Minggu, 21 Oktober 2018

Pentingnya Peran Guru Jabarkan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ke Anak Didik

Untuk mengarahkan kembali jalur pemikiran dan kebiasaan anak didiknya yang menjadi  generasi muda bangsa kembali ke nilai-nilai luhur dan moral  bangsa.
RED
Foto: Humas MPR

Sekretaris Jenderal MPR  Ma’ruf Cahyono menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang besar kepada para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jakarta Utara. Soalnya mereka bersama-sama berinisiatif menggelar seminar yang membahas seputar pendidikan dan cinta kebangsaan serta tanah air.

 

“Walaupun seminarnya hanya digelar oleh guru-guru PGRI Jakarta Utara tapi pemikiran dan pembahasannya sudah skala nasional.  Sebab yang dibicarakan adalah tentang bangsa, jati diri, wawasan kebangsaan, kemaritiman dan lainnya,” katanya saat membuka secara resmi Seminar Guru bertema ‘Penguatan Pembelajaran Melalui Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Membentuk Generasi Unggul dan Cinta Tanah Air, di Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (19/10).

 

Tema seminar, lanjut Ma’ruf, menjadi sangat penting dimana banyak sekali kegelisahan dan kekhawatiran dari para orang tua, pendidik dan masyarakat pada umumnya tentang serbuan fenomena negatif yang mendegradasi moral anak bangsa seperti LGBT, seks bebas dan lainnya yang lama-kelamaan menghilangkan nilai-nilai luhur dan karakter Indonesia.

 

“Peran para guru sangatlah penting untuk mengarahkan kembali jalur pemikiran dan kebiasaan anak-anak didiknya yang merupakan generasi muda bangsa kembali ke nilai-nilai luhur bangsa dan moral bangsa. Sebab, negara sebesar Indonesia mesti dilandasi atau landasannya adalah moral yang akan memperkuat peradaban bangsa itu sendiri dan semua itu ada dalam Pancasila,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan tersebut kepada para guru-guru peserta seminar, Ma’ruf Cahyono mengulas seputar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang gencar digelar MPR RI sesuai amanah UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas UU No.17 Tahun 2014.

 

Beberapa hal yang diterangkan Ma’ruf antara lain soal kewenangan lembaga MPR. Yakni,  MPR pasca reformasi bergulir sudah tidak lagi sebagai Lembaga Tertinggi negara. Namun  lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Sayangnya, kewenangan tertinggi tetap diberikan oleh konstitusi kepada MPR yakni kewenangan mengubah dan menetapkan UUD.

 

“Kewenangan ini mengandung arti bahwa MPR sebagai lembaga permusyawaratan berhak untuk melakukan koreksi terhadap hukum/aturan dasar tertinggi negara (staatgrundgesetz). Maksud diberikannya kewenangan ini kepada MPR ialah agar jalannya sistem ketatanegaraan Indonesia berjalan sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia,” tandasnya.

 

Ma’ruf Cahyono berharap agar seminar guru yang berlangsung selama setengah hari dengan dihadiri sekitar 200 lebih peserta guru-guru anggota PGRI Jakarta Utara, serta perwakilan Rektor, dosen, civitas akademika dan mahasiswa Institut STIAMI Jakarta, berdampak positif untuk peserta dan untuk dunia pendidikan pada umumnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua