Belanja Online Sumbang Inflasi, Pemerintah Perlu Terapkan Kebijakan Khusus
Berita

Belanja Online Sumbang Inflasi, Pemerintah Perlu Terapkan Kebijakan Khusus

Salah satu untuk mengendalikan inflasi di sektor ini, pemerintah dapat menerapkan kebijakan berupa insentif untuk produk-produk dalam negeri.

Oleh:
Fitri N Heriani
Bacaan 2 Menit
Belanja Online Sumbang Inflasi, Pemerintah Perlu Terapkan Kebijakan Khusus
Hukumonline

Setiap menjelang akhir tahun, seringkali harga pangan mengalami peningkatan. Dalam delapan tahun terakhir, inflasi bulan Desember untuk bahan makanan selalu lebih tinggi daripada inflasi umum. Harga bahan makanan biasanya mulai merangkak naik di bulan November, sebelum mencapai puncak di bulan Desember.

 

Penyebab utama inflasi pangan akhir tahun umumnya momentum hari keagamaan dan libur akhir tahun. Namun, apapun penyebabnya yang diperlukan masyarakat adalah kepastian akan stabilnya harga-harga. Karena itu, pengambil kebijakan tidak dapat terus berlindung dengan alasan kedua momen tersebut. Pemerintah harus serius memutus siklus dan mencari solusi agar harga pangan di akhir tahun lebih terkendali.

 

Alih-alih berbicara mengenai inflasi pangan, di momen-momen akhir tahun, Indonesia juga berpotensi menambah inflasi lewat belanja online. Adanya Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), inflasi akan melebar. Pasalnya, tidak ada batasan pembelian barang impor pada saat belanja online. Bahkan diskon-diskon besar berlaku hampir untuk setiap barang yang diperjualbelikan di pasar online atau e-commerce.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, di Jakarta, Kamis (15/11/2018). Menurut Eko, belanja online mayoritas dilakukan oleh kalangan menengah, yang sebagian membeli barang impor. Pemerintah harus jeli melihat sumbangan inflasi dari sektor ini.

 

“Inflasi akan melebar, jangan lupa kelas menengah belanja online, jangan lupa belanja online itu barang banyak dari impor, dan nanti 1.212 akan ada harbolnas lagi, impor juga,” kata Eko.

 

Jelang harbolnas yang akan digelar pada 12 Desember 2018 mendatang, lanjutnya, pemerintah, terutama kementerian terkait masih memiliki waktu untuk menciptakan harbolnas yang mendorong produk lokal. Dalam konteks ini, pemerintah harus membuat skema atau kebijakan (khusus) yang menguntungkan produk dalam negeri tanpa harus menutup pasar impor.

 

Sejauh ini, lanjutnya, produk asing sangat mendominasi pasar online di Indonesia, terutama di hari-hari tertentu seperti harbolnas. Dan orientasi harbolnas belum memikirkan dampak atas pembelian barang-barang impor tersebut, melainkan masih berkutat pada jumlah penjualan.

Tags:

Berita Terkait