Senin, 29 Oktober 2018

Jerat Hukum Bagi Sindikat Pengurus Penerimaan CPNS

Modus yang dilakukan dengan memalsukan identitas mirip namanya di KTP peserta asli, selanjutnya mengikuti ujian tertulis CPNS. Namun sebelumnya sudah ada perjanjian upah yang diberikan.
M. Agus Yozami

Kepolisian berhasil mengungkap Sindikat pengurus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), enam orang pengurus penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhuham) akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

 

"Para tersangka dijerat Pasal 263 ayat 1 dan 2, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP terkait pemalsuan dan menggunakan surat palsu atau turut serta melakukan kejahatan dengan ancaman pidana enam tahun penjara," tegas Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Irwan Anwar seperti dikutip dari Antara saat rilis kasus di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (29/10).

 

Enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial AL, HW, MTR, APS, (joki) W (broker), dan M (peserta asli). Satu orang diantaranya M tertangkap saat mengikuti tes CPNS di gedung RRI Makassar, pada Minggu (28/10).

 

Pasal 263:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

 

Menurut Irwan, lima orang lainnya ditangkap atas pengembangan setelah satu orang ini `bernyanyi` lebih dulu sehingga tim langsung mengamankan mereka beserta perantaranya. Dari pengakuan para tersangka, ternyata masih ada lima calon tersangka lainnya yakni SM, IR, MM, HR dan ER sedang dalam pengejaran tim kepolisian.

 

"Sementara ini tim masih terus mengembangkan kasus ini termasuk mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang atau DPO bagi lima pelaku lainnya. Sindikat ini terindikasi berkelompok dan punya peran masing-masing yakni broker, perantara dan Joki," bebernya.

 

Selain itu, biaya yang dikeluarkan calon korbannya baik melalui broker dan perantara antara Rp125 juta sampai Rp150 juta. Sedangkan, para jokinya ikut tes menggunakan nama calon korbannya diberi upah Rp25 juta sampai Rp40 juta.

 

"Sebenarnya mereka ini berkelompok, masing-masing mencari orang, termasuk salah satu brokernya Dr W ini, dia juga sebagai tutor atau tenaga pengajar untuk CPNS. Kelompok ini sudah ahli dan kami masih melakukan pendalaman siapa saja yang sudah menjadi pegawai atas jasa mereka," ungkap dia.

 

(Baca: Kemenkumham, Kejagung, dan MA Masuk 5 Besar Instansi yang Diburu Pelamar CPNS)

 

Sementara, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengemukakan, otak dari modus pengurusan CPNS tersebut adalah dr `W` yang berinisiatif mencari joki dan perantara sejak April lalu. Dia sudah merencanakan mengingat tes CPNS dilaksanakan CPNS serentak.

 

Berdasarkan hasil penyelidikan, modus yang dilakukan para Joki dengan memalsukan identitas mirip namanya di KTP peserta asli, selanjutnya mengikuti ujian tertulis CPNS, namun sebelumnya sudah ada perjanjian upah yang diberikan antara Rp20 juta sampai Rp40 juta.

 

Modus seperti ini sepertinya sudah berjalan lama. Kurangnya kejelian panitia dalam memverifikasi identitas peserta membuat para pelaku leluasa menjalankan aksinya, apalagi tersangka sudah ahli di bidang tes tulis CPNS tersebut.

 

"Panitia sebetulnya harus teliti memeriksa KTP, kalau tidak maka terjadi seperti ini. Mereka ini orang-orang pintar tamatan ternama di Indonesia dan mereka tahu menjawab soal-soal CPNS yang susah. Inilah dijadikan peluang untuk mendapatkan keuangan dari hasil joki ini," beber Dicky.

 

(Baca Juga: Peluang Sarjana Hukum Jadi CPNS Diplomat dan Legal Drafter di Kementerian Luar Negeri)

 

Untuk mendapatkan calon korbannya, lanjut dia, harus ada broker karena tidak bisa langsung. Broker inilah yang menjembatani. Apalagi, Joki ini ada dari Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Dari mana mereka tahu ada yang butuh di Makassar kalau tidak ada broker?

 

Kepala Biro SDM Polda Sulsel Kombes Pol Yohanes Ragil HS pada kesempatan itu menambahkan, pemakaian laptop atau komputer jinjing yang digunakan tes CPNS masih baru terutama di RRI tersebut. Selain itu pihaknya sudah melakukan bersih-bersih.

 

"Namun saat diverifikasi itulah ditemukan pelanggaran Joki ini, KTP mereka buat mirip. Ini karena kejelian panitia bersama petugas Polri akhirnya bisa terungkap itu. Dari hari pertama ditemukan satu tersangka, kemudian tersangka lain. Semoga tidak terjadi lagi, sebab proses tes CPNS masih lama," tambahnya.

 

Sebelumnya, pemerintah memastikan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 akan berjalan tertib, dan tidak ada celah bagi pihak-pihak yang bermain curang, termasuk oknum calo pun tidak akan bisa bermain. Untuk itu, peserta seleksi harus mempersiapkan diri dengan belajar sebaik-baiknya, dan membuang jauh-jauh anggapan bahwa bisa lolos menjadi CPNS karena sudah dititipkan.

 

Hal itu ditegaskan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja. “Pengamanan dilakukan berlapis. Seleksi ini sangat transparan, dan lepas dari intrik-intrik,” ujarnya seperti dilansir situs Kemenpan RB, Senin (1/10) lalu.

 

Dijelaskan, kerahasiaan soal CPNS 2018 terjamin dengan pengamanan yang ketat dan berlapis. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 telah memiliki puluhan ribu bank soal yang dienkripsi dan dikunci oleh tiga lembaga negara.

 

Untuk membuka, harus dilakukan oleh tiga lembaga tersebut, tidak bisa hanya oleh satu instansi. Misalnya, Kementerian PANRB sebagai salah satu pemegang kunci, tidak bisa membuka soal itu sendiri, tetapi harus bersama dengan instansi pemegang kunci lainnya. “Kami menjaga kerahasiaan soal dengan sistem ini sudah teruji,” jelas Setiawan.

 

Ditambahkan, saat akan melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), soal akan diacak. Dipastikan, peserta satu dengan lainnya yang bersebelahan, depan, dan belakangnya akan mengerjakan soal yang berbeda.

 

Begitu peserta selesai mengerjakan soal, dan menekan tombol ‘selesai’, jawaban juga akan dikunci dan nilai langsung muncul saat itu juga. Sistem digital seperti ini, tidak memungkinkan adanya calo. “Jelas tidak ada celah untuk transaksi di sana,” tegas Setiawan.

 

Pengamanan tidak berhenti pada penguncian bank soal. Di lokasi tes, ada pengamanan berlapis yang disiapkan panitia untuk mencegah berbagi bentuk kecurangan. Lapis pertama, adalah tempat para peserta menunggu ujian yang akan diawasi oleh panitia.

 

Pada lapis kedua, adalah ruangan untuk penjelasan CAT. Saat masuk ke ruangan lapis kedua ini, panitia atau pengawas melakukan penggeledahan terhadap peserta. Kalau ada peserta yang membawa alat-alat pasti ketahuan. Sebagai contoh, kata Setiawan, tahun lalu ada yang ketahuan membawa jimat dan lain-lain dan mereka langsung di-black list.

 

Pada lapis ketiga, sebelum masuk ruang ujian, peserta kembali diperiksa identitasnya untuk memastikan tidak ada kecurangan. “Dengan sistem ini, tes ini sangat transparan, dan lepas dari intrik-intrik,” imbuh Setiawan. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua