Kamis, 01 November 2018

Menyoal Eksekusi Mati TKI dan Adanya Pelanggaran Etika Berdiplomasi

Eksekusi terhadap TKI, Tuti Tursilawati berbanding terbalik dengan hubungan diplomatik antara Indonesia-Arab Saudi yang nampak di permukaan.
M-28
Aksi protes hukuman mati terhadap buruh migran di Arab Saudi. Foto: RES

Kabar duka kembali datang dari salah seorang pejuang devisa. Indonesia harus menerima perlakuan tidak manusiawi dari Pemerintah Arab Saudi. Setelah Maret lalu, Muhammad Zaini Misrin meregang nyawa di tangan algojo, kini Tuti Tursilawati harus mengalami hal sama. Perempuan asal Majalengka yang mengumpulkan pundi devisa bagi negara ini diekseskusi mati, Senin (29/10), tanpa adanya mandatory consular notification kepada Pemerintah RI.

 

Kisah tragis Tuti berawal pada 2011, di mana dia dituduh melalukan pembunuhan berencana kepada ayah majikannya, Suud Mulhak Al Utaibi setahun sebelumnya di Thaif, Arab Saudi. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati “had gillah” bagi Tuti. Melansir Antara, hukuman yang dijatuhkan pada Tuti ini merupakan hukuman mati mutlak yang tidak bisa diampuni oleh raja atau ahli waris korban. Hukuman yang tingkatannya di atas qisas dan takzir ini hanya bisa dimaafkan oleh Allah SWT.

 

Berdasarkan dokumentasi Migrant CARE, eksekusi mati terhadap TKI di Arab Saudi bukan kali pertama terjadi. Tuti Tursilawati menjadi TKI keenam yang dieksekusi oleh Arab Saudi tanpa pemberitahuan resmi pada pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Arab Saudi telah melakukan hal sama dalam eksekusi hukuman mati terhadap Yanti Irianti, Ruyati, Siti Zainab, Karni, dan Zaini Misrin.

 

Nama-nama di atas harus merelakan nyawanya di tangan otoritas Arab Saudi atas tuduhan pembunuhan. Parahnya, Arab Saudi tidak memberikan pemberitahuan secara resmi kepada Pemerintah Indonesia terlebih dulu sebelum melakukan eksekusi terhadap mereka.

 

Lebih lanjut, dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Diplomatik yang telah diratifikasi lewat UU 1 No.1 Tahun 1982 tentang Pegesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan, juga telah diatur mengenai fungsi konsuler.

 

Dalam Pasal 36 konvensi ini ditegaskan bahwa negara pengirim lewat petugas konsuler memiliki kebebasan untuk berkomunikasi dengan warga negaranya. Selain itu, negara penerima harus memberitahukan kepada negara pengirim apabila warga negaranya menghadapi permasalahan hukum.

 

Menilik kasus eksekusi mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi tanpa adanya pemberitahuan kepada pemerintah RI, jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1963. Anis Hidayah, Ketua Ketua Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrant CARE mengatakan secara etika diplomasi hal ini jelas tidak bisa dibenarkan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua