Selasa, 16 October 2018

Direktur Lippo Group dan Bupati Bekasi Tersangka Suap Proyek Meikarta

 

Dalam permohonan PK-nya Billy beralasan majelis hakim Pengadilan Tipikor telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam merumuskan putusan yang dijatuhkan kepada dirinya. Alasan terjadinya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata ini sesuai dengan alasan pengajuan PK yang diatur Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

 

Billy beranggapan bahwa majelis hakim judex factie mengabaikan nilai keadilan karena tidak mengindahkan keberatan penasihat hukum atas pelanggaran hukum acara yang nyata-nyata dilakukan oleh penyelidik KPK. Majelis hakim malah menyatakan pelanggaran hukum acara seperti yang dituduh oleh pengacara Billy adalah wilayah praperadilan.

 

Penasihat Hukum Billy juga berargumen perkara yang menimpa Billy ini bukan kewenangan KPK dan Pengadilan Tipikor dengan beberapa alasan. Yakni, kedudukan Iqbal bukan sebagai penyelenggara negara dan perkara ini tidak mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat atau menyangkut kerugian paling sedikit satu miliar rupiah.

 

Namun, seluruh argumen Penasihat Hukum Billy ini dibantah mentah-mentah oleh Jaksa Penuntut Umum Sarjono Turin. Majelis Hakim Agung pun juga menolak seluruh argumen pengacara Billy ini dengan menolak permohonan PK yang diajukan oleh Billy. Baca Juga: Billy Sindoro Tetap Divonis Tiga Tahun Penjara

 

Dengan ditolaknya permohonan PK ini, maka yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta. Billy tetap harus menjalani hukuman penjara selama tiga tahun penjara. Di tingkat pertama, Billy memang divonis tiga tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Billy dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua