Kamis, 08 November 2018

2nd icLave Digelar, Ratusan Ahli Bahas Masa Depan Hukum di Era Disrupsi

Mengusung tema Law and Governance in Disruptive Era.
Normand Edwin Elnizar
Dekan FHUI, Melda Kamil Ariadno, saat membuka 2nd icLave, Rabu (7/11), di Bali. Foto: istimewa

Disruptif menjadi kata yang begitu populer untuk merujuk fenomena era revolusi industri 4.0. Kata ini merujuk tren terbaru pemanfaatan teknologi dan Internet of things (IoT) yang diakui para ahli hukum telah mengguncang kemapanan berbagai pranata hukum dan pemerintahan.

 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menyikapinya dengan kembali menggelar International Conference on Law and Governance (icLave) di Bali, 7-8 November 2018. Ratusan ahli hukum diundang untuk membahas masa depan tatanan hukum Indonesia di era disrupsi.

 

Bertempat di The Sakala Resort Bali 2nd icLave resmi dibuka oleh Melda Kamil Ariadno, Dekan FHUI, Rabu (7/11). “Dunia menghadapi tantangan baru dengan revolusi teknologi terutama teknologi digital. Ini saatnya hukum harus menjawab tantangan itu,” kata Guru Besar bidang Hukum Internasional FHUI ini di hadapan ratusan peserta konferensi saat membuka icLave.

 

Peserta konferensi yang terdiri atas para ahli hukum dari berbagai wilayah Indonesia serta mancanegara akan mendiskusikan gagasan mereka sepanjang 2nd icLave. Tema yang dipilih mendapatkan apresiasi dari Pemerimtah yang diwakili Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

 

“Ini tema yang sangat bagus, di satu sisi kita harus taat hukum, di sisi lain kita harus membicarakan bagaimana era disrupsi ini telah mempengaruhi proses bisnis kita secara sangat signifikan,” kata Ahmad Mujahid Ramli, Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, kepada hukumonline usai memberikan sambutan pembuka.

 

(Baca: Inilah Generasi Pertama Orang Indonesia Lulusan Sekolah Hukum)

 

Menurut Ramli, para ahli hukum bertanggung jawab untuk merumuskan pendekatan hukum yang progresif menghadapi era disrupsi ini. Ia yang juga Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran mengakui peran penting para ahli hukum dalam membantu Pemerintah merumuskan langkah yang tepat dalam merespon pengaruh disrupsi terhadap hukum dan pemerintahan.

 

Heru Susetyo, Manajer Riset dan Publikasi FHUI selaku Ketua Panitia icLave (International Conference on Law and Governance) mengungkapkan bahwa isu menghadapi era disrupsi telah menjadi persoalan serius yang dibahas kalangan akademik. “Tidak semua bidang hukum siap untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, konferensi ini diperlukan untuk berkontribusi diskursus, solusi, dan masukan,” katanya kepada hukumonline.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua