Jumat, 26 Oktober 2018

Mau Arbitrase dengan Biaya Murah? Simak Penjelasan Para Praktisi

Arbitrase internasional menjadi forum netral yang bisa diterima para pihak lintas batas yurisdiksi.
Normand Edwin Elnizar
Para pembicara seminar BIAMC Summit 2018, Senin (15/10) Foto: Hukumonline

Arbitrase kerap menjadi pilihan kalangan pebisnis untuk menyelesaikan sengketa tanpa berurusan dengan pengadilan. Putusan final atas sengketa komersial memang bisa lebih cepat didapat ketimbang mengikuti proses beracara di pengadilan hingga keluar putusan berkekuatan hukum tetap.

 

Hanya saja keluhan bahwa biaya arbitrase semakin mahal juga bermunculan. Setidaknya keluhan ini muncul dalam sesi tanya jawab Bali International Arbitration & Mediation Center (BIAMC) Summit 2018, Senin (15/10). Lantas apakah arbitrase sudah tidak relevan menjadi alternatif penyelesaian sengketa komersial?

 

(Baca: Bicara Paradoks Arbitrase Terkini Bersama Steve Ngo)

 

“Kebanyakan orang risau tentang mahalnya biaya arbitrase dan durasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan arbitrase,” kata Peter Malanczuk, salah satu pendiri Bali International Arbitration and Mediation Center (BIAMC), kepada hukumonline di sela acara BIAMC Summit 2018.

 

Apa yang disampaikan Guru Besar di Fakultas Hukum The University of Hong Kong ini terbukti melalui survei terbaru di tahun 2018 mengenai arbitrase. Survei Queen Mary University of London (2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration) memang menyatakan bahwa 97% responden di kalangan pebisnis lebih menyukai arbitrase internasional sebagai cara penyelesaian sengketa. Namun, survei ini juga menyajikan data bahwa masalah mahalnya biaya masih menjadi ganjalan terbesar pengguna arbitrase.

 

Sumber: 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration

 

Peter yang juga arbiter dari sejumlah lembaga arbitrase internasional (Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), International Chamber of Commerce (Hong Kong) (ICC-HK) Arbitration Committee, China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), Beijing Arbitration Commission (BAC), Guangzhou Arbitration Commission (GZAC), Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA), Chinese Arbitration Association (CAA Taipei), Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA – arbitrator and adjudicator panels), and Korean Commercial Arbitration Board (KCAB)) mengakui kenyataan tersebut. Hanya saja menurut Peter hal tersebut justru perlu dilihat sebagai bagian dari penghematan biaya sengketa dalam jangka panjang.

 

Ia menjelaskan sifat dasar putusan arbitrase yang tidak membuka peluang upaya hukum lanjutan. Ini berbeda dengan putusan hakim yang bisa dilakukan upaya hukum lanjutan jika berperkara litigasi di pengadilan. Secara normal tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan arbitrase. Hasilnya final dan mengikat kecuali ada masalah cacat prosedur seperti penyuapan atau tidak adanya kesepakatan arbitrase sebagai dasarnya.

 

“Itu artinya menghemat biaya untuk menghadapi upaya hukum lanjutan. Biaya menghadapi upaya hukum lanjutan tentu harus dihitung juga dalam kalkulasi pengeluaran,” katanya sambil tertawa.

 

Yudhistira, Kepala Divisi Hukum Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menjelaskan pengalamannya kepada hukumonline dalam menggunakan arbitrase. Kala itu ia mewakili klien saat masih berprofesi sebagai corporate lawyer di firma hukum Makarim&Taira. Ia berpendapat serupa dengan yang Peter ungkapkan.

 

“Biaya mahal menurut saya relatif karena dilihat dari besar atau kecil (nilai) perkara dan ada persentase yang sudah dihitung,” katanya saat diwawancarai hukumonline di sela BIAMC Summit 2018.

 

Ia memaparkan berbagai prosedur arbitrase memang meminta pembayaran lunas dilakukan sebelum dimulai. Mekanisme ini justru dinilai positif oleh Yudhistira, “Karena menunjukkan keseriusan para pihak ketika memilih arbitrase, kalau di pengadilan kadang-kadang sekedar mencoba. Ini nggak sekadar coba-coba, ada yang dipertaruhkan”.

 

Mahal yang Sebanding

Peter meyakini bahwa prospek dari arbitrase akan semakin cerah sebagai pilihan penyelesaian sengketa bisnis di level internasional. Setidaknya berdasarkan beberapa keunggulan arbitrase yang telah dipaparkannya.

 

Pertama, forum netral yang disediakan oleh arbitrase internasional. “Selalu dibutuhkan adanya forum netral. Salah satu keunggulan arbitrase dibandingkan litigasi adalah tidak perlu berurusan dengan hakim pengadilan lokal ataupun sistem hukum nasional,” katanya. Masing-masing pihak yang terikat sistem hukum nasional berbeda tentu tidak akan mau menjalani litigasi dengan prosedur yurisdiksi lawannya.

 

Kedua, eksekusi putusan arbitrase internasional telah dijamin konvensi internasional dalam lingkup sangat luas. The 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards membuat putusan arbitrase internasional diakui secara global.

 

“Tidak ada konvensi internasional dengan lingkup seluas ini tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Di masa yang akan datang, belum ada yang bisa menyamai luasnya lingkup penerimaan putusan arbitrase internasional berdasarkan New York Convention,” Peter menambahkan.

 

Ia mengakui mulai bermunculan kesepakatan antara beberapa negara soal pilihan forum pengadilan dalam penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi. Namun itu butuh waktu bertahun-tahun untuk berlaku sampai ada ratifikasi di masing-masing negara. 

 

Meskipun nantinya pengadilan sudah bisa mengatasi persoalan eksekusi putusan lintas batas yurisdiksi, Peter menilai arbitrase internasional masih akan menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa komersial. Para hakim pengadilan selalu terikat pada sistem hukum nasional yang mereka jalankan. Apalagi para pihak tidak bisa memilih sendiri siapa hakim yang menangani perkaranya. Berbeda dengan arbiter yang diangkat oleh kesepakatan para pihak. Tidak harus seorang ahli hukum, namun menguasai perkara yang menjadi objek sengketa.

 

“Persoalan netralitas masih melekat pada para hakim. Arbitrase memberikan otonomi pada para pihak dalam prosedur penyelesaian sengketa, mereka akan sama-sama lebih nyaman dengan itu.,” kata Peter.

 

Hal ini dibenarkan oleh Yudhistira. Ia yakin bahwa arbitrase memberi jaminan obyektifitas. Para pihak bisa leluasa memilih arbiter yang disesuaikan dengan karakteristik objek sengketa. “Mengetahui latar belakang dan rekam jejak arbiter dalam memberikan pertimbangan hukum juga penting. Arbiter ini biasa menangani perkara apa, cari yang sesuai dengan karakter perkaranya,” jelasnya.

 

Dia juga mengakui kedisiplinan jadwal yang menjadi komitmen para arbiter. Dengan sifat final dan megikat, arbitrase yang menggunakan durasi penyelesaian sengketa jauh lebih cepat ketimbang litigasi menjadi solusi dalam dunia bisnis. Yudhistira menilai para pelaku bisnis harus mempertimbangkan untuk mencantumkan klausula arbitrase sejak awal dalam kontrak komersial mereka.

 

“Walaupun sayangnya di sistem hukum Indonesia memberikan peluang putusan arbitrase dibuka kembali dan dibatalkan. Kekuatan eksekusi masih dari pengadilan,” kata Yudhistira.

 

Peter memang menjelaskan bahwa durasi prosedur arbitrase terus dipersingkat agar memberikan jaminan kepastian dan kecepatan yang dibutuhkan oleh kelancaran berbisnis. Didukung oleh New York Convention, mahalnya arbitrase sebanding dengan hasil yang memuaskan dalam menyelesaikan sengketa komersial.

 

“Anda harus menerima biaya yang mahal dari arbitrase bersama dengan manfaatnya. Arbitrase masih akan memainkan peran vital,” ujar Peter.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua