Selasa, 23 Oktober 2018

Masyarakat Nelayan Mesti Menguasai Ilmu Pengetahuan

Selain untuk mengelola sumber daya alam, juga cara memutus rantai kemiskinan di masyarakat.
Info MPR
Foto: Humas MPR

"Kalau sering makan ikan membuat kita pandai". Pernyataan itu terlontar dari bibir Ketua MPR Zulkifli Hasan di hadapan ratusan nelayan dan masyarakat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ranggai Tri Tunggal, Katibung, Lampung Selatan, Lampung, Senin (22/10). Zul kembali berkesempatan mensosialisasikan empat pilar.

 

Di kawasan yang berada di Teluk Betung itu, Zulkifli Hasan menegaskan agar bangsa ini bisa mengelola laut yang luas. Oleh karena itu, masyarakat  mesti menguasai ilmu dan pengetahuan. Dia beralasan ilmu pengetahuan yang dimiliki selain digunakan untuk mengelola sumber daya alam, juga cara memutus rantai kemiskinan di masyarakat.

 

Zul menunjuk negara Singa, Singapura. Negara tetangga itu  bukan sebagai negara yang tangkapan ikannya melimpah. Bahkan,  hasil panen padinya berton-ton. Namun mereka mampu menjadi bangsa yang sejahtera dan makmur karena rakyatnya menguasai ilmu pengetahuan. "Jadi kuncinya bukan pada sumber daya alam tetapi pada sumber daya manusianya," ujarnya.

 

Untuk itu, Zul meminta  agar para nelayan dan masyarakat lainnya menyekolahkan anaknya. Tujuan agar anak-anak nelayan memiliki pendidikan yang cukup. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengharap agar nelayan dan keluarganya melaksanakan Pancasila dalam keseharian. Diakui masyarakat Lampung terdiri dari berbagai suku, disebut ada suku Jawa, Madura, Batak, Minang, dan lain sebagainya. "Di Ranggai juga demikian, semua daerah ada di sini", ujarnya.

 

Keragaman yang ada, menurut Zulkifli Hasan perlu dijaga. Menurutnya, sebagai warga negara Indonesia diperbolehkan  tinggal di mana saja. Semua warga negara memiliki hak yang sama. Hal demikian disebut sebagai salah satu prinsip Indonesia sebagai NKRI. Ditambahkan bila ada perselisihan di masyarakat, diharap diselesaikan dengan cara musyawarah.

 

Dalam kesempatan itu, Zul mengingatkan bangsa ini sedang memasuki tahun politik. Dijelaskan, sebagai negara demokrasi, setiap lima tahun kita melaksanakan Pemilu. Dalam hajatan politik itu diakui ada perbedaan pilihan di masyarakat. Pilihan politik masing-masing orang memiliki selera berbeda. Perbedaan pilihan diharap disikapi dengan bijak. "Kita mau Pemilu bukan mau perang, jadi kalau beda pilihan jangan berantem," ujarnya.

 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengatakan, MPR diberi tugas untuk menjaga persatuan lewat Sosialisasi empat pilar. Untuk itu dirinya mengajak semua bersikap damai saat Pemilu. "Politik boleh beda namun merah putih kita sama," katanya.

 

Sebelum memberi sosialisasi di TPI Ranggai, Zulkifli Hasan melakukan hal yang sama di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo dan Desa Baringin Kencana Kecamatan Candipuro. Saat di Baringin Kencana, sebelum sosialisasi, anak-anak SD di desa itu mempertontonkan tari nusantara, Singer Pangunten tari khas Lampung dan Baris Tunggal tari khas Bali.

 

Zulkifli Hasan dalam kesempatan itu mengapresiasi kesenian Indonesia yang disuguhkan. Tarian dari berbagai daerah yang dipertunjukan di Baringin Kencana menunjukan di desa ini ada keragaman. Diharapkan keragaman yang ada dijaga. Lebih lanjut dikatakan, sebagai wilayah NKRI siapa saja boleh tinggal di Baringin Kencana.

 

 "Tak boleh mengusir orang keluar dari wilayah kita. Selagi di wilayah Indonesia, kita boleh tinggal di mana saja," pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua