Senin, 22 Oktober 2018

​​​​​​​Timotius Kambu Melawan Freeport Indonesia (Bagian 1) Oleh: Jeremy Mulholland dan Abdul Fickar Hadjar*)

 

Namun, Freeport Indonesia yang merasa kebakaran jenggot diduga melakukan penyetoran dana informal (sebagaimana lazim terjadi pada proses peradilan di Indonesia) sehingga tetap dapat mengajukan banding dan memenangkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) pada tanggal 23 November 2005. Tetapi karena Keputusan P4P itu cacat hukum, Timotius dengan sigap menantangnya lewat Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) yang diajukan tepat waktu dalam tempo 90 hari sesuai ketentuan undang-undang.

 

Timotius Kambu memenangkan gugatan PK tersebut (MA RI No. 03PK/PHI/2006 tanggal 28 Desember 2006) yang membatalkan Keputusan P4P dan menguatkan Keputusan P4D. Keputusan PK MA itu mewajibkan pihak Freeport Indonesia untuk memulihkan hak Timotius sebagai pekerja tetap dan membayarkan seluruh upah yang belum diterimanya sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Freeport Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah).

 

Berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk menerima kembali Timotius bekerja, Freeport Indonesia malah mengeluarkan surat PHK untuk kedua kalinya secara sepihak tanggal 9 April 2007. Sebuah tindakan yang tidak hanya menentang perintah MA, namun juga berlawanan dengan akal sehat sebab Timotius belum pernah dipekerjakan kembali sejak dikeluarkannya PK MA tersebut.

 

Dalih divisi hukum Freeport Indonesia atas PHK kedua ini terkait kasus kriminalisasi terhadap Timotius tahun 2001. Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 (Aturan PHK Karena Pekerja Diproses Pidana), Freeport Indonesia “merasa” berhak memecat Timotius. Tetapi nota pidana putusan pengadilan 12 Desember 2001 atas kasus permukulan itu telah dimasukan ke dalam materi perkara putusan P4D yang dimenangkan Timotius.

 

Artinya, kesalahan yang dilakukan Timotius itu (yang terjadi akibat perlakuan tidak pantas yang diterimanya di kantor HRD Freeport Indonesia serta tuduhan aneh-aneh yang dialamatkan terhadap dirinya—dan yang telah dibayarnya dengan mendekam di penjara selama tiga bulan) sudah dijadikan bagian dari pertimbangan hakim ketika memutuskan kemenangan untuk Timotius.

 

Sedangkan Pasal 160 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 ini tidak berlaku surut (Catatan: Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 191. Yang berlaku sebelum dibuatnya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 adalah Peraturan Pelaksana). Timotius tidak pernah divonis bersalah atau dipenjarakan selama kurun waktu Oktober 2006-April 2007, sehingga pemecatan resmi kedua yang dilakukan Freeport Indonesia terhadap Timotius itu juga ilegal.

 

Kedua, berkaitan dengan penagihan upah yang belum dibayar, Freeport Indonesia menolak membayarnya. Pada tahun 2007 pihak MA mengirimkan Keputusan PK MA No. 3 tahun 2006 itu ke PHI Jayapura yang bertanggung jawab atas perumusan pelaksanaan putusan tersebut. Pada tanggal 10 Juli 2007 PHI Jayapura mengeluarkan Penetapan terhadap pelaksanaan Ketetapan MA 2006, termasuk penghitungan resmi kewajiban keuangan Freeport Indonesia yang harus dibayarkan pada Timotius sebanyak Rp6,306 miliar (AUD$630,600).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua