Senin, 22 Oktober 2018

​​​​​​​Timotius Kambu Melawan Freeport Indonesia (Bagian 1) Oleh: Jeremy Mulholland dan Abdul Fickar Hadjar*)

​​​​​​​Selama ini Timotius berjuang sendirian untuk mencari keadilan serta mengembalikan martabatnya dan mendapatkan ganti rugi sebagai pegawai tetap Freeport Indonesia.
RED
Abdul Fickar Hadjar (kiri) dan Jeremy Mulholland (kanan). Foto: Istimewa

Perselisihan PT Freeport Indonesia dengan karyawannya bukanlah cerita baru. Namun, perselisihan perburuhan dengan Timotius Kambu tercatat sebagai yang paling panjang dalam sejarah perusahaan tambang itu. Jika dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang serupa, kasus perselisihan perburuhan ini juga merupakan kasus paling panjang dalam sejarah Indonesia modern.

 

Perselisihan antara Timotius Kambu dan Freeport yang lebih menyerupai pertarungan antara David dan Goliath ini telah melewati proses peradilan hingga ke Mahmakah Agung dan mediasi oleh berbagai lembaga (di antaranya: DPR, Depnaker, Ombudsman) selama hampir 20 tahun.

 

Timotius Kambu, seorang karyawan PT Freeport Indonesia dari etnis Papua telah mengalami pemecatan dan diskriminasi di tempat kerjanya. Selama ini Timotius berjuang sendirian untuk mencari keadilan serta mengembalikan martabatnya dan mendapatkan ganti rugi sebagai pegawai tetap Freeport Indonesia.

 

Siapakah Timotius Kambu?

Timotius Kambu lahir pada 11 Maret 1962 dan dibesarkan di Sorong, Irian Jaya (sekarang Papua). Dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, pada tahun 1980-an Timotius dianugerahi beasiswa Supersemar selama menjalani pendidikannya di STM 6 Negeri Jakarta hingga Perguruan Tinggi Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta (AIP).

 

Setelah tamat dari Sekolah Pelayaran tahun 1986, Timotius bekerja di Pertamina pada bagian perkapalan selama empat tahun sebagai mechanical engineer. Kemudian Timotius hijrah ke luar negeri dan bekerja sebagai chief mechanical engineer pada industri perkapalan Malaysia International Shipping Corporation (MISC).

 

Pasca era kepresidenan Soeharto, Timotius kembali ke Indonesia. Di akhir 1990-an, Timotius mendapatkan surat rekomendasi dari Gubernur Irian Jaya Freddy Numberi untuk bekerja di Freeport Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Mill Maintenance Supervisor di tambang Tembagapura, Mimika, Papua. Pada awal abad ke-21 perekrutan orang asli Papua lewat kantor Freeport Indonesia di Jakarta adalah kejadian yang langka.

 

Tatkala jabatan Presiden Direktur Freeport Indonesia dipegang oleh Adrianto Machribie (sekarang Presiden Direktur Metro TV dan merupakan anggota jaringan kekuasaan Surya Paloh), nasib Timotius mulai dihantam badai. Semuanya berawal ketika Gubernur Papua Freddy Numberi menuntut Freeport Indonesia untuk meningkatkan perwakilan warga asli Papua dalam struktur kepemilikan dan manajemen perusahaan tersebut.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua