Senin, 05 November 2018
Perpres 98/2018 Soal Perubahan Jembatan Suramadu Jadi Jalan Umum Tanpa Tol
Biaya yang sebelumnya ditarik dari kendaraan yang melintasi Jalan Tol Suramadu, kini dibiayai oleh APBN.
M. Agus Yozami
Perpres 98/2018 Soal Perubahan Jembatan Suramadu Jadi Jalan Umum Tanpa Tol
Jembatan Suramadu diubah fungsi menjadi jalan umum tanpa tol.

Dengan pertimbangan untuk percepatan pengembangan wilayah Surabaya dan Madura dengan mengoptimalkan keberadaan Jembatan Surabaya – Madura (Suramadu) sebagai pusat pengembangan perekonomian, pemerintah memandang perlu perubahan pengoperasian Jembatan Suramadu dari jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol.

 

Atas pertimbangan tersebut, pada 26 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya – Madura. “Pengoperasian Jembatan Surabaya – Madura diubah menjadi jalan umum tanpa tol,” bunyi Pasal 1 Perpres tersebut, seperti dilansir Antara, Senin (5/11).

 

Penyelenggaraan Jembatan Surabaya – Madura sebagai jalan umum tanpa tol, menurut Perpres tersebut, dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

 

Dengan berlakukan Perpres ini, maka Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya – Madura dan ketentuan Pasal 12 huruf b sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, menurut Perpres ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 4 Perpres Nomor 98 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 26 Oktober 2018 itu.

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa negara tidak berhitung untung dan rugi dalam mengambil keputusan untuk membebaskan (menggratiskan) biaya bagi kendaraan yang melintasi Jalan Tol Suramadu, mulai Sabtu (27/10) pukul 17.00 WIB ini.

 

“Negara itu berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial. Yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan. Itu yang dihitung,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai meresmikan pembebasan biaya Jalan Tol Suramadu, dari jalur keluar kota Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Sabtu (27/10) sore.

 

Presiden meminta agar wartawan tidak membawa hitung-hitungan selalu ke untung dan rugi. Ia menegaskan, negara tidak akan berhitung untung dan rugi, hitungannya makro. Keuntungannya, benefit-nya, menurut Presiden, ada di masyarakat.

 

(Baca: YLKI: Rencana Integrasi Tarif Tol Jangan Jadi Kenaikan Tarif Terselubung)

 

Mengenai biaya pemeliharaan Tol Suramadu setelah digratiskan, Presiden Jokowi menyebut APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Menurut Presiden, semula dirinya sempat berpikir biaya yang selama ini ditarik dari kendaraan yang melintasi Jalan Tol Suramadu memberikan pemasukan hingga triliunan rupiah. Tapi setelah ditanyakan ke Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) ternyata kira-kira Rp120 miliar.

 

“APBN masih mampu lah kalau segitu,” kata Presiden Jokowi.

 

Presiden Jokowi berharap dengan penggratisan Jalan Tol Suramadu itu maka sektor pariwisata, properti, investasi bisa betul-betul bergerak di Madura, sehingga terbuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya.

 

Mengenai rencana selanjutnya bagi Madura, Presiden mengaku ingin mendorong agar investasi yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan, baik untuk tebu, baik untuk sektor turisme yang potensi ada dan banyak di Madura.

 

Adapun terhadap keluhan pengusaha kapal terkait penggratisan itu, Presiden Jokowi mengatakan, setiap keputusan mesti ada plus minusnya. “Saya kira nanti urusan Pak Gubernur, Pak Bupati lah,” ujarnya.

 

Diadukan ke Bawaslu

Peresmian jalan tol jembatan Suramadu menjadi gratis sempat dipersoalkan Forum Advokat Rantau (FARA) karena diduga kampanye terselubung. "Terlebih di saat peresmian tersebut banyak yang menunjukan simbol salam satu jari, yang merupakan citra diri pak Jokowi selaku calon presiden," kata Aktivis FARA, Rubby Cahyady, seperti dikutip Antara, Selasa (30/10).

 

(Baca: Begini Tanggapan Pemerintah Atas Pengujian Aturan Konsesi Jalan Tol)

 

Menurut dia, dalam kesempatan tersebut seharusnya Presiden Jokowi yang juga sebagai calon presiden nomor urut satu tidak datang dan cukup setingkat menteri. Ia mengatakan, hal itu berpotensi merugikan peserta pemilu lainnya, dan diduga melanggar Pasal 282 jo Pasal 306 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

Pasal Dalam Pasal 282 dinyatakan pejabat negara dilarang membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Sementara Pasal 306 menyatakan Pemerintah hingga jajaran terendah dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Ia mengatakan, ancaman hukuman terhadap pelanggaran atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 547, yakni tiga tahun penjara dan denda paling banyak Rp36 juta.

 

UU Pemilihan Umum

Pasal 282:

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 306:

  1. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu.
  2. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

Pasal 547:

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

 

 Atas hal tersebut, relawan Tim Pembela Jokowi (TPJ) menilai laporan yang dilakukan FARA kepada Bawaslu terkait kebijakan Presiden Jokowi membebaskan pembebasan biaya Tol Suramadu, hanya mencari popularitas.  

 

“Menanggapi laporan Fara ke Bawaslu, dapat dipahami sebagai upaya yang tidak logis dan tidak mendasar, atau setidak-setidaknya hanya mencari popularitas di tahun politik ini,” kata Koordinator Pelaporan dan Advokasi TPJ, Chairil Syah, seperti dikutip Antara, Kamis (1/11). 

 

Chairil menegaskan kegiatan Presiden dalam peresmian pembebasan biaya Tol Suramadu 27 Oktober 2018 adalah kegiatan kenegaraan dan bukan agenda kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

 

“Masa Presiden melakukan tugas kenegaraan dibilang kampanye, itu ngawur,” ujarnya.

 

Menurut advokat senior itu, Presiden Jokowi menggratiskan tarif Tol Suramadu karena memperhatikan keluhan masyarakat mengenai statistik tingginya angka kemisikinan di Madura, yang mencapai angka 16 sampai 23 persen.

 

Selain itu, juga terlihat terjadinya ketimpangan kemiskinan dibandingkan dengan kehidupan rakyat yang berada di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo yakni mencapai angka empat sampai 6,7 persen.

 

“Jadi, kebijakan Presiden Jokowi yang menjadikan Tol Suramadu menjadi non-tol tentunya akan menjadi stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat yang tinggal di Madura,” jelasnya.

 

Dia menegaskan Presiden Jokowi adalah negarawan yang memahami aturan main kampanye, sehingga tidak akan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.