Kamis, 15 November 2018

Keterlibatan Akuntan Publik dalam Manipulasi Laporan Keuangan

Akuntan publik dapat terlibat dalam manipulasi laporan keuangan yang merugikan banyak pihak.
Mochamad Januar Rizki

Profesi akuntan independen atau publik dalam dunia usaha memiliki peran yang sangat strategis khusunya dalam memberikan penilaian laporan keuangan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya. Dengan adanya penilaian akuntan publik tersebut dapat diketahui mengenai kewajaran atau kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Lazimnya, terdapat tiga jenis opini yang diberikan akuntan publik terhadap laporan keuangan yang diauditnya yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian dan pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer).

 

Hasil audit akuntan publik tersebut juga sangat erat kaitannya dengan industri jasa keuangan khususnya perbankan sebagai pemberi pinjaman atau kreditor. Dengan melihat laporan keuangan yang teraudit tersebut, perbankan dapat memutuskan kelayakan pemberian pinjaman kepada calon debitur atau perusahaan tersebut.

 

Sayangnya, praktik manipulasi laporan keuangan sering kali dilakukan suatu perusahaan dengan melibatkan akuntan publik. Manipulasi tersebut dilakukan untuk berbagai macam tujuan mulai dari pengajuan pinjaman perbankan hingga penghindaran atau pengemplangan pajak.

 

Kasus manipulasi laporan keuangan juga pernah terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, kasus manipulasi laporan keuangan dilakukan perusahaan multipembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), anak usaha Columbia Group, perusahaan pembiayaan perabot rumah tangga dan retail.

 

Mnipulasi laporan keuangan SNP ini juga melibatkan dua akuntan publik (AP) yaitu Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsyul dan satu kantor akuntan publik (KAP) yaitu Kantor Akuntan Publik  Satrio, Bing Eny dan Rekan. Untuk nama terakhir, KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan, merupakan partner lokal dari KAP internasional Deloitte yang termasuk firma empat besar global.

 

(Baca Juga: Belajar dari Kasus PT SNP Berimbas Pencabutan Izin Akuntan Publik)

 

Atas kesalahan audit laporan keuangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada para akuntan publik tersebut karena dianggap melakukan kesalahan dalam audit laporan keuangan.  Sanksi tersebut berupa pencabutan atau pembatalan izin operasi atau audit di sektor jasa keuangan seperti perbankan, multipembiayaan, asuransi dan industri jasa keuangan lainnya.

 

Hasil Penilaian OJK dalam Kasus SNP

OJK menilai bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik, antara lain dengan pertimbangan:

  1. Telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
  2. Besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap LKTA PT SNP.
  3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA oleh akuntan publik.

Oleh karena itu, OJK mengenakan sanksi berupa Pembatalan Pendaftaran pada AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan.

Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP oleh OJK mengingat LKTA yang telah diaudit tersebut digunakan PT SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah. Sehingga langkah tegas OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan.

 

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo, menjelaskan sejak diumumkannya sanksi tersebut pada 1 Oktober 2018, pihaknya segera langsung menyurati pemberian sanksi kepada para akuntan publik tersebut. “Satu hari setelah jatuh sanksi, langsung kami surati mereka,” kata Anto kepada hukumonline, Kamis (15/11).

 

Sayangnya, Anto enggan mempublikasikan surat sanksi tersebut sehubungan dengan kerahasiaan data lembaga. Namun, dia menyampaikan pemberian sanksi tersebut sudah melalui proses pemeriksaan OJK terhadap SNP dan para akuntan publik. Dari hasil pemeriksaan tersebut, OJK mendapatkan bahwa kedua pihak dengan sengaja merekayasa laporan keuangan tersebut.

 

“Ini private, enggak bisa di-share. Intinya pengenaan sanksi telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang memperhatikan pelanggaran yang dilakukan,” jelas Anto.

 

Lebih lanjut, Anto menyampaikan pemberian sanksi ini akan berdampak buruk bagi kredibilitas akuntan publik tersebut. Salah satu risiko yang muncul yaitu hilangnya kepercayaan perbankan kepada laporan keuangan yang menjadi hasil audit akuntan publik bermasalah tersebut.

 

“Tentunya adanya permasalahan ini dengan sendirinya mereka (bank) sudah akan tahu (hilang kepercayaan) dengan sendirinya,” kata Anto.

 

UU Akuntan Publik

Pasal 30:

(1) Akuntan Publik dilarang:

a. memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP;

b. merangkap sebagai: 1. pejabat negara; 2. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau 3. jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan;

c. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;

d. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam masa pembekuan izin;

e. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin;

f. memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP;

g. melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

h. menerima imbalan jasa bersyarat;

i. menerima atau memberikan komisi; atau

j. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

(2) Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Akuntan Publik yang merangkap sebagai pimpinan atau pegawai pada lembaga pendidikan bidang akuntansi dan lembaga yang dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi di bidang akuntansi.

Pasal 31:

(1) KAP dilarang:

a. melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA yang telah melakukan kerja sama dengan KAP lain;

b. mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada Menteri dibekukan atau dibatalkan;

c. memiliki Rekan non-Akuntan Publik yang tidak terdaftar pada Menteri;

d. membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang; dan

e. membuat iklan yang menyesatkan. (2) Akuntan Publik dan/atau KAP dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang tercantum pada daftar orang tercela dalam pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3).

 

Sementara itu, Dewan Pengawas Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), M Achsin, menyampaikan sanksi yang diberikan OJK tidak serta merta menghancurkan kredibilitas akuntan publik. Terlebih lagi, akuntan publik tersebut berafiliasi dengan firma global ternama seperti Deloitte karena memiliki metode audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Menurutnya, perlu diketahui secara detail letak kesalahan audit KAP tersebut sehingga tidak menganggapnya sebagai bentuk kesengajaan manipulasi laporan keuangan.

 

“Saya tidak bisa beropini secara detil karena bisa saja akuntan publiknya tidak mampu mendeteksi fraud dalam laporan keuangan yang dibuat perusahaan,” jelas Achsin kepada hukumonline.

 

Untuk itu, dia mengimbau agar setiap akuntan publik lebih jeli memeriksa setiap transaksi atau akun-akun dalam laporan keuangan. Kejelian akuntan publik tersebut diharapkan dapat mengantisipasi kecurangan atau kesalahan yang dilakukan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.

 

Kemudian, dia juga menjelaskan sanksi denda umumnya diterapkan bagi akuntan publik di luar negeri yang keliru dalam mengaudit laporan keuangan. Sanksi ini berbeda dengan yang berlaku di Indonesia berupa sanksi administratif pembatalan izin.

 

“Kalau di luar negeri biasanya ketika ada masalah dalam prosedur audit berupa denda. Sehingga publik masih menaruh kepercayaan kepada akuntan publiknya. Karena boleh jadi ini kepiawaian perusahaan yang menutupi fraud dalam laporan keuangannya,” jelas Achsin.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.