Senin, 29 Oktober 2018

Inilah PP Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

M. Agus Yozami

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

 

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 16 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

 

“Ruang lingkup PP ini meliputi pengaturan Pemberian Hibah berupa uang. Pemberian Hibah berupa barang milik negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2) PP ini seperti dilansir situs Setkab, Senin (29/10).

 

Pemberian Hibah dalam bentuk uang diberikan dalam mata uang Rupiah, menurut PP ini, berupa: a. uang tunai; dan/atau b. uang untuk membiayai kegiatan.

 

Ditegaskan dalam PP ini, pemberian Hibah merupakan alat diplomasi yang bertujuan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional.

 

“Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud diutamakan untuk negara berkembang dengan memperhatikan tingkat hubungan diplomatik dengan negara Penerima Hibah, dilarang digunakan untuk kepentingan yang dapat memicu konflik atau digunakan untuk mendukung atau terkait dengan tindak pidana,” bunyi Pasal 4 ayat (2,3) PP ini.

 

Selain itu, menurut PP ini, Pemberian Hibah harus memenuhi prinsip: a. sesuai kemampuan keuangan negara; b. kehati-hatian; c. transparan; dan d. akuntabel.

 

Pemberian Hibah itu juga memperhatikan: a. kebijakan luar negeri; dan b. kebutuhan dan permintaan Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

 

Adapun sumber Pemberian Hibah, menurut PP ini, dari APBN, dan berasal dari penerimaan dalam negeri. “Pemberian Hibah dalam bentuk uang tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas negara ke rekening Penerima Hibah,” bunyi Pasal 18 PP ini.

 

Pemberian Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan, menurut PP ini, mengutamakan penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri serta penyedia/tenaga ahli dalam negeri.

 

Mengenai pengenaan biaya, pajak, dan bea keluar untuk Pemberian Hibah, ditegaskan dalam PP ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 18 Oktober 2018.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua