Jumat, 19 Oktober 2018

Bertemu Pelajar Islam dan Mahasiswa Budhis, Ketua MPR Bahas Empat Pilar

Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia bakal mengawal empat pilar.
RED
Foto: Humas MPR

Jelang kongres yang akan diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan Barat, Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (Hikmahbudhi) berkunjung ke Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat (19/10). Mereka menyambangi  Ketua MPR Zulkifli Hasan.

 

Ketua Umum Hikmahbudhi, Sugiartana mengatakan organisasi yang dipimpinnya datang ke MPR untuk bersilaturahmi. Menurutnya, Hikmahbudhi mengapresiasi apa yang selama ini dilakukan oleh MPR, yakni mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinnneka Tunggal Ika. “Hikmahbudhi juga akan ikut mengawal Empat Pilar," ujarnya.

 

Keempat nilai-nilai luhur bangsa itu disebut perlu dipegang dalam keseharian apalagi dalam situasi politik seperti saat ini. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengabarkan bahwa Hikmahbudhi akan menyelenggarakan kongres di Pontianak pada 17 November 2018. Untuk itu mereka mengundang Zulkifli Hasan hadir untuk memberi sosialisasi. “Tema kami mengenai keadilan sosial," ujarnya.

 

Mendapat kunjungan dari organisasi yang lahir di tahun 1970-an, Zulkifli Hasan merasa gembira. Dirinya merasa senang Hikmahbudhi ikut mengawal Empat Pilar. Pria asal Lampung itu mengutip pendapat Presiden Soekarno bahwa tujuan bangsa ini merdeka adalah agar bersatu. Dalam persatuan dikatakan tak ada adu domba. “Untuk itu bila ada yang mengadu domba berarti kita belum merdeka," katanya.

 

Lebih lanjut dikatakan, bila bangsa ini bersatu maka bisa berdaulat. Kedaulatan yang ada diharap ada pada bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. “Bila kita berdaulat dalam ekonomi maka kita tak impor bahan pangan. Bila berdaulat dalam kebudayaan maka budaya kita akan kuat," katanya.

 

Menurutnya, semua kebijakan yang ada harus berpihak pada rakyat. Ditegaskan agar bangsa ini tidak tunduk pada salah satu kekuatan dunia. Indonesia sebagai negara yang subur dan kaya sumber daya alam, diharapkan oleh Zulkifli Hasan mampu dikelola oleh rakyat sendiri untuk mewujudkan keadilan. Untuk bisa mengelola kekayaan alam maka rakyat Indonesia harus cerdas.

 

Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan pesan bahwa Pemilu, baik itu Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemlilu memilih anggota DPD, adalah cara untuk berdemokrasi. Demokrasi yang ada diharapkan untuk menjaga persatuan dan kedaulatan. Menjelang Pemilu, Zulkifli Hasan mengkampanyekan Pemilu damai, friendly competition. Untuk itu dirinya berharap di tahun politik ini kita jangan gaduh. “Kalau gaduh berarti itu melanggar," katanya.

 

Dalam kampanye Pemilu, dirinya menegaskan agar kita jangan membangun narasi-narasi perang. Calon Presiden yang ada disebut semuanya baik. Diakui memang bangsa ini tengah berproses menuju tatanan demokrasi lebih stabil. Untuk itu bila menjadi Presiden, kepala daerah, atau pemimpin diwajibkan untuk melayani masyarakat bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan ketakutan.

 

Sebelum menemui Hikmahbudhi, Zulkifli Hasan menerima kedatangan Brigade PII (Pelajar Islam Indonesia). Dalam pertemuan itu, Brigade PII menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan seperti membantu korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi. Di daerah gempa yang masuk wilayah Sulawesi Tengah itu, Brigade PII telah membangun sekolah alternatif. Tak hanya itu yang disampaikan oleh para anak muda itu. Mereka mengatakan akan mengadakan apel akbar di Lapangan Monas pada 11 November untuk memperingati Hari Pahlawan.

 

Kedatangan Brigade PII, Zulkifli Hasan merasa gembira. Dirinya mengapresiasi apa yang telah mereka lakukan di Palu, Donggala, dan Sigi. “Anak muda memang harus begitu, peduli bencana. Terkait apel akbar, Zulkifli Hasan menyatakan akan hadir. “Dalam acara itu MPR akan mensosialisasikan Empat Pilar," pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua