Kamis, 25 Oktober 2018

Aturan yang Melarang Adanya Iklan Rokok di Stasiun

YLKI menyayangkan adanya iklan rokok di sejumlah stasiun kereta api, yang termasuk kawasan tanpa rokok dan bebas dari iklan, promosi dan sponsor rokok.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: BAS

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menyayangkan adanya iklan rokok yang terpasang di sejumlah stasiun kereta api. Menurutnya, hal ini sebuah kemunduran yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

 

"Iklan rokok di area stasiun jelas kemunduran serius. Di era Direktur Utama Ignasius Jonan, hal itu sudah dihapus," kata Tulus melalui pesan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (24/10).

 

Selain suatu kemunduran, Tulus juga menilai pemasangan iklan rokok di stasiun kereta api juga melanggar hukum. Menurutnya, stasiun kereta api termasuk kawasan tanpa rokok yang seharusnya juga bebas dari iklan, promosi dan sponsor rokok.

 

Dia mengatakan, kawasan tanpa rokok telah diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

 

"Sejumlah daerah di Indonesia juga sudah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok," jelasnya.

 

UU Kesehatan

Pasal 115:

  1. Kawasan tanpa rokok antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
  2. Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

PP Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Pasal 50:

  1. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

 

Menurut Tulus, konsumen pernah menyampaikan protes langsung kepada salah satu daerah operasi PT KAI terkait iklan rokok tersebut. Namun, kepala daerah operasi menyatakan itu merupakan kebijakan perusahaan di tingkat pusat karena ada nota kesepahaman antara PT KAI dengan salah satu industri rokok.

 

"Berbagai inovasi yang dilakukan PT KAI untuk meningkatkan pelayanan patut diapresiasi. Namun, PT KAI ternyata kurang mendengarkan masukan bahkan protes dari konsumen," tuturnya.

 

(Baca Juga: Langkah Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Iklan Rokok)

 

Pemerintah Daerah

Menanggapi pernyataan Tulus Abadi, Kepala Hubungan Masyarakat PT KAI, Agus Komarudin, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi iklan-iklan rokok yang ada di stasiun-stasiun kereta api. "Kami akan evaluasi sepanjang kontrak yang berlaku dengan mitra yang memasang iklan," kata Agus saat dihubungi Antara dari Jakarta, Rabu (24/10).

 

Agus mengatakan PT KAI hanya menyediakan tempat bagi mitra untuk memasang iklan, dengan persyaratan perizinan ke pemerintah daerah diurus sendiri oleh mitra tersebut. Perizinan dari pemerintah daerah tersebut, harus dilampirkan di dalam kontrak. Bila ada izin dari pemerintah daerah, maka iklan bisa dipasang di stasiun.

 

Menurut Agus, sejauh ini stasiun yang ada iklan rokok yaitu di Yogyakarta dan Surakarta. “Di Surakarta memang ada izin dari pemerintah daerah, sedangkan di Yogyakarta kami cek tidak ada, oleh karena itu iklan rokok yang ada di stasiun di Yogyakarta akan segera diturunkan,” ucapnya.

 

Namun, Tulus mengatakan bahwa iklan rokok di stasiun kereta api tidak berkaitan dengan izin dari pemerintah daerah. Menurutnya, stasiun adalah kawasan tanpa rokok, yang mutlak dilarang untuk beriklan dan berpromosi sebagaimana diatur dalam peraturan. “Bukan masalah ada izin dari pemerintah daerah," kata Tulus dihubungi Antara di Jakarta, Kamis (25/10).

 

Merujuk pada UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Tulus berpendapat bahwa tempat umum termasuk stasiun kereta api adalah kawasan tanpa rokok yang tidak diperbolehkan untuk iklan, promosi dan sponsor rokok.

 

Meski demikian, Tulus mengapresiasi langkah cepat PT KAI yang menanggapi protes YLKI dengan menginstruksikan pencopotan iklan rokok di stasiun Yogyakarta. Namun, dia menyayangkan ada sesat pikir dari pernyataan Kepala Humas PT KAI tentang mengapa ada iklan rokok di stasiun.

 

YLKI tetap meminta agar PT KAI membatalkan kontrak dengan industri rokok terkait pemasangan iklan di stasiun. Menurutnya, pembatalan itu bukan masalah perizinan dari pemerintah tetapi batal demi hukum karena melanggar peraturan.

 

"Selain di Yogyakarta, YLKI juga mendapatkan pengaduan iklan rokok di stasiun di Purwokerto dan Semarang. YLKI meminta masyarakat melaporkan keberadaan iklan rokok di stasiun mana pun," kata Tulus.

 

YLKI mendesak pimpinan PT KAI mencopot iklan rokok di seluruh stasiun. YLKI juga meminta Direktur Jenderal Perkeretapian, Menteri Perhubungan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menegur PT KAI terkait kerja sama dengan industri rokok tersebut. (ANT)  

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua