Senin, 22 Oktober 2018

Belum Ratifikasi Konvensi Apostille 1961, Legalisir Dokumen Bisnis Internasional Masih Berlapis

Beragam hambatan dan persoalan mesti diusut tuntas dan diselesaikan oleh pemerintah untuk menarik dan mempermudah masuknya investasi, termasuk soal rumitnya prosedur legalisasi dokumen antar Negara untuk keperluan bisnis.
Hamalatul Qur'ani
Seminar Pembangunan Hukum Nasional. Foto: HMQ

Peringkat Easy of Doing Business (EoDB) Indonesia untuk indikator kemudahan transaksi perdagangan lintas Negara memang jauh terpuruk hingga peringkat ke-112. Tidak sampai di situ, berdasarkan laporan BKPM terkait realisasi investasi foreign direct investment (FDI)dalam quarter II 2018, tercatat Indonesia baru berhasil menembus sekitar 42,9% dari target FDI 2018 sebesar Rp477,4 triliun.

 

Beragam hambatan dan persoalan mesti diusut tuntas dan diselesaikan oleh pemerintah untuk menarik dan mempermudah masuknya investasi, termasuk soal rumitnya prosedur legalisasi dokumen antar Negara untuk keperluan bisnis.

 

Seperti diketahui, dokumen-dokumen yang akan digunakan di luar negeri saat ini mesti dilegalisasi oleh notaris/instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Negara Asing (Negara tempat dokumen akan dipergunakan).

 

Bahkan, Dosen Hukum Perdata Internasional FH Brawijaya, Afifah Kusumadara, menyebut akta notaris sekalipun yang merupakan akta otentik tetap masih harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Afifah mengusulkan agar Indonesia segera meratifikasi The Apostille Convention 1961 on Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents.

 

Sebagai informasi, Negara peserta (state party) dari Konvensi Apostille 1961 menyepakati penghapusan persyaratan legalisasi diplomatik untuk dokumen-dokumen yang terkategori sebagai dokumen publik asing berdasarkan article 1 Konvensi Apostille. Berikut rincian dokumen-dokumen dimaksud:

 









  1. Dokumen yang berasal dari otoritas/pejabat yang berhubungan dengan pengadilan, termasuk yang berasal dari jaksa penuntut umum, panitera pengadilan atau server proses (“huissier de justice”);

  2. Dokumen administrasi;

  3. Akta notaris;

  4. Sertifikat resmi yang ditempatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang-orang dalam kapasitas pribadi mereka. Contoh, sertifikat resmi yang mencatat pendaftaran dokumen atau fakta bahwa dokumen itu ada pada tanggal tertentu dan otentikasi tanda tangan notaris.


 

Akibatnya, jika Indonesia tidak menjadi state party dalam Konvensi ini, kata Afifah, dokumen publik apapun bentuknya harus dilegalisir dahulu agar bisa berlaku di Negara tujuan dan proses legalisasi itu berlapis-lapis.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua