Rabu, 24 Oktober 2018

Pembentuk UU Usul Sejumlah RUU untuk Prolegnas 2019

 

Anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan RUU tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan RUU tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat yang merupakan usulan DPD, mesti menjadi masukan bagi Baleg DPR. Sebab, Baleg sedang menyusun dan membahas RUU tentang Masyarakat Hukum Adat termasuk RUU tentang Aparatur Sipil Negara.

 

Sementara Wakil Ketua Baleg DPR, Totok Daryanto mengatakan Baleg bakal membahas berbagai usulan dari pemerintah dan DPD tersebut. Pihaknya pun memiliki usulan yang sama soal RUU yang bakal masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019. “Nanti semua akan kita serahkan dengan membentuk Panja Prolegnas,” katanya.

 

Catatan DPD

Nofi Candra mengungkapkan masih banyaknya RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas 2018 yang belum rampung menjadikan sorotan DPD. Belum lagi, UU yang baru disahkan malah sering diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti, UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). “Dari sisi kuantitas realisasi pembentukan undang-undang berbanding terbalik dengan perencanaan legislasi yang diharapkan,” kritiknya.

 

Senator asal Sumatera Barat ini mengatakan dari 50 RUU dan 5 RUU Kumulatif Terbuka dalam Prolegnas Prioritas 2018, hingga pertengahan Oktober tercatat hanya 9 RUU yang telah disahkan menjadi UU. Sedangkan, dari 41 RUU yang tersisa, 27 RUU masih dalam tahap pembicaraan tingkat pertama. Ironisnya, 9 RUU yang telah disahkan menjadi UU tersebut, tak ada satupun yang berasal dari usul insiatif DPD.

 

“Ini artinya pembangunan legislasi masih belum mencerminkan keberpihakan kepada daerah. Padahal, sesuai putusan MK, semestinya DPD dilibatkan dalam setiap pembahasan RUU terkait dengan kedaerahan. Kami seharusnya dilibatkan dalam semua tahap pembahasan RUU yang sesuai dengan ruang lingkup kewenangan DPD RI,” harapnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua