Pada awal kemerdekaan, adalah suatu beban dan tanggung jawab para pendiri bangsa untuk bagaimana kita mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai suatu negara republik baru yang memproklamirkan kemerdekaannya dari kolonialis Belanda. Hukum Internasional mengadopsi berbagai prasyarat yang harus dipenuhi sebelum suatu negara dapat diakui, termasuk keberadaan wilayah teritorial, pemerintahan, penduduk, angkatan bersenjata, dan sederet prasyarat lainnya.
Persyaratan itu bukan pokok yang ingin saya tekankan di sini. Yang utama adalah bagaimana kita bisa membangun secara efektif kepercayaan dari dunia internasional bahwa semua prasyarat itu semua memang betul bisa dibuktikan keberadaannya. Sejarah mencatat yang mereka lakukan kemudian di antaranya adalah meyakinkan dunia dengan cara-cara diplomatis di meja perundingan, dengan mengirim para diplomat kita yang minim pengalaman, tetapi punya tekad dan kepercayaan diri yang tinggi untuk berbicara di berbagai konperensi internasional dan pertemuan bilateral dengan negara-negara yang kelak menjadi sahabat Republik baru ini, bahkan juga dengan Belanda sendiri.
Karena waktu itu balatentara Kerajaan Belanda masih menduduki sebagian besar wilayah RI, para pemimpin kita mengambil strategi dengan menunjukkan keberadaan Angkatan Perang kita. Pertempuran darat terjadi di mana-mana dengan melibatkan tentara pelajar, pemuda, laskar underbouw organisasi politik dan kemasyarakatan.
Penerbang-penerbang muda kita yang berasal dari kadet-kadet Sekolah Penerbang Bugis (Malang), Maguwo di Jogyakarta, di bawah bimbingan pilot-pilot senior didikan Belanda maupun Kalijati, terbang menjelajah ke berbagai wilayah udara RI, dan melakukan pemboman di beberapa target militer Belanda yang strategis. Pemboman kota Semarang dan Salatiga tidak hanya mengejutkan Belanda, tetapi juga dunia. Entah apa lagi strategi yang ditempuh para pemimpin kita waktu itu, sehingga akhirnya Belanda takluk untuk duduk bersama dalam beberapa konperensi menjelang pengakuan internasional kepada RI sebagai negara. Kepercayaan atau trust ini begitu sulit dibangun, dan harus dibayar dengan darah dan nyawa ribuan para pejuang dalam sejumlah perang kemerdekaan sebelum Belana betul-betul mengakui kita dengan penyerahan kedaulatan versi Belanda pada tahun 1949.
Kepercayaan bukan sesuatu yang berhenti pada tingkat pembicaraan atau wacana, tetapi harus dibuktikan secara meyakinkan. Pada waktu dunia masih ragu apakah Korea Utara di bawah Kim Jong-Un bisa melunak, Jong-Un tiba-tiba mengumumkan bahwa dia siap bertemu dan bicara dengan Donald Trump. Trump menyambut baik gerak inisiatif Jong-Un. Yang menjadi persoalan, di mana tempat yang netral untuk mereka bertemu dan berbicara untuk kepentingan perdamaian dunia, atau paling tidak kawasan Asia Timur. Tidak mungkin tempat yang diterima adalah Pyongyang atau Washington DC. Juga tidak di negara-negara yang menjadi sekutu keduanya.
Tiba-tiba muncul tawaran Singapura yang mungkin saja dianggap netral oleh keduanya karena Singapura berteman dengan siapa saja, terutama dengan siapa mereka berdagang, berinvestasi, atau bertransaksi yang saling menguntungkan. Singapura berusaha keras membangun kepercayaan dunia, karena keterbatasan sumber daya alam, wilayah dan jumlah penduduknya. Dunia percaya, dan pembicaraan kedua pemimpin dua bangsa itu akhirnya terjadi di Singapura.
Hasilnya? Banyak pengamat mengatakan bahwa belum cukup ada yang konkrit dari hasil pembicaraan bllateral itu. Setelahnya beberapa bulan kemudian, tidak cukup berarti perubahan yang terjadi di Korea Utara. Yang pasti sukses dan berhasil menarik perhatian dunia internasional adalah naik tajamnya kepercayaan terhadap Singapura yang mampu menjamin bahwa masalah dunia yang segawat, sesensitif dan sebesar itu dapat diselesaikan dengan baik di Singapura yang netral, aman, dan nyaman.