Jumat, 09 November 2018

Cegah Korupsi di Daerah, Peran APIP Bakal Diperkuat

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan pertemuan dengan Kemendagri dan Kemenpan RB untuk memperkuat APIP di mana posisi APIP saat ini belum memberikan check and balances kepada eksekutif (daerah).

 

"Tujuannya mencoba memperkuat APIP, sudah diceritakan juga mengenai posisi APIP yang sekarang belum memberikan check and balances pada eksekutif. Tadi sudah disampaikan bahwa pembicaraannya sudah cukup lama, kemudian masih ada hambatan di tingkat pembahasan," tuturnya.

 

Perlu upaya lain

Agus mengharapkan revisi PP Nomor 18 Tahun 2016 itu menjadi hadiah tahun baru untuk bangsa dan negara ini.

 

"Mudah-mudahan ini menjadi hadiah tahun baru untuk bangsa dan negara kita dan juga ada pertanyaan apakah kalau kemudian APIP-nya berfungsi korupsinya hilang? Ya tidak serta merta seperti itu, pasti kemudian masih dibarengi oleh usaha (upaya) yang lain," kata Agus. Baca Juga: APIP Sang Pengawas Bukan Bagian Mata Rantai Korupsi

 

Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, dibicarakan pula mengenai pengangkatan ataupun penghentian jabatan di daerah.

 

"Tadi di dalam pembicaraan sebenarnya banyak yang dibicarakan temasuk mengenai cara mengangkat, menghentikan (pejabat daerah). Bahkan, Pak Menpan mengusulkan ada baiknya kalau pengangkatan untuk jabatan tersebut, bukan orang yang berasal dari lingkungan atau daerah tersebut, tetapi bisa dilakukan dengan yang namanya (model) open bidding. Jadi, lelang diantara ASN itu bisa dilakukan," kata Agus.

 

Sementara itu, Menpan-RB Syafruddin mengungkapkan pihaknya menyetujui agar revisi PP Nomor 18 Tahun 2016 segera difinalkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua