Jumat, 09 November 2018
Dianggap Terima Gratifikasi dan Suap DPRD, Zumi Zola Dituntut 8 Tahun
Jaksa juga meminta majelis mencabut hak politik Zumi selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.
Aji Prasetyo
Gubernur Jambi Zumi Zola usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Foto: RES

Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu penuntut umum meminta agar hak politik Zumi dicabut selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

 

Ia dianggap terbukti bersalah melakukan dua tindak pidana korupsi yaitu berupa penerimaan gratifikasi sebesar Rp40 miliar, 1 unit Toyota Alphard, US$177 ribu dan Sin$100 ribu. Zumi juga diangga[ menyuap para anggota DPRD Jambi sebesar Rp16,34 miliar.

 

Uang suap ditujukan agar para anggota dewan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017. Kemudian, agar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018.

 

“Agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Zumi Zola Zulkifli secara sah dan secara meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Zumi Zola Zulkifli berupa pidana penjara selama 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa KPK Iskandar Marwanto dalam tuntutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11/2018). Baca Juga: Ketua DPRD Jambi: KPK Sudah Peringati Zumi Zola Akan Ada OTT    

 

Dalam pertimbangan memberatkan jaksa menilai, perbuatan Zumi tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga dinilai menciderai kepercayaan yang diberikan masyarakat. "Hal-hal meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa telah kooperatif dan terus terang, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan selama persidangan,” ujar Jaksa Iskandar.

 

Zumi diketahui mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC), tetapi permohonan itu ditolak penuntut umum. Alasannya, Zumi dianggap sebagai pelaku utama baik dalam penerimaan gratifikasi maupun pemberian suap kepada sejumlah anggota DPRD. Penuntut umum KPK lain, Arin Kurniasari menganggap keterangan Zumi dianggap belum signifikan untuk membongkar pelaku lainnya dalam perkara tersebut.

 

“Keterangan terdakwa yang diungkapkan di penyidikan maupun di sidang pengadilan belum signifikan dan belum bersifat menentukan untuk membongkar pelaku tindak pidana lain ataupun untuk membongkar adanya tindak pidana korupsi lain," kata Arin Kurniasari.

 

Zumi Zola selaku Gubernur Jambi periode 2016-2021, menurut JPU, terbukti melakukan dua dakwaan dan tindak pidananya ini dilakukan sekitar 2016-2018. Terkait penerimaan gratifikasi ia bersama-sama dengan bendahara tim sukses pemilihan Gubernur Jambi sekaligus sebagai asisten pribadi Zumi Zola, Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan Sihotang dan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Arfan telah menerima gratifikasi sejumlah Rp37,478 miliar, US$183.300, dan Sing$100 ribu dolar Singapura, dan 1 mobil Alphard nomor polisi D 1043 VBM yang telah diterima sejak Februari 2016 sampai November 2017.

 

Hadiah itu diterima dari para rekanan yaitu Muhammad Imadudin alias Iim, Agus Herianto, Endria Putro, Nicko Handi, Rudy Lidra, Jeo Fandy Yoesman alias Asiang, hardono alias Aliang, Yosan Tonius alias Atong, Andi Putra Wijaya alias Andi Kerinci, Kendry Ariyon alias Akeng, Musa Effendi serta rekanan lainnya.

 

Dakwaan kedua, terkait pengesahan APBD TA 2017, terdakwa bersama-sama Apif Firmansyah telah memberikan uang kepada pimpinan dan anggota DPRD provinsi Jambi mencapai keseluruhan berjumlah Rp12,94 miliar.

 

Pertama untuk 50 anggota DPRD masing-masing sejumlah Rp200 juta diserahkan oleh Kusdinar kepada masing-masing anggota DPRD sebanyak 2 kali yang dilakukan secara bertahap dari Januari-Mei 2017, kecuali untuk Masnah dan Bambang Bayu Suseno karena sudah mundur dari DPRD.

 

Selain itu, sebanyak 8 orang tidak menerima penyerahan tahap kedua yakni Nasrullah Hamka, Supriyono, Muhamadiyah, Hasim Ayub, Wiwit Iswara, Rudi Wijaya, Rahmad Eka Putera, Suprianto. Supriyono hanya diberikan sejumlah Rp50 juta sehingga jumlah keseluruhan yang diberikan, yakni Rp8,75 miliar.

 

Kedua, pimpinan DPRD masing-masing menerima uang dengan rincian Ketua DPRD Cornelis Buston menerima sejumlah Rp100 juta; Zoerman Manap selaku Wakil Ketua DPRD menerima uang sejumlah Rp400 juta; AR Syahbandar selaku Wakil Ketua DPRD menerima sejumlah Rp600 juta; Chumaidi Zaidi selaku selaku Wakil Ketua DPRD menerima uang sejumlah Rp650 juta, sehingga secara keseluruhan uang yang diberikan Zumi bersama-sama Apif Firmansyah kepada pimpinan DPRD Jambi yakni Rp1,75 miliar.

 

Ketiga, Zumi bersama-sama Apif Firmansyah memberikan uang tambahan untuk masing-masing 13 Anggota Komisi III DPRD sejumlah Rp175 juta, sehingga keseluruhan berjumlah Rp2,3 miliar. Keempat, Zumi bersama-sama dengan Apif Firmansyah memberikan uang tambahan untuk Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD mendapat sejumlah Rp140 juta yang diperuntukan bagi 27 anggota Banggar DPRD. 

 

Selanjutnya, terkait pengesahan APBD TA 2018, Zumi bersama-sama Erwan Malik selaku Plt Sekretaris Daerah, Arfan selaku Plt Kepala Dinas PUPR, dan Saipudin selaku Asisten 3 telah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi terkait dengan pengesahan dan persetujuan APBD 2018 yang keseluruhan berjumlah Rp3,4 miliar.

 

Uang tersebut telah diterima oleh Supriyono, M. Juber, Ismet Kahar, Tartiniah, Popriyanto, Mayloeddin, Sufardi Nurzain, Gusrizal, Elhelwi, Tadjudin Hasan, Parlagutan Nasution dan Cekman, sehingga total pemberian suap sebesar Rp16,34 miliar.

 

Setelah dibacakan tuntutan, Zumi akan mengajukan nota pledoi (pembelaan) pada 22 November 2018. Ia juga mengajukan izin berobat kepada majelis hakim. “Izin berobat, itu saja Yang Mulia,” ujar Zumi. Sementara kuasa hukumnya Handika Honggowongso, meminta waktu menyusun nota pembelaan (pleidoi) selama 10 hari.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.