Kamis, 08 November 2018
Harapan Besar Pegawai Honorer atas RUU ASN
DPR meminta agar pembahasan RUU ASN dalam Prolegnas 2019 jauh lebih diprioritaskan.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Nasib pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum jelas. Padahal, RUU ASN ini telah masuk dalam daftar Prolegnas 2018 dengan nomor urut 8. Salah satunya disebabkan sikap pemerintah yang belum mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) atas RUU ini. Khususnya, yang menjadi sorotan di tahun politik ini, menyangkut nasib status pegawai honorer.

 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas mengatakan persoalan nasib tenaga honorer di instansi pemerintah termasuk tenaga guru honorer mesti segera diatasi melalui pengaturan dalam RUU ASN ini. Sebab, aspirasi sejumlah tenaga honorer ke DPR juga sudah sedemikian besar. Pemerintah semestinya mengangkat persoalan (DIM RUU ASN) aparatur sipil negara berstatus tenaga honorer ini.  

 

“Karenanya, dia meminta pemerintah dapat segera mengirimkan DIM agar pembahasan RUU ASN ini dapat segera dimulai antara pemerintah dan komisi DPR terkait,” ujar Supratman, Kamis (8/11/2018). Baca Juga: Solusi Penyelesaian Status Pegawai Non-PNS Ada di RUU ASN

 

Dia mendorong koordinasi antara Kemenkumham dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menindaklanjuti kelanjutan pembahasan RUU ASN. “Setidaknya pemerintah melalui kementerian terkait dapat segera menyusun DIM dan menyerahkannya secara resmi ke DPR,” pintanya.

 

Anggota Baleg DPR, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo mengatakan pegawai honorer yang sudah berpengalaman puluhan tahun dengan berbagai macam variasinya di berbagai instansi pemerintah atau pemerintah daerah amat dibutuhkan. Sebab, mereka sudah cukup lama mengabdi dan membantu kerja-kerja instansi pemerintahan yang seyogyanya dihargai dan ada jaminan kepastian statusnya dari negara.      

 

Karena itu, Saras, begitu biasa disapa, meminta agar RUU ASN dalam Prolegnas 2019 jauh lebih diprioritaskan. Sebab, RUU ASN mengatur soal jaminan kepastian nasib status pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara. “Kami mendorong agar RUU ASN lebih diprioritaskan lagi pada tahap pembahasannya,” harapnya.

 

Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka menilai RUU ASN di tengah ketidakpastian status pegawai honorer menjadi amat mendesak untuk segera dibahas. Apalagi, pegawai honorer kerap berada di garda terdepan dalam hal kerja-kerja teknis di instansi pemerintahan. Karenanya, RUU ASN menjadi jalan keluar mengatasi persoalan ketidakpastian status puluhan ribu pegawai honorer seluruh Indonesia.

 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai jika RUU ASN disahkan menjadi UU akan menjadi payung hukum proses pengangkatan para pegawai honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS menjadi PNS. Mekanisme pengangkatan ini spesifik diatur Pasal 131A RUU ASN. “Revisi UU ASN ini sangat urgent,” tegasnya.

 

Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengaatakan keinginan sejumlah fraksi di DPR soal mendesaknya RUU ASN segera dibahas, pemerintah mengamini. Sebenarnya, kata Yasonna, pemerintah sudah melakukan pembahasan RUU ASN di internal. “Tapi nanti kita bisa bicarakan lagi, karena memerlukan pendalaman,” katanya singkat.  

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah daerah dan institusi terkait tidak lagi menerima/menambah pegawai honorer mengingat pemerintah sedang menyusun skema kepegawaian untuk menjamin kesejahteraan pegawai non-PNS tersebut melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/9) lalu.

 

"Presiden berpesan kalau skema ini dijalankan, maka tidak boleh ada lagi tenaga honorer baru. Poin yang paling penting yang harus diikuti adalah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer, karena tidak akan pernah berhenti," kata Bima usai mengikuti rapat terbatas terkait pembentukan rancangan PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengakomodasi para tenaga kerja honorer yang tidak lolos tes penerimaan CPNS 2018.

 

Menpan-RB Syafruddin mengatakan PPPK tersebut menjadi solusi untuk memberi perhatian kepada tenaga kerja honorer, khususnya guru, yang bertahun-tahun mengabdi, tetapi belum diangkat menjadi CPNS. "Negara tidak akan pernah menafikan keberadaannya, terutama saudara-saudara kita yang sudah berjasa begitu lama menjadi tenaga honorer, yang menanti kapan mereka bisa berstatus ASN," kata Syafruddin.  

 

Rancangan PP untuk pegawai honorer ini dimaksudkan untuk tenaga kontrak yang tidak memenuhi syarat usia mengikuti tes CPNS, juga bagi mereka yang tidak lolos mengikuti tes CPNS. "Karena itu, pemerintah menetapkan PP tentang PPPK itu dilakukan setelah ujian CPNS selesai. Manakala ada yang tidak tertampung dalam ujian, atau tidak lulus istilahnya, maka dapat mengikuti PPPK. Untuk menjadi PPPK tidak bisa otomatis, sehingga para tenaga honorer tersebut tetap harus mengikuti seleksi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.