Jumat, 26 Oktober 2018

Di Konferensi Mediator Terbesar se-Asia, Peradi Imbau Advokat Lakukan Pro Bono Mediasi

Hanya saja tidak semua advokat memiliki ilmu yang cukup sebagai mediator.
Hamalatul Qur'ani
Ketua Pusat Mediasi Nasional (PMN), Fahmi Shahab (kiri) dan Ketua Peradi Fauzi Yusuf Hasibuan. Foto: HMQ dan

Sebuah kehormatan besar Indonesia akhirnya menjadi tuan rumah dalam Perhelatan akbar the 5th Asia Mediation Association Conference 24-25 Oktober 2018, setelah sebelumnya berhasil diselenggarakan di Beijing (2016), Hongkong (2014), Kuala Lumpur (2011) dan Singapura (2009). Melalui perhelatan ini beragam komitmen untuk penguatan skill mediasi bagi internal pegawai/anggota organisasi muncul dari beberapa stakeholder, baik dari Pemprov DKI Jakarta, Bawaslu, Ombudsman hingga Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

 

Sadar akan efektifitas penyelesaian sengketa melalui mediasi, Ketua DPN Peradi Fauzi Yusuf Hasibuan mengimbau kepada 45 ribu advokat Peradi yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mediasi ketimbang membawanya ke ranah pengadilan. Menurutnya, advokat secara etis profesional harus memahami bahwa sebetulnya start awal pekerjaan seorang advokat diawali dengan mediasi. Hanya saja tidak semua advokat memiliki ilmu yang cukup sebagai mediator.

 

Atas alasan itu, Fauzi mengumumkan kepada publik khususnya advokat anggotanya bahwa Peradi telah bermitra/bekerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN) sebagai wadah mediator untuk memberikan bekal yang cukup sesuai dengan kurikulum yang pantas kepada para anggota peradi terkait ilmu mediasi. Output dari kerjasama itu, kata Fauzi, skill mediasi dapat pula diterapkan oleh para advokat dalam menangani kasus-kasus Pro Bono.

 

Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Pro Bono) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Harapannya, kata Fauzi, setelah para advokat dibekali ilmu mediasi maka kemampuan mediasi itu dapat diabdikan untuk membantu rakyat miskin pencari keadilan sekaligus memenuhi kewajiban pro bono seperti amanat UU Advokat.

 

“Jadi tidak ada lagi kecenderungan menyelesaikan kasus pro bono kepada rakyat miskin langsung berperkara di pengadilan, tetapi siapa pun yang berperkara nantinya baik kaya ataupun miskin sama-sama dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu,” tukas Fauzi.

 

Ada harga ada kualitas, diakui oleh Ketua Pusat Mediasi Nasional (PMN), Fahmi Shahab, fee khususnya untuk premium mediator memang sangat tinggi. Namun, hal itu berbanding lurus dengan kualitas penyelesaian sengketa yang terbukti melalui angka success rate yang sangat tinggi. Untuk out of court annex (mediasi di luar pengadilan), kata Fahmi, PMN memiliki tingkat success rate hingga lebih dari 90%, berbanding terbalik dengan court of annex (mediasi di Pengadilan)yang success rate nya hanya mencapai 33%.

 

(Baca Juga: Mediasi di Persidangan, Pilihan Solusi yang Belum Menjadi Solusi)

 

Mediasi di pengadilan inilah yang seringkali digunakan oleh masyarakat kurang mampu, kata Fahmi, karena pelaksanaannya rata-rata dilakukan oleh hakim dan tanpa bayaran/gratis (sebagai fasilitas publik). Persoalannya, sambung Fahmi, hakim terkadang sudah overload dengan kasus dan bahkan belum semua hakim mendapatkan training mediasi. Sebagai informasi, Fahmi menjelaskan untuk hakim yang sudah mendapatkan training memang resmi sebagai mediator tersertifikasi sedangkan hakim yang belum mendapatkan training tetap dapat diangkat sebagai mediator melalui assignment dari Ketua Pengadilan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua