Senin, 15 Oktober 2018

Masa Jabatan Hakim MK Satu Periode Belum Final

Dalam draft RUU MK, masa jabatan hakim MK selama 9 tahun dalam satu periode. MK menyerahkan sepenuhnya pembahasan RUU MK ini kepada DPR dan pemerintah sebagai pembentuk UU.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi hakim MK. Foto: MK

Pembahasan terhadap revisi kedua UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  (MK) tengah dilakukan antara DPR dan pemerintah. RUU MK telah masuk dalam daftar Prolegnas prioritas 2018 dengan nomor urut 20. Ada sejumlah substansi penting dalam revisi RUU MK ini. Salah satu substansi yang menjadi perhatian mengenai syarat pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan hakim MK.

 

Dalam UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan hakim MK selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu periode berikutnya. Namun, ketentuan masa jabatan hakim MK ini bakal diubah dengan satu periode dengan jangka waktu yang lebih lama yakni selama 9 tahun seperti tertuang dalam draf Revisi Kedua UU MK ini.  

 

Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Suryani Ranik mengatakan telah menerima draf awal RUU MK yang merupakan hak usul inisiatif pemerintah yang didalamnya mengatur masa jabatan hakim MK selama 9 tahun dalam satu periode. Dia menilai memang idealnya masa jabatan hakim MK hanya dalam satu periode. Namun, Komisi III masih menunggu draf terbaru dari pemerintah.

 

Dalam Pasal 22 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.24 Tahun 2003 tentang MK menyebutkan, “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.” Sedangkan dalam Pasal 24 draf RUU tentang MK, mengubah dengan rumusan redaksional menjadi, “Masa jabatan hakim konstitusi selama 9 (sembilan) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.”

 

Meski begitu, dirinya belum sepenuhnya sepakat dengan masa jabatan satu periode selama 9 tahun. Bila saat ini, dua periode masa jabatan hakim konstitusi selama 10 tahun, maka masa jabatan satu periode dengan rentang waktu lebih panjang, misalnya 10 tahun, tetap 9 tahun, atau cukup 8 tahun.

 

Menurutnya, masa jabatan hakim MK dalam satu periode bisa jadi sebagai upaya meminimalisir anggaran dalam proses seleksi. Maklum saja, proses pemilihan calon hakim MK tetap membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, berapa tahun masa jabatan hakim MK dalam satu periode ini bergantung kesepakatan pemerintah dengan DPR.

 

“Semestinya memang hanya satu periode saja masa jabatan hakim konstitusi. Tapi kita belum sepakat 9 tahun. Bisa jadi 8 tahun,” ujarnya, Senin (15/10/2018). Baca Juga: Lima Materi Pokok dalam Revisi UU MK

 

Lebih setuju aturan lama

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) Prof Benny Riyanto mengaku tidak mengikuti penyusunan naskah akademik RUU MK ini. Sebab, penyusunan draft awal RUU MK ini saat Kepala BPHN masih dijabat Prof Enny Nurbaningsih yang kini menjadi hakim konstitusi. Namun, ia lebih setuju dengan masa jabatan hakim MK yang berlaku saat ini dengan masa jabata per lima dalam dua periode. Sementara pengaturan satu periode dengan masa jabatan 9 tahun bakal menimbulkan banyak penafsiran.

 

“Kalau saya cenderung pada pola masa bhakti dalam UU MK yang lama. Satu periode 5 tahun, dan bisa dipilih kembali,” ujarnya kepada Hukumonline melalui sambungan telepon.

 

Dia beralasan penyaringan melalui seleksi calon hingga terpilihnya hakim konstitusi merupakan mekanisme formil. Sedangkan materilnya terkait kemampuan teknis menangani perkara yang belum pernah diketahuinya. Nah, untuk mengetahui dan memahami kemampuan teknis ini diperoleh melalui praktik penanganan perkara di MK saat periode lima tahun pertama.  

 

“Sepanjang hakim konstitusi memiliki kapasitas dan integritas, maka dapat dipilih kembali untuk periode kedua,” kata dia.

 

Menurutnya, tugas hakim konstitusi mengadili perkara sangat membutuhkan keterampilan teknis. Sebaliknya, bila tidak memiliki keterampilan merumuskan draft putusan, menyusun pendapat hukum, hingga mencari penemuan hukum bakal berdampak terhadap kualitas dan integritasnya. “Lima tahun masa jabatan hakim MK periode pertama itu sebagai penyesuaian atau uji coba bagi yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan secara akademis dan praktik mumpuni, maka dapat diusulkan untuk periode kedua,” ujarnya.

 

Prof Benny mengakui sebagai orang nomor satu di BPHN bukan tidak mungkin bakal mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU MK. Selain Prof Benny, perwakilan pemerintah bakal diwakili oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

 

Terpisah, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan bagaimana merumuskan aturan usia dan masa jabatan hakim konstitusi bukan kewenangan lembaganya. MK menyerahkan sepenuhnya pembahasan RUU MK ini kepada DPR dan pemerintah sebagai pembentuk UU. “Hal ini masuk ranah open legal policy (pembentuk UU), kita mengikuti apapun ketentuan yang diputuskan pembentuk UU,” lanjutnya.

 

Menurutnya, berapapun masa jabatan hakim MK yang diputuskan pembuat UU dianggap konstitusional sepanjang menurut penalaran yang wajar. Namun, kalaupun MK nantinya diminta memberi masukan terhadap RUU MK ini, masukan tersebut biasanya hanya seputar hukum acara di MK. “Nggak, kalau soal pilihan angka-angka, misalnya usia masa jabatan, syarat usia, dan lain-lain, MK tak ikut-ikut memberi pandangan,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua