman mati bagi para terdakwa di wilayah hukum mereka. Namun di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya.

 

Berdasarkan laporan Amnesty International, selama menjelang dan saat Asian Games 2018 telah terjadi kasus tembak mati tanpa melalui proses peradilan terhadap 77 orang. Ini seolah menegaskan bahwa Indonesia masih mengecualikan para tersangka/terdakwa dari perlindungan dan pemenuhan hak hidup setiap orang yang dicantumkan dalam UUD 1945.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.