Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif baru akan mulai dibahas antara DPR dengan pemerintah. Komisi X DPR telah menelaah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibuat pemerintah. Hasilnya, Komisi X dan pemerintah yang diwakili Kementerian Perdagangan menyepakati jumlah DIM yang menjadi acuan dalam pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif ini.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan jumlah DIM RUU tentang Ekonomi Kreatif berjumlah 269. Dari jumlah DIM tersebut, terdapat 22 DIM bersifat tetap; 34 DIM dapat diubah. Kemudian terdapat penambahan DIM sebanyak 29 dan DIM dihapus sebanyak 184. Dengan demikian jumlahnya sebanyak 269 DIM.
Pemerintah, kata Enggar, menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembahasan RUU Ekonomi Kreatif bersama dengan Komisi X. Baginya, pentingnya pengaturan ekonomi kreatif setingkat Undang-Undang (UU). Khususnya, terhadap pelaku ekonomi kreatif dalam rangka menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
Menurutnya, upaya pengembangan ekonomi kreatif melingkupi sumber daya manusia terpadu ekonomi kreatif. infrastruktur terpadu. Bahkan, pengaturan ekonomi kreatif ini meliputi kewirausahaan ekonomi kreatif, promosi ekonomi kreatif, dan kelembagaan ekonomi kreatif, serta pembiayaan.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengatakan disepakatinya DIM RUU tentang Ekonomi Kreatif, maka pembahasan bakal dimulai antara DPR dengan pemerintah. Yang pasti, kata dia, Komisi X dan pemerintah menyerahkan sepenuhnya dan memberi mandat penuh kepada Panitia Kerja (Panja) untuk membahas DIM tetap, DIM diubah, DIM ditambah, dan DIM dihapus.
Bagi Fikri, RUU tentang Ekonomi Kreatif bakal menjadi payung hukum perkembangan ekonomi kreatif di dalam negeri agar tidak terlalu bergantung terhadap kekayaan alam yang mulai menipis. Salah satu poin RUU tersebut, pihaknya bakal memperkuat Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) secara kelembagaan. Sebab, Bekraf hanya dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai selama ini aturan yang ada saat ini tak membuat Bekraf secara kelembagaan menjadi kuat dan produktif. Terlebih, Bekraf memiliki anggaran yang terbatas. Persoalan lain, Bekraf hanya berada di pusat ibu kota negara. Sementara tak ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.