Jumat, 12 Oktober 2018

PP Penghargaan Pelapor Korupsi Butuh Aturan Internal Penegak Hukum

 

“Kami (Komisi III DPR) akan diskusikan dengan LPSK. Kalau berkualitas laporannya, maka pelapor menjadi ranah LPSK perlindungannya. Dan konsekuensinya, anggaran LPSK harus ditambah,” sarannya.

 

Pakar pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai PP 43/2018 merupakan delegasi pengaturan dari Pasal 41 dan 42 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 42 ayat (1) menyebutkan, “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi”. Ayat (2)-nya menyebutkan, “Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

 

Sedangkan pengaturan soal cara hak dalam mendapatkan, memperoleh, menyampaikan, memperoleh layanan hingga menerima jawaban dari penegakan hukum dalam PP 43/2018 merupakan turunan dari Pasal 41 UU Pemberantasan Tipikor. Soal bentuk penghargaan dapat berupa sertifikat misalnya.

 

“Tapi premi konsekuensinya berupa uang. Kemudian angkanya maksimal Rp200 juta. Artinya kalau korupsi mengakibatkan kerugian negaranya hingga Rp200 miliar ke atas, maka preminya tetap Rp200 juta. Sedangkan tipikor berupa suap, premi yang didapat maksimal Rp10 juta,” ujarnya.

 

Penilaian kualitas laporan

Menurutnya, untuk dapat memberi penghargaan dan premi, maka mesti dilakukan penilaian terlebih dahulu secara hati-hati setiap pelaporan dugaan korupsi. Menurut Fickar,  terdapat tiga  poin yang mesti menjadi parameter penilaian terhadap kualitas pelaporan masyarakat. Pertama, peran aktif pelapor. Kedua, kualitas laporan sampai ke pengadilan. Ketiga, resiko yang diterima pelapor.

 

“Jadi tiga kriteria penilaian ini terpenuhi, mereka layak untuk mendapatkan kompensasi,” kata dia.

 

Arsul Sani melanjutkan parameter penilaian mengukur kualitas laporan hingga mendapat penghargaan mesti diatur secara ketat oleh masing-masing lembaga penegak hukum. Begitu pula dengan aspek perlindungan fisik mesti disinkronkan antara pemerintah diwakili Kemenkumham dengan Polri, Kejagung, KPK serta LPSK.  “Atau membuat peraturan bersama tiga lembaga penegak hukum dengan LPSK dan Kemenkumham,” sarannya.

 

Menurut Arsul, semangat masyarakat untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi mesti diimbangi dengan pemberian perlindungan pengamanan maksimal dari penegak hukum dan LPSK. “Jangan sampai masyarakat semangatnya mendapatkan reward dan premi, tetapi tidak aman. Jangan sampai PP ini menjadi ancaman. Ini bahan yang akan kami angkat dalam rapat Komisi III dengan tiga lembaga penegak hukum, LPSK, dan Kemenkumham,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua