Jumat, 09 November 2018
Urung Disahkan, Ini Poin Penting RUU Karya Cetak dan Karya Rekam
Mengatur kewajiban penyerahan karya cetak dan rekam, pengelolaan, pendanaan, penghargaan, hingga sanksi administratif.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Sedianya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam akan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pekan lalu. Namun belakangan pimpinan DPR mendapat surat dari pemerintah perihal permintaan penundaan pengesahan hingga paripurna pada masa sidang berikutnya tanpa menyebutkan alasannya. Alhasil, RUU tersebut tertunda untuk disahkan menjadi UU.

 

Ketua Panja RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Sutan Adil Hendra  menerangkan keberadaan RUU tersebut bakal menjadi payung hukum dalam melindungi aset bangsa di era industri 4.0. Hal terpenting “roh” dari RUU ini untuk mengembangkan dan melindungi hak para pelaku karya cetak dan karya rekam.

 

“Karya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki kedudukan strategis. Sebagai hasil koleksi nasional perlu dilestarikan guna menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Sutan saat dihubungi, Jum'at (9/11/2018). 

 

Tak hanya itu, RUU tersebut sebagai upaya menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman kerusakan atau bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia. Lantas bagaimana muatan materi yang tertuang dalam RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

 

Berdasarkan draf yang diperoleh Hukumonline, RUU ini memuat 8 Bab dan 36 Pasal. Rinciannya: Bab I memuat tentang ketentuan umum; Bab II memuat tentang penyerahan karya cetak dan karya rekam; Bab III memuat tentang pengelolaan hasil karya cetak dan karya rekam; Bab IV memuat tentang pendanaan; Bab V memuat peran serta masyarakat; Bab VI memuat tentang penghargaan; Bab VII memuat tentang ketentuan peralihan; dan Bab VIII memuat tentang ketentuan penutup.

 

Sedangkan materi muatan RUU tersebut memuat beberapa poin. Pertama, karya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki peran penting sebagai salah satu tolak ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga menjadi perkembangan bangsa dan kepentingan nasional. RUU tersebut juga mendukung perkembangan literasi nasional.

 

Kedua, RUU ini mengatur subyek wajib serah, yakni penerbit yang wajib menyerahkan dua eksemplar dari setiap judul karya cetaknya. Termasuk salinan  digital atas karya cetak demi kepentingan penyandang disabilitas. Selain itu, produsen yang wajib menyerahkan karya rekam yang telah dipublikasikan.

 

Subyek wajib serah ini pun berlaku terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang menghasilkan karya cetak dan karya rekam mengenai Indonesia, khususnya yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

 

“Ada manfaat nyata dari pengaturan RUU tersebut bagi perpustakaan nasional atau perpustakaan di tingkat provinsi yang menghimpun karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan dari penerbit,” ujarnya.

 

Ketiga, pengelolaan hasil karya cetak dan karya rekam dilakukan melalui beberapa tahapan. Yakni penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan. Keempat, mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pendanaan bagi penghimpun dan pengelolaan koleksi serah simpan hasil karya cetak dan rekam ini. Pendanaan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

 

Kelima, RUU tentang Serah Karya Cetak dan Karya Rekam ini mengatur soal pemberian penghargaan baik kepada pihak penerbit maupun produsen karya rekam termasuk masyarakat dan warga negara asing yang berperan serta dalam mendukung kewajiban serah simpan ini. Keenam, RUU tersebut juga mengatur peran serta masyarakat, sanksi administratif hingga ketentuan peralihan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.