Di awal memberi pemaparan materi Training of Trainer (TOT) Empat Pilar bagi kalangan perwira menengah TNI AL, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/10), anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu, mengatakan betapa pentingnya Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Nilai-nilai itu harus kita laksanakan apalagi di sana-sini ada kejadian yang tak diinginkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi bagian untuk mensosialisasikan Empat Pilar," ujarnya kepada 100 perwira menengah TNI AL.
Dalam pemaparan, Gus Irawan Pasaribu menuturkan ciri-ciri perekonomian nasional. Disebut ciri perekonomian yang diamanatkan oleh konstitusi adalah perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar azas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. "Perekonomian kita harus menyasar terciptanya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial," katanya.
Untuk itu sebagai wakil rakyat, dirinya mengatakan bila ada sistem perekonomian yang tak sesuai dengan konstitusi maka harus diluruskan. Dia menginginkan merevisi UU Tentang Migas. Karena undang-undang yang ada memang tak sesuai dengan UUD.
Pandangan ini serupa dengan keputusan MK yang menyebut undang-undang itu memang tak sesuai dengan semangat konstitusi. Diungkapkan bahwa 85 persen sektor tambang kita dikuasai oleh asing. Padahal sumbangan migas terhadap perekonomian sangat besar. Dirinya menyebut energi dibagi menjadi tiga, BBM yang disubsidi, BBM dijual berdasarkan mekanisme pasar, dan BBM tidak disubsidi. Dari sini diungkapkan setelah subsidi premium dicabut, pengelola harus menanggung Rp3000/liter.
Ketika pemerintah menaikan harga BBM meski dibatalkan, kenaikan itu menurut Gus Irawan akan menyebabkan kelompok masyarakat yang hampir miskin akan menjadi kelompok miskin. "Akibatnya pemerintah kembali mengkalkulasi harga minyak", ucapnya.
Dirinya selalu mengingatkan kepada pemerintah agar kebijakan yang diputuskan tidak membebani rakyat apalagi kondisi ekonomi yang tak baik.