Rabu, 07 November 2018

Teknologi Kriptografi Pencatatan Hak Cipta Raih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018

Diharapkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat berlomba-lomba menciptakan inovasi.
M Dani Pratama Huzaini
Wakil Presiden Jusuf Kala di damping Menpan RB, Syafruddin memberikan penghargaan Kepada Menkumham Yasonna H Laoly di Jakarta, Rabu (7/11). Foto: DAN

Sumber daya kekayaan intelektual menjadi salah satu kunci ketahanan ekonomi suatu negara maju, karena perputaran perekonomian dunia dikuasai aset harta bergerak tak berwujud dengan total 70 persen. Sedangkan harta benda berwujud sebesar 30 persen. Salah satu kekayaan intelektual yang perlu dilindungi adalah hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurani pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Untuk mendorong pencatatan hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham) melakukan inovasi melalui sistem yang telah dikembangkan sejak tahun 2015 dengan melakukan berbagai perbaikan sistem sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Salah satu inovasi yang berhasil dikembangkan oleh DJKI Kemenkumham metode pencatatan Hak Cipta Online dengan menggunakan teknologi kriptografi.

 

Atas inovasi tersebut, DJKI Kemenkumham memperoleh penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kala dalam The International Public Servis Forum 2018, Rabu (7/11). Melalui teknologi kriptografi, DJKI Kemenkumham mengakui jangka waktu pencatatan hak cipta yang dulunya diselesaikan dalam waktu 120 hari atau lebih, kini dapat dipangkas secara signifikan.

 

“Hanya dengan waktu satu hari menggunakan teknologi kriptografi (untuk pencatatan hak cipta),” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Freddy Harris kepada hukumonline sesaat setelah acara penganugerahan.

 

Teknologi kriptografi memiliki keamanan akses yang telah terverifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara serta telah terintegrasi dengan SIMPONI dan Intellectual Property Automation System sehingga data dapat diakses secara real time. “Sistem ini tidak hanya meringkas waktu pencatatan hak cipta, tetapi menjadi solusi pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar,” terang Freddy.

 

Dengan adanya sistem ini maka kenaikan prosentase pencatatan hak cipta dikalangan akademisi dan lembaga penelitian meningkat. Hal ini dikarenakan, hak cipta merupakan salah satu indikator kinerja dari institusi perguruan tinggi yang merupakan turunan dari indikator Kinerja Kemenristekdikti. Selain itu di kalangan penggiat ekonomi kreatif yang mencatatkan hak ciptanya, mereka akan memperoleh benefit berupa keuntungan monetikasi untuk mendapatkan tambahan dana dari investor.

 

Terdapat output yang terasa setelah adanya pencatatan online hak cipta dengan teknologi kriptografi ini. Bagi stakeholder, terdapat efisiensi dimana kecepatan dan kemudahan serta efisiensi waktu dalam pencatatan dan registrasi menjadi prioritas yang dibutuhkan stakeholder. Selain aspek akurasi, terdapat validasi informasi pencatatan dan hasil verifikasi yang benar dan tepat, serta transparan dapat terwujud dengan adanya teknologi ini.

 

Kemudian dengan adanya sistem online proses pengajuan pencatatan hak cipta lebih fleksibel tanpa harus dibatasi tempat dan waktu. Dengan adanya teknologi kriptografi ini, permohonan hak cipta yang diajukan dapat dicek statusnya dan pemohon memiliki fasilitas arsip elektronik dengan penyimpanan menggunakan sistem cloud. Dengan begitu tingkat keamanan informasi semakin tinggi.

 

DJKI Kemenkumham mengakui bahwa dengan adanya sistem pencatatan hak cipta dengan teknologi kriptografi, berkontribusi kepada nilai tambah DJKI yang telah menerapkan teknologi informasi agar informasi yang benar dapat diperoleh oleh orang yang benar di saat yang tepat. Kelebihan teknologi ini dapat menyajikan informasi yang handal, akurat, lengkap, terstruktur, dan terorganisir. Dengan demikian optimasi infrastuktur yang tersedia di DJKI dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga pelayanan birokrasi semakin cepat.

 

Baca:

 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Cita-cita memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat akan terwujud dengan melaksanakan program percepatan reformasi birokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Melalui kompetisi inovasi pelayanan publik yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), diharapkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat berlomba-lomba menciptakan inovasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

 

“Melalui acara ini kita tunjukkan komitmen seluruh komponen bangsa untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang terbuka dan profesional,” ujar Menpan RB, Syafruddin dalam pembukaan The International Public Service Forum 2018. Dalam acara tersebut, lebih dari 2000 peserta, 56 praktisi, dan 35 inovator dari 10 negara ikut hadir. Menurut Syafruddin, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat merupakan kunci utama pelayanan publik yang prima. 

 

Dalam laporannya, Syafruddin  memaparkan peningkatan capaian reformasi birokrasi 2015-2017 dan perbaikan pengelolaan pemerintahan. Terdapat peningkatan indeks reformasi birokrasi menjadi 71,9 indeks untuk kementerian/lembaga; kemudian 60,47 indeks provinsi;  dan 74,61 indeks kabupaten/kota. Sepanjang periode ini juga dilakukan penataan terhadap 23 lembaga non struktural untuk menjamin Efektifitas tugas dan lembaga. Sistem rekrutmen Sumber Daya Manusia aparatur dan reorientasi melalui sistem computerized aoutomatic tes, dan terbentuknya 9 mal pelayanan publik.

 

Wakil Presiden Jusuf Kala (JK) dalam sambutannya mengingatkan peran birokrat dalam pelaksananaan tugas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, aparat negara adalah pelayan. “Jadi kita semua adalah pelayan masyarakat,” katanya. JK mengakui adanya keluhan di masyarakat tentang kultur birokrasi yang lamban dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, peran Kemenpan RB dipandang sangat penting.

 

Inovasi-innovasi yang muncul saat ini dalam hal pelayanan publik merupakan cara untuk menerobos kultur birokrasi yang prosedural ketimbang hasil pelayanan yang memuaskan masyarakat. JK mengapresiasi banyaknya inovasi yang digalakkan oleh kementerian/lembaga, BUMN, maupun pemerintah daerah. “Tentunya (tujuannya) bagaimana layanan masyarakat bisa menjadi lebih mudah,” tambah JK.

 

Menurut JK, Pemerintah sebelumnya menerapkan sejumlah moratorium, seperti moratorium penerimaan PNS dan moratorium pemekaran daerah. Salah satu alasan moratorium tersebut adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan aspek pelayanan publik agar lebih handal. “Ada pemikiran apakah kita perlu mengurangi eselon di pemerintahan. Surat saja kadang lama sekali dibalas karena banyak sekali yang harus tandatangan. Sehingga menimbulkan keterlambatan. Kami juga sempat melakukan moratorium pemekaran daerah, karena itu dipandang mengakibatkan semakin melebarnya birokrasi didaerah. Ini cara pemerintah untuk mengurangi jalur-jalur birokrasi di daerah,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua