Kamis, 08 November 2018
Konferensi HTN ke-5:
Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5 Angkat Isu Pemilu
Muhammad Yasin

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang kembali menjadi tuan rumah perhelatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5 yang berlangsung pada 9-12 November 2018. Perhelatan nasional ini akan dilaksanakan di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

Konferensi Hukum Tata Negara merupakan forum akademik yang mempertemukan bukan saja antar akademisi, tetapi juga penggiat masyarakat sipil, peneliti, perwakilan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, mahasiswa, dan komponen pemangku kepentingan lainnya. Kali ini, tema yang diangkat adalah ‘Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum’. Tema konferensi ini relevan dengan persiapan Indonesia memasuki tahun politik pada 2019 mendatang.

Perhelatan akan diisi seminar, diskusi kelompok parallel (parallel group discussion), peluncuran buku, Anugerah konstitusi Muhammad Yamin, dan orasi ilmiah yang akan disampaikan hakim konstitusi Saldi Isra. Sejumlah akademisi dan praktisi diperkirakan hadir dalam acara besar ini, terutama yang selama ini menaruh perhatian pada isu-isu pemilihan umum antara lain Jimly Asshiddiqie, Todung Mulya Lubis, Syamsudin Haris, Denny Indrayana, Feri Amsari, Titi Anggraini, Herlambang P Wiratraman, hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna, anggota KPU Hasyim Asy’ari, Refly Harun, Nur Hidayat Sardini, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. Anggota DPR Lukman Edy, dan Arsul Sani, dan Ketua DKPP Harjono juga diperkirakan hadir.

Konferensi ini dikaitkan pula dengan perjuangan tokoh nasional M. Yamin. Keluarga Yamin diperkirakan juga hadir memberikan sambutan pada malam penyerahan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.