Senin, 22 October 2018

​​​​​​​Timotius Kambu Melawan Freeport Indonesia (Bagian 1) Oleh: Jeremy Mulholland dan Abdul Fickar Hadjar*)

 

Divisi Hukum Freeport Indonesia menolak Ketetapan PHI Jayapura 10 Juli 2007. Menurut perhitungan mereka, Freeport Indonesia hanya wajib membayar sebesar Rp131 juta (AUD$ 13.100). Divisi Hukum Freeport Indonesia menitipkan dana sebesar Rp131 juta itu kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Timotius sebab Freeport Indonesia beroperasi di Timika, Kabupaten Mimika, Papua.

 

Penghitungan kewajiban keuangan yang dilakukan Freeport Indonesia itu tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.03 PK/PHI/2006 tanggal 28 Desember 2006. Ketetapan PHI Jayapura pada 10 Juli 2007 menekan penagihan sisa kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh Freeport Indonesia. Aparat diperintahkan untuk menyita dan melelang aset-aset Freeport Indonesia senilai Rp6, 175 miliar (AUD$ 617,500). (Penyitaan dan pelelangan itu tidak pernah dilaksanakan.) Dalam hal ini, menurut H. Djamaluddin (PHI Jayapura, 30 Desember 2015) titipan yang diserahkan Freeport Indonesia pada Pengadilan Negeri Tangerang didefinisikan secara resmi sebagai uang panjar.

 

Freeport Indonesia menemui jalan buntu ketika mereka mencoba menempuh jalur hukum untuk melawan Ketetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura tanggal 10 Juli 2007 di PN Jayapura. Namun Divisi hukum Freeport Indonesia tetap berusaha mengakali proses penegakan hukum. Mereka diduga menyetor dana informal ke pengadilan Negeri Jayapura (Putusan PN Jayapura tanggal 19 Desember 2007 dan 16 Desember 2008 memenangkan Freeport Indonesia).

 

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura 7 Juli 2009 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut. Tetapi saat kasasi, Freeport Indonesia dikalahkan dengan Keputusan Kasasi MA No 857, 11 November 2010. Di satu sisi tindakan Freeport Indonesia itu pada dasarnya menganulir berlakunya Ketetapan PHI Jayapura 10 Juli 2007 dan membatalkan penyitaan dan pelelangan aset-aset Freeport Indonesia yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban ganti rugi untuk Timotius.

 

 Namun di sini lain, tindakan hukum Freeport Indonesia secara ironis menimbulkan akibat yang luput mereka antisipasi, yaitu terlepasnya belenggu perhitungan 10 Juli 2007 Rp6,175 miliar (AUD$617,500), termasuk pembayaran uang panjar Rp131 juta (AUD$13,100). Konsekuensi langkah hukum itu, perhitungan upah yang lebih besar harus dilakukan lagi di masa yang akan datang.

 

Walaupun Freeport Indonesia tetap membantah bahkan tidak mengindahkan putusan MA tersebut, sebuah Fatwa MA dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2013 Nomor 33 tahun 2013, surat Rekomendasi resmi dari Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana (2011-2016) (tanggal 13 Maret 2014) serta dukungan dari empat menteri ketenagakerjaan yaitu Jakob Nuwa Wea, Fahmi Idris, Muhaimin Iskandar dan Hanif Dhakiri menguatkan dan menekankan bahwa keputusan-keputusan paling utama dalam kasus ini yang harus dipatuhi oleh Freeport Indonesia adalah Keputusan P4D Jayapura (19 Agustus 2005) dan Keputusan MA Nomor 3 tahun 2006.

 

*)Jeremy Mulholland, Peneliti dan Indonesianis dalam Bidang Pemasaran Bisnis Internasional dari Fakultas Ekonomi, La Trobe University, Australia.

*)Abdul Fickar Hadjar, pakar ilmu hukum perdata dan pidana dari Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.

 








Catatan Redaksi:



Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua