Rabu, 24 Oktober 2018

Pembentuk UU Usul Sejumlah RUU untuk Prolegnas 2019

 

Kedua, RUU tentang Hukum Acara Perdata. RUU Acara Perdata ini, kata Yasonna, sebagai upaya mengubah aturan hukum acara perdata yang lama (KUHPerdata) yang akan menjadi hukum formil perdata. Misalnya, hukum acara perdata cepat, pemanggilan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan (perdata) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

 

Ketiga, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Menurutnya, pengaturan tersebut sebagai upaya melindungi data pribadi pengguna media sosial dari kejahatan siber.

 

Keempat, RUU tentang Wabah karena UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dipandang sudah tidak relevan lagi. RUU tentang Wabah ini nantinya mengatur mekanisme pencegahan dan meminimalisir dampak dari wabah penyakit tersebut. Kelima, Revisi UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

 

Mantan anggota DPR periode 2009-2014 ini beralasan melalui revisi UU Ombudsman ini nantinya mengatur masalah struktur, wewenang, dan status kepegawaian, serta pelaksanaan rekomendasi Ombudsman RI. Mengakhiri pandangan pemerintah, Yasonna meminta DPR dan DPD bergerak bersama dalam membuat produk legislasi yang lebih produktif dan berkualitas.

 

Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD, Nofi Candra mengatakan telah menetapkan beberapa RUU yang bakal diusulkan dalam Prolegnas Prioritas 2019. Seperti, RUU tentang Batas Wilayah Perlindungan Kualitas Tanaman; RUU tentang Bahasa Daerah; RUU tentang Pergurusan Piutang Pusat dan Daerah; Revisi terhadap UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; dan RUU tentang Daerah Kepulauan.

 

“Semua sudah kami lampirkan naskah akademiknya, kami usulkan agar dapat masuk dalam Prolegnas 2019,” harapnya. Baca Juga: Ini Tigas Sebab Lemahnya Kinerja Legislasi DPR

 

Anggota Baleg DPR, Rieke Dyah Pitaloka menuturkan penentuan daftar RUU Prolegnas Prioritas 2019 menjadi satu kesatuan dari daftar long list Prolegnas 2015-2019. Terkait dengan usulan DPD, Rieke mendukung usulan RUU tentang Daerah Kepulauan. Pasalnya, Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai kepulauan. “Kami menyetujui RUU Daerah Kepulauan harus menjadi prioritas,” harapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua