Kamis, 22 November 2018

Revisi UU Lapas Upaya Benahi Permasalahan Pemasyarakatan

Untuk mengatasi persoalan over kapasitas, suasana lingkungan yang tak kondusif, sarana dan prasarana yang memadai, hingga ketidakprofesionalan para petugas Lapas termasuk pelayanan di lapas/rutan, rupbasan, dan bapas menjadi lebih baik.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Persoalan pemasyarakatan di semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi benang kusut yang tak kunjung usai. Belakangan terakhir beragam peristiwa kerusuhan terjadi di beberapa Lapas. Pangkal persoalannya, salah satunya kapasitas daya tampung berlebihan di lapas. Karena itu, Revisi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan upaya menyelesaikan beragam persoalan pemasyarakatan di Lapas mulai hulu hingga hilir.

 

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (22/11). Bambang mengatakan sudah saatnya UU No. 12 Tahun 1995 direvisi. Selain sudah tidak relevan dengan kondisi pemasyarakatan saat ini, UU Pemasyarakatan dinilai perlu revisi melalui perbaikan di berbagai lini.

 

“Apalagi permasalahan pemasyarakatan semakin bertambah (kompleks). Selain persoalan over kapasitas, juga suasana lingkungan tak kondusif, sarana dan prasarana yang tak memadai, hingga ketidakprofesionalan para petugas Lapas. Tak jarang, Lapas justru menjadi Kerajaan Kecil terhadap warga binaan pemasyarakatan bagi petugas di Lapas,” kata Bambang.

 

Ironisnya, berbagai pengaturan subsistem pemasyarakatan terpisah, belum terintegrasi dengan UU 12/1995. Alhasil, sangat berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan disharmoni  antar norma hukum. Karenanya, kata Bambang Soesatyo, tak ada alasan menunda-nunda pembahasan revisi UU tentang Pemasyarakatan.

 

“Sudah waktunya dilakukan revisi UU No. 12 Tahun 1995 untuk membenahi berbagai permasalahan Lapas,” tegasnya. Baca Juga: Catatan ICJR Soal Pemidanaan di 9 RUU Prolegnas

 

Menurutnya, revisi UU Pemasyarakatan, sebagai jalan membenahi berbagai persoalan pemasyarakatan. Misalnya, terwujud pelayanan lapas atau rumah tahanan negara (rutan); rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) hingga balai pemasyarakatan (bapas) yang lebih baik.  

 

Seperti diketahui, RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019 dengan nomor urut 34 dari 55 RUU. “DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) dari pemerintah pada Jumat (16/11) pekan lalu dan RUU ini merupakan usul pemerintah.”  

 

Setelah mengantongi Surpres, kata Bambang, DPR bakal mengelar rapat badan musyawarah (Bamus) untuk menentukan alat kelengkapan yang bakal membahas RUU tersebut. “Bisa jadi, RUU ini bakal dibahas Komisi III atau mungkin Badan Legislasi (Baleg). Semuanya bakal diputuskan dalam rapat Bamus.

 

Menurutnya, pemerintah bakal diwakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB). Kedua institusi itu ditunjuk mewakili pemerintah menjadi mitra kerja DPR dalam membahas RUU Pemasyarakatan.

 

Dia berharap RUU tersebut dapat dibahas dan disahkan menjadi UU sebelum berakhirnya masa jabatan DPR periode 2014-2019. Dengan begitu, RUU ini diharapkan bisa mengatasi berbagai persoalan di Lapas hingga tata kelola pemasyarakatan dalam cakupan yang lebih luas.

 

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengamini pandangan Bamsoet. Menurutnya, pengaturan pemasyarakatan perlu diatur lebih ketat. Misalnya, penanganan pemasyarakatan perlu dilakukan satu institusi atau lembaga khusus, bukan lagi dikelola oleh direktorat jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan yang merupakan unit dari Kemenkumham.

 

“Entah semacam badan, supaya bisa memutus rantai birokrasi yang agak rumit. Maka perlu dipertimbangkan secara kelembagaan,” harapnya.

 

Selain itu, dalam RUU mesti mengatur soal penyiapan perangkat atau aparatur Lapas yang memiliki dedikasi tinggi untuk dapat diberikan insentif oleh negara. Dengan demikian, adanya penghargaan terhadap aparatur Lapas yang mengabdi dengan dedikasi tinggi dapat menghindari terjadinya praktik menyimpang dalam menjalankan tugasnya.

 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan sebagai anggota Komisi DPR yang membidangi hukum siap membahas RUU tersebut. Namun berbeda dengan Bamsoet yang optimis, Masinton malah pesimis bakal dapat merampungkan pembahasan RUU Pemasyarakatan hingga disahkan menjadi UU sebelum habisnya masa jabatan DPR periode 2014-2019.

 

“Pembahasan RUU ini saya khawatirkan bisa rampung atau tidak? Kalau tidak rampung dalam tahun ini, paling tidak periode berikutnya dalam Prolegnas Prioritas,” katanya.

 

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju berpandangan pemasyarakatan menjadi permasalahan serius di Indonesia. Pangkal persoalan, mulai dibenah kondisi over kapasitas yang semakin memperihatinkan. Karenanya, perlu penguatan konsep pembinaan di luar lapas yang belum terakomodir dalam UU 12/1995

 

“Termasuk revitalisasi bagi lembaga-lembaga pengampu pemasyarakatan saat ini,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua