Kamis, 08 November 2018

Inisiatif Digital Dorong Partisipasi Pemilih

API Pemilu telah memicu partisipasi dari sekitar 150 developer yang tergabung dalam 50 tim dan telah menghasilkan 40 lebih aplikasi dalam satu hari tersebut.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Selasa (6/11/2018) diselenggarakan sebuah sesi diskusi bertema “Pemilu Terbuka dan Kualitas Demokrasi Partisipatif” di Hotel Westin Chosun, Seoul, Korea. Diskusi ini adalah salah satu sesi dalam tema “Mendorong Demokrasi Partisipatif,” salah satu tema yang diusung Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific Regional Meeting pada hari kedua penyelenggaraan Open Government Partnership Asia Pacific Regional Meeting 2018. Sesi ini mendiskusikan inisiatif-inisiatif digital soal pemilu terbuka yang muncul dari kolaborasi aktif antara pemerintah–khususnya penyelenggara pemilu–dan masyarakat sipil.

Berdasarkan laporan dari Seoul (7/11), dalam diskusi ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demkrasi (Perludem), Titi Anggraini, membagi cerita tentang inisiatif API (Application Programming Interface) Pemilu. Sebuah platform yang menyediakan data-data pemilu dalam format data terbuka. Dengan adanya format data terbuka, para IT Programmer dan web developer dapat lebih bebas dan mudah menggunakannya untuk membuat berbagai aplikasi alat bantu sosialisasi kepemiluan berbasis platform sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, atau website.

Pada saat pertama kali diluncurkan 2014 silam dalam acara Hackathon di Bandung Digital Valley, API Pemilu telah memicu partisipasi dari sekitar 150 developer yang tergabung dalam 50 tim dan telah menghasilkan 40 lebih aplikasi dalam satu hari tersebut. Aplikasi-aplikasi ini telah membantu penyajian info-info pemilu Indonesia –antara lain terdiri atas tiga ratus lebih kandidat yang memperebutkan 20.538 kursi di 3.087 daerah pemilihan- dalam format yang lebih sederhana dan interaktif sehingga lebih memudahkan pemilih.

(Baca juga: Pemilu untuk Memilih Pemimpin yang Terbaik).

Menurut Titi, inisiatif digital semacam ini tak mungkin terealisasi tanpa keterlibatan pemerintah, khususnya penyelenggara pemilu. Inisiatif API Pemilu misalnya, muncul setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) berinovasi untuk membuka berbagai macam data tahapan pemilu. Termasuk data pemilih, data pencalonan, data partai politik, tabulasi penghitungan dan rekapitulasi suara. Format data awal yang tersedia kemudian diubah menjadi data terbuka.

Pada 2015, Perludem bersama KPU menandatangani nota kesepahaman untuk membangun sistem informasi dan data, termasuk mekanisme digitalisasi data pemilu dalam format data terbuka. Nota kesepahaman ini dibuat tidak hanya dengan KPU RI tetapi juga beberapa KPU di daerah seperti KPU Surabaya. Inisiatif digital ini bisa terealisasi karena ada keterbukaan dan kemauan untuk berkolaborasi.

“API Pemilu merupakan wujud nyata bahwa institusi negara bisa bekerja bersama masyarakat sipil untuk mewujudkan tata kelola pemilu yang baik. Ini sejalan dengan prinsip dan misi Open Government Partnership. Kami berharap API Pemilu ataupun inisiatif-inisiatif serupa bisa terus berlanjut dan semakin banyak muncul di Indonesia dan di regional Asia Pasifik,” kata Titi.

Inisiatif digital serupa API Pemilu juga terdapat di Taiwan. Sebuah komunitas sindikasi media dan laboratorium demokrasi bernama Watchout menggagas sebuah platform bernama “Ask Your Politician”. Sejak 2013, platform ini digunakan sebagai wadah bagi warga untuk bertanya langsung pada kepala daerah, anggota parlemen, hingga presiden. Sekarang, platform ini terus berevolusi dan sedang dalam proses mengintegrasikan seluruh data yang berhasil dikumpulkan dalam sesi tanya jawab yang berlangsung dari 2013 hingga 2016.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua