Kamis, 18 Oktober 2018

Ketua MPR Ajak Anggota Baru Jaga Persatuan di Tahun Politik

Sesuai visi MPR yakni menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat.
RED
Foto: Humas MPR

Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR Zulkifli Hasan di Ruang Delegasi Komplek Gedung Parlemen, Kamis (18/10). Kesembilan anggota MPR baru itu adalah M. Irwan Zulfikar dan Muhammad Hanafi dari Fraksi PAN. Kemudian, Salomo Parlindungan Hutabarat, Sumarjati Arjoso, Ahmad Yudhi Wahyuni, Faisal M. Saragih, dan Steven Abraham dari Fraksi Partai Gerindra. Nova Riyanti Yusuf dari Fraksi Demokrat, dan Lena Maryana dari Fraksi PPP. Pelantikan terhadap kesembilan anggota baru itu merupakan  Pengganti Antar Waktu (PAW).

 

“Selamat datang dan selamat melaksanakan tugas di MPR,” ujar Zulkifli Hasan di awal sambutan.

 

Menurutnya, pelantikan anggota baru MPR sebagai amanat dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR yang menyebutkan, “anggota pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan MPR paling lambat 30 hari setelah dilantik sebagai anggota DPR atau anggota DPD”.

 

Dikatakan pria biasa disapa Zul itu, visi MPR adalah menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat. Dengan visi tersebut, sebagai anggota MPR harus senantiasa berperan aktif mengajak bersinergi bersama seluruh komponen bangsa dalam memperkokoh ideologi bangsa, mewujudkan kedaulatan rakyat, menegakan demokrasi konstitusional.

 

MPR merupakan lembaga perwakilan yang mengemban aspirasi rakyat dan daerah. Sebagai lembaga yang merepresentasikan keterwakilan rakyat dan daerah, idealnya dapat menjalankan perannya dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan nernegara yang senantiasa mengedepankan  nilai-nilai luhur bangsa.

 

Untuk itu menjadi kewajiban anggota MPR, wakil rakyat dan daerah, untuk mencurahkan seluruh perhatiannya mengawal agar bangsa yang beragam ini tetap damai dalam keberagaman, tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa dalam era globalisasi dan arus media massa yang mengalir begitu cepat, serta senantiasa berjuang untuk mewujudkan tercapainya tujuan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu berpesan di tahun politik tensi di masyarakat meningkat. Untuk itu tugas sebagai anggota MPR diharap seperti apa yang selama ini dilakukan oleh MPR yakni melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal IKa. “Sebagai anggota MPR tugas kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa apalagi di tahun politik,” ujarnya.

 

Bagi Zulkifli Hasan, soal calon Presiden kita boleh beda, soal partai politik kita tak sama, agama, bahasa, dan suku pun beragam. Menanggapi perbedaan politik dan keragaman yang ada, dirinya mengajak semua tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. “Pilihan politik boleh berbeda tetapi merah putih tetap sama,” tegasnya.

 

Dia berharap, dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, kompetisi yang terjadi seperti friendly match. “Yang kita hadapi teman dan sahabat sendiri bukan orang lain”, paparnya. Diungkapkan tujuan bangsa ini merdeka adalah bersatu tak membedakan asal usul, suku, bahasa, dan agama,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua