Sabtu, 13 October 2018
Ingin Bayi Anda Menerima Manfaat BPJS? Jangan Lupa Batas Waktu Ini
Regulasi penopangnya sedang disiapkan.
Ady Thea DA
Ingin Bayi Anda Menerima Manfaat BPJS? Jangan Lupa Batas Waktu Ini
Layanan BPJS. Foto: RES

Dalam teks hukum perdata, bayi yang dalam kandungan sudah dianggap punya kepentingan hukum. Pasal 2 Burgerlijk Wetboek alias Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak menghendakinya. Jika meninggal sewaktu dilahirkan, bayi itu dianggap tidak pernah ada.

Dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, bayi yang dilahirkan pun dianggap telah punya kepentingan hukum. Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, beleid terbaru yang diterbitkan Pemerintah dalam rangka program jaminan kesehatan nasional, juga mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan. Kepesertaan bayi yang baru dilahirkan menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari, menyebutkan selain kepesertaan bayi, ketentuan lain dari Perpres tadi yang berdampak langsung adalah Peserta Penerima Upah (PPU) yang terkena pemutusan hubungan kerja. Mengingat pentingnya kedua poin ini, BPJS Kesehatan berusaha menyusun peraturan turunannya. “Kami akan menyiapkan peraturan turunannya,” kata perempuan yang biasa disapa Ani itu di Jakarta, Rabu (10/10).

Bagi Anda yang baru melahirkan atau akan melahirkan dalam waktu dekat, ketentuan waktu dalam beleid program jaminan kesehatan perlu Anda ingat. Ani menjelaskan, bagi bayi yang baru lahir, rancangan peraturan turunan mengatur bagaimana teknis pendaftaran. Sesuai Perpres No. 82 Tahun 2018, bayi baru lahir dari seorang perempuan peserta jaminan kesehatan nasional mendapat manfaat jaminan kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Ini berarti, peserta bersangkutan wajib mendaftarkan bayi yang baru lahir tersebut ke BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak jabang bayi dilahirkan. Peserta yang tidak memenuhi kewajiban itu dikenakan sanksi. Ani tak menjelaskan sanksi dimaksud.

(Baca juga: Penagihan Iuran BPJS Harus Diawasi, Begini Alasannya).

Khusus untuk pengaturan peserta PPU yang mengalami PHK, BPJS Kesehatan masih akan mengundang para pemangku kepentingan dari Kementerian Ketenagakerjaan, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Hasil dialog para pemangku kepentingan inilah menjadi dasar pengaturan teknis penjaminan manfaat bagi peserta PPU yang terkena PHK. Dalam Perpres disebutkan, peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama enam bulan sejak PHK tanpa membayar iuran.

Tetapi, peserta terkena PHK baru mendapatkan penjaminan itu jika memenuhi empat syarat. Pertama, PHK yang sudah mendapat putusan pengadilan hubungan industrial (PHI), dibuktikan dengan putusan/akta PHI. Kedua, PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris. Ketiga, PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan. Keempat, PHK karena pekerja mengalami sakit berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter. Jika PHK itu masih dalam proses, pihak pemberi kerja dan pekerja tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran JKN sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Manfaat jaminan yang diberikan selama enam bulan bagi peserta PPU yang mengalami PHK itu untuk ruang perawatan kelas III. Jika peserta yang bersangkutan kembali bekerja, wajib memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran. Bagi peserta yang tidak bekerja kembali dan tidak mampu didaftarkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program JKN.

Ani menegaskan BPJS Kesehatan butuh dukungan dari semua pihak untuk menerbitkan berbagai peraturan itu. Peraturan BPJS Kesehatan ini akan diterbitkan paling lambat 3 bulan setelah Perpres diundangkan. “Target maksimal penerbitan peraturan ini tiga bulan setelah Perpres JKN terbit,” ujarnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyebut ketentuan Perpres JKN yang menjamin bayi baru lahir dan kewajiban mendaftarkan bayi baru lahir dalam waktu 28 hari menunjukkan ada perbaikan dibanding Perpres sebelumnya. Selain itu Timboel mengusulkan penjaminan bayi baru lahir itu mestinya untuk seluruh rakyat, bukan hanya peserta JKN saja.

Timboel mengapresiasi Pasal 27 Perpres Jaminan Kesehatan yang intinya menjamin pekerja dan keluarganya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Selama penjaminan enam bulan, kata Timboel, kelas perawatan bagi pekerja dan keluarganya seharusnya sama seperti sebelumnya saat masih aktif bekerja, jangan diturunkan menjadi ruang perawatan kelas III.

(Baca juga: Ingat! 1 Januari 2019, Seluruh Penduduk Harus Masuk Program Ini).

Walau Perpres sudah tegas mengatur penjaminan bagi peserta PPU yang mengalami PHK, Timboel melihat praktiknya pemberi kerja langsung menghentikan pembayaran iuran JKN bagi pekerja yang bersangkutan. Padahal selama proses perselisihan PHK belum tuntas, masing-masing pihak harus menjalankan kewajibannya, salah satunya membayar iuran JKN. “Karena pemberi kerja secara sepihak tidak membayar iuran JKN untuk pekerjanya, akibatnya pekerja dan keluarganya tidak mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan (kepesertaan menjadi non aktif),” urainya di Jakarta, Jumat (12/10).

Sebagai solusi agar pekerja dan keluarganya tetap mendapat pelayanan kesehatan, Timboel mengusulkan BPJS Kesehatan menerima pekerja yang menunaikan kewajibannya membayar iuran sebesar 1 persen dari upah sebulan. Tugas BPJS Kesehatan yakni menagih 4 persen sisanya kepada pemberi kerja.

Pemerintah terus membenahi pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional, khususnya program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari memberikan dana cadangan sebesar Rp4,9 triliun untuk membantu BPJS Kesehatan mengatasi persoalan defisit dana jaminan sosial (DJS) JKN dan menerbitkan berbagai peraturan, yang terbit terakhir Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.