Masyarakat Indonesia Jangan Bermusuhan Lantaran Beda Pilihan Politik
Pojok MPR-RI

Masyarakat Indonesia Jangan Bermusuhan Lantaran Beda Pilihan Politik

Permusuhan dan perpecahan akibat beda pilihan, merupakan salah satu tantangan kebangsaan.

Oleh:
RED
Bacaan 2 Menit
Foto: Humas MPR
Foto: Humas MPR

Perbedaan pilihan politik diharapkan oleh Wakil tidak membuat masyarakat saling bermusuhan. Hal demikian disampaikan Wakil Ketua MPR Mahyudin  saat dirinya melakukan Sosialisasi Empat Pilar kepada ratusan warga Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambiliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Sabtu, (27/10).

 

Menurut pria asal Kalimantan Timur itu, dalam Pemilu sebenarnya sangat sederhana. Yakni bila tidak suka dengan pemimpin saat ini, maka tak usah dipilih kembali. Sebaliknya bila suka,  maka silahkan pilih kembali. "Semua itu dilakukan di TPS", ujarnya.

 

Permusuhan dan perpecahan akibat beda pilihan, menurut Mahyudin merupakan salah satu tantangan kebangsaan. Untuk itulah MPR melakukan sosialisasi agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.

 

Dalam sosialisasi yang dilaksanakan di lapangan bulutangkis itu, Mahyudin mengatakan, sebagai bangsa yang berbeda-beda, beragam dalam suku, agama, dan bahasa, masyarakat  tak boleh melakukan penghinaan. Bahkan menyerang dan melecehkan pihak lain. "Perbedaan ini sering dibawa-bawa ke politik," katanya.

 

Pemahaman yang sempit dalam perbedaan disebut oleh Mahyudin salah satunya diakibatkan oleh pemahaman yang lemah terhadap agama. Pemahaman agama yang lemah bisa memunculkan sikap radikalisme hingga akhirnya bisa menciptakan terorisme. Menghadapi yang demikian diharap masyarakat belajar agama pada ulama yang mengedepankan kemaslahatan ummat. Dicontohkan, jika kita berjihad lebih utamakan jihad harta.

 

Meski Mahyudin menyebut lemahnya pemahaman agama merupakan salah satu tantangan kebangsaan. Namun sesungguhnya bangsa ini dikatakan memberi ruang yang luas pada perkembangan agama. Di Indonesia ada 6 agama besar, Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha, dan Konghucu. "Penganutnya dilindungi oleh konstitusi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing," katanya.

 

Mahyudin mengatakan, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sudah berjalan dengan baik di masyarakat meski demikian dirinya mengakui Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diakui belum maksimal. Dicontohkan masyarakat terutama di luar Jawa banyak yang belum bisa menikmati listrik, jalan yang bagus, sarana kesehatan dan pendidikan yang layak. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan yang luar biasa. Sehingga bisa menghasilkan ketidakpuasan daerah.

Tags:

Berita Terkait