Sabtu, 20 Oktober 2018

Mahyudin: Kita Harus Punya Demokrasi ala Indonesia

Bukan demokrasi barat yang memberi batas mayoritas dan minoritas.
RED
Mahyudin. Foto: Humas MPR

Wakil Ketua MPR Mahyudin membuka secara resmi kegiatan Press Gatehering Pimpinan MPR dengan di Yogyakarta, Jumat  (19/10). Pembukaan dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X.

 

Hadir juga Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, pimpinan fraksi di MPR di antaranya Fary Djemi Francis (Ketua Fraksi Gerindra), Arwani Thomafi (Ketua Fraksi PPP), Capt Jhoni Rolindrawan (Ketua Fraksi Hanura), Ayub Khan (Sekretaris Fraksi Demokrat), Agathi Sulie (Fraksi Partai Golkar), El Nino (Fraksi Partai Gerindra), dan Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono serta Kepala Biro Humas Siti Fauziah.

 

Mahyudin menyorot soal demokrasi. Dia mengakui demokrasi kita adalah demokrasi yang berbiaya mahal. "Jika dikaitkan banyak kepala daerah berurusan dengan hukum karena kasus korupsi, kita akui bahwa demokrasi kita mahal," katanya.

 

Mahyudin mencontohkan ketika ditawari maju menjadi gubernur Kaltim, dia menghitung sedikitnya perlu Rp50 miliar untuk menjadi calon gubernur. Dia berujar uang sebesar itu lebih baik untuk membuat kebun sawit.

 

Menurut Mahyudin, idealnya tiap negara memiliki ciri demokrasinya sendiri yang berbeda dengan negara lainnya. Amerika, Inggris dengan demokrasinya sendiri. "Kita pun seharusnya punya demokrasi sendiri sesuai dengan kultur Indonesia," ujar politisi Partai Golkar ini. 

 

"Menurut saya demokrasi langsung seperti sekarang ini tidak bisa berjalan efektif karena rakyat kita masih banyak yang miskin. Kita pakai demokrasi ala Indonesia saja yang tidak copy paste dari Barat. Kalau kita mengedepankan musyawarah mufakat itu lebih baik daripada harus melakukan voting yang menimbulkan luka bagi yang kalah dan jumawa bagi yang menang," Katanya.

 

Mahyudin setuju dengan apa yang dikatakan Sri Sultan bahwa  perlu dikaji ulang pemikiran mau dibawa kemana bangsa ini ketika kepala daerah bahkan anggota dewan ditangkap KPK.

 

"Saya berharap pemilihan gubernur, bupati, walikota dilaksanakan secara musyawarah mufakat di DPRD saja. Itu lebih murah dan bisa menjamin pemimpin berkualitas. Kita harus punya demokrasi sendiri ala Indonesia," tegasnya.

 

Secara khusus kepada wartawan parlemen, Mahyudin berpesan untuk membuat berita yang adem, jangan yang memanaskan suasana.

 

Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X berbicara soal demokrasi di hadapan peserta. Menurutnya, MPR  merenung dan mengevaluasi 73 tahun Indonesia merdeka. "Perjalanan bangsa ini apakah sesuai dengan tujuan para founding father ketika mendirikan negara ini?" katanya.

 

Sultan memberi contoh dalam penerapan demokrasi. Korea Utara punya demokrasi ala Korea Utara. Negara Tiongkok mengatakan demokrasi ala Tiongkok. Amerika mengatakan demokrasinya ala Amerika. "Mengapa kita tidak bisa mengatakan demokrasi ala Indonesia?" tanya Sultan.

 

Menurutnya, dengan kebersamaan dan tepo seliro, pemimpin harus memberi  pelayanan tanpa diskriminasi. Memberi ruang bagi minoritas. "Bukan demokrasi barat yang memberi batas mayoritas dan minoritas," pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua