Jumat, 12 Oktober 2018

PP Penghargaan Pelapor Korupsi Butuh Aturan Internal Penegak Hukum

Parameter penilaian kualitas laporan perlu dituangkan dalam aturan internal masing-masing institusi penegak hukum, termasuk mekanisme jaminan perlindungan terhadap pelapor yang masuk kewenangan LPSK.
Rofiq Hidayat
Arsul Sani (tengah) dan Abdul Fickar Hadjar (kanan) dalam sebuah diskusi di Komplek Gedung Parlemen, Jumat (12/10). Foto: RFQ

Keberadaan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan PP No. 71 Tahun 2000. Sayangnya, PP 43/2018 dipandang masih mengandung kekurangan. Karena itu, guna melengkapi PP tersebut dapat dibuat peraturan teknis di internal lembaga penegak hukum.

 

“Ini cuma perlu penyempurnaan saja, ini (PP itu) artinya perlu lebih didetillkan lagi,” ujar Anggota Majelis Permusyawaratan  Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Arsul Sani dalam sebuah diskusi  Empat Pilar di Komplek Gedung Parlemen, Jumat (12/10/2018). Baca Juga: Tak Jamin Kerahasiaan, PP Penghargaan Pelapor Korupsi Menuai Kritik

 

Dia mengakui PP 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan telah dicabut setelah berlakunya PP 43/2018. Namun, dia meminta agar kekurangan PP 43/2018 tidak perlu dipolitisir. Sebab, PP tersebut sebenarnya hanya menyempurnakan PP sebelumnya, khususnya soal bentuk bentuk penghargaan dan premi bagi pelapor korupsi dengan menyebutkan angka nominal. 

 

“Memang PP 43/2018 masih terdapat kekurangan yang perlu dilengkapi agar lebih mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi,” kata Arsul.

 

Dia juga khawatir berlakunya PP tersebut berpotensi bakal lahir banyak laporan dari masyarakat atau kelompok yang menamakan lembaga swadaya masyarakat bergerak di bidang korupsi. Bahkan dimungkinkan, kualifikasi laporan dan kelembagaanya pun tidak jelas. Hal ini bisa dimanfaatkan lantara mendapatkan premi hingga ratusan juta jika melaporkan dugaan korupsi ke lembaga penegak hukum.

 

Karena itu, berbagai kekurangan dalam PP 43/2018 ini perlu diantisipasi dengan peraturan internal di kepolisian dengan Peraturan Kapolri; Kejaksaan Agung dengan Peraturan Jaksa Agung; dan KPK dengan Peraturan KPK. “Menurut saya ini perlu diatur lebih lanjut dengan aturan internal penegak hukum, karena PP ini belum detil,” katanya.

 

Terkait PP 43/2018 belum mengatur jaminan perlindungan, keamanan, dan identitas pelapor secara tegas, kata Arsul, hal ini mengacu pada UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebab, jaminan keamanan, perlindungan saksi dan korban menjadi kewenangan LPSK.

 

“Kami (Komisi III DPR) akan diskusikan dengan LPSK. Kalau berkualitas laporannya, maka pelapor menjadi ranah LPSK perlindungannya. Dan konsekuensinya, anggaran LPSK harus ditambah,” sarannya.

 

Pakar pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai PP 43/2018 merupakan delegasi pengaturan dari Pasal 41 dan 42 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 42 ayat (1) menyebutkan, “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi”. Ayat (2)-nya menyebutkan, “Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

 

Sedangkan pengaturan soal cara hak dalam mendapatkan, memperoleh, menyampaikan, memperoleh layanan hingga menerima jawaban dari penegakan hukum dalam PP 43/2018 merupakan turunan dari Pasal 41 UU Pemberantasan Tipikor. Soal bentuk penghargaan dapat berupa sertifikat misalnya.

 

“Tapi premi konsekuensinya berupa uang. Kemudian angkanya maksimal Rp200 juta. Artinya kalau korupsi mengakibatkan kerugian negaranya hingga Rp200 miliar ke atas, maka preminya tetap Rp200 juta. Sedangkan tipikor berupa suap, premi yang didapat maksimal Rp10 juta,” ujarnya.

 

Penilaian kualitas laporan

Menurutnya, untuk dapat memberi penghargaan dan premi, maka mesti dilakukan penilaian terlebih dahulu secara hati-hati setiap pelaporan dugaan korupsi. Menurut Fickar,  terdapat tiga  poin yang mesti menjadi parameter penilaian terhadap kualitas pelaporan masyarakat. Pertama, peran aktif pelapor. Kedua, kualitas laporan sampai ke pengadilan. Ketiga, resiko yang diterima pelapor.

 

“Jadi tiga kriteria penilaian ini terpenuhi, mereka layak untuk mendapatkan kompensasi,” kata dia.

 

Arsul Sani melanjutkan parameter penilaian mengukur kualitas laporan hingga mendapat penghargaan mesti diatur secara ketat oleh masing-masing lembaga penegak hukum. Begitu pula dengan aspek perlindungan fisik mesti disinkronkan antara pemerintah diwakili Kemenkumham dengan Polri, Kejagung, KPK serta LPSK.  “Atau membuat peraturan bersama tiga lembaga penegak hukum dengan LPSK dan Kemenkumham,” sarannya.

 

Menurut Arsul, semangat masyarakat untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi mesti diimbangi dengan pemberian perlindungan pengamanan maksimal dari penegak hukum dan LPSK. “Jangan sampai masyarakat semangatnya mendapatkan reward dan premi, tetapi tidak aman. Jangan sampai PP ini menjadi ancaman. Ini bahan yang akan kami angkat dalam rapat Komisi III dengan tiga lembaga penegak hukum, LPSK, dan Kemenkumham,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.