Kamis, 08 November 2018
Alasan MA Batalkan Larangan Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD untuk Pemilu 2019
Putusan MA dinilai mengandung keanehan karena telah membenturkan dengan putusan MK yang derajatnya setara dengan UU.
Aida Mardatillah
Gedung MA. Foto : ASH

Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan sebagian permohonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atas uji materi Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PKPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Dalam amar putusannya, Majelis MA menyimpulkan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

 

Hal terpenting, Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara bersyarat sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta Pemilu Anggota DPD 2019. Artinya, larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD berlaku setelah Pemilu 2019 melalui revisi UU Pemilu.   

 

“Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017,” demikian bunyi amar putusan MA bernomor 65P/HUM/2018 yang dilansir situs Direktorat Putusan MA, Kamis (8/11/2018).

 

Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 ini diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Supandi dengan anggota Hakim Agung Yulius dan Is Sudaryono pada 25 Oktober 2018. Dan selesai proses minutasi dan diunggah di laman resmi MA mulai Kamis (8/11/2018). (Baca Juga: Larangan Calon Anggota DPD dari Pengurus Parpol, MK ‘Diserang’ Balik)

 

Seperti diketahui, awalnya Pemohon kecewa atas terbitnya Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tertanggal pada 23 Juli 2018 terkait pengujian Pasal 182 huruf I UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang ditafsirkan sebagai larangan bagi pengurus parpol menjadi anggota DPD yang berlaku sejak putusan diucapkan. Artinya, aturan larangan itu berlaku untuk pelaksanaan Pemilu 2019, bukan Pemilu 2024.

 

Nah, putusan MK itu dijadikan dasar terbitnya Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, khususnya Pasal 60A yang mengatur keharusan bagi pengurus partai politik (pusat/daerah) untuk mengundurkan diri dari jabatannya bila mendaftar sebagai calon anggota DPD dalam Pemilu 2019 sehari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).

 

Dalam permohonannya, Pemohon mengaku sebelum terbitnya Peraturan KPU dan Putusan MK itu telah mengikuti tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum. (Baca Juga: MK ‘Haramkan’ Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD)

 

Karenanya, Pasal 60A PKPU No. 26 Tahun 2018 itu telah melanggar asas keadilan karena telah merugikan hak-hak permohon serta melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum yang menimbulkan kekacauan administrasi pemilu. Sebab, putusan MK ini belum ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan UU Pemilu atau peraturan pengganti (Perpu) sesuai amanat Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

 

Dalam pertimbangannya, Majelis MA menerangkan meski Putusan MK berkekuatan hukum tetap, tetapi KPU memberlakukan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 secara surut (retroactive) terhadap peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 dengan dalih pelaksanaan Putusan MK. MA beralasan aturan itu tidak efektif karena perubahan disertai dengan kewajiban saat tahapan, program, dan penyelenggaraan Pemilu DPD tahun 2019 sedang berlangsung. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

 

“Hal ini akan berbeda keadaannya jika putusan MK lebih dulu diputus, kemudian diikuti dengan pembuatan Peraturan KPU,” demikian pertimbangan MA dalam putusannya. 

 

Karena itu, MA menilai norma Pasal 60A Peraturan KPU No. 26/2018 tidak mengikuti prinsip Putusan MK yang berlaku prospektif ke depan seperti tercermin dalam Pasal 47 UU MK. Tak hanya itu, bagi MA norma Pasal 60A Peraturan KPU tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Misalnya, suatu aturan harus dapat dilaksanakan dan memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, ataupun yuridis.

 

“Pasal 60A Peratutan KPU 26/2018 juga bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum. Artinya, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Karena itu, larangan tersebut tidak tepat diberlakukan pada Pemilu 2019 karena melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum,” tegas Majelis.

 

Bagi MA, keadaan demikian seolah-olah membenturkan MA dan MK. Satu sisi, KPU menjalankan putusan MK dan sisi lain Pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya Peraturan KPU ini. Saat bersamaan, MA juga tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Menurutnya, titik persoalan hak uji materi ini ialah konflik antara norma hukum putusan MK yang kedudukannya sederajat dengan UU dan asas non retroactive.

 

“Oleh karena itu, tidak terdapat konflik kompetensi (kewenangan) antara MK dan MA dalam uji materi Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 ini.” Baca Juga: Larangan Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD Sejak Pemilu 2019

 

Menanggapi putusan MA ini, Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti menilai putusan uji materi Peraturan KPU ini cerminan buruk karena proses uji materi di MA tidak terbuka yang tidak bisa dikontrol masyarakat. Menurutnya, putusan MA mengandung keanehan karena telah membenturkan dengan putusan MK yang derajatnya setara dengan UU.  

 

“Saya agak curiga, putusan tersebut diumumkan terlebih dahulu. Tapi selama seminggu ini tidak dapat melihat berkas putusannya. Lalu, baru setelah melihat respon masyarakat belakangan dibuat argumentasinya,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.