Jumat, 23 November 2018

Pentingnya Pendekatan Rehabilitasi dalam RUU Narkotika

Namun, perlu memperjelas definisi “pengguna” narkotika.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Pelaku pengguna narkotika atau obat-obat terlarang umumnya dijerat sanksi pidana dan menjadi penghuni penghuni lembaga pemasyarakatan, yang mengakibatkan overkriminalisasi. Karena itu, pola penanganan pengguna narkoba ini sudah saatnya diubah melalui pendekatan rehabilitasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika.

 

Harapan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof Benny Riyanto. Prinsipnya, Benny sepakat agar hukuman terhadap pengguna narkotika berupa sanksi rehabilitasi. Dengan catatan, definisi “pengguna” dalam RUU Narkotika ini mesti diperjelas batasannya. Sebab, tak jarang seseorang yang kedapatan menyalahgunakan narkotika dengan barang bukti dalam jumlah banyak malah dikategorikan sebagai pengguna.

 

“Pengetatan dan batasan definisi ‘pengguna’ mesti diperjelas terlebih dahulu, sebelum mengatur soal rehabilitasi dalam RUU ini. Saya pribadi sependapat kalau pengguna harus direhabilitasi asalkan batasan pengertian pengguna harus jelas,” ujarnya kepada hukumonline di Jakarta, Jumat (23/11/2018). Baca Juga: Ini Poi Terpenting Revisi UU Narkotika

 

Menurutnya, parameter penilaian yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap seseorang dikatakan sebagai pengguna, pengedar, atau bandar mesti diperjelas lagi batasannya. Misalnya, kategori pengguna hanya menggunakan narkoba itu secara sendirian. Selain itu, terhadap pengguna tidak boleh melakukan pengulangan (residivis) menggunakan narkoba.

 

Seperti diketahui, status RUU tentang Narkotika dan Psikotropika masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019, menempati nomor urut 32. RUU tersebut resmi menjadi usul inisiatif dari pemerintah. Karena itulah, pemerintah sudah memiliki naskah akademik dan draf RUU Narkotika. Selanjutnya, dengan surat presiden (surpres) agar bisa dilakukan pembahasan bersama DPR.

 

Dia mengakui RUU tentang Narkotika dan Psikotropika semestinya telah rampung diharmonisasi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen PP Kemenkumham). Kini, statusnya sedang menunggu surpres terlebih dahulu sebelum diserahkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan.

 

Sementara anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu sependapat dengan Benny. Menurut Masinton, RUU Narkotika perlu mengatur dan mempertimbangkan agar semua pengguna tidak dihukum pidana berupa pemenjaraan. Namun, Masinton mewanti-wanti agar aturannya jelas dan ketat.

 

Menurutnya, pemberian sanksi rehabilitasi dapat dilakukan sepanjang dibarengi sistem pengawasan yang ketat. Misalnya, terlebih dahulu meneliti, menelaah, dan mengevaluasi hasil program rehabilitasi yang berjalan saat ini. “Sejauh mana program rehabilitasi itu efektif dalam menanggulangi dan mencegah efek narkotika yang bersifat ketagihan (adiktif),” ujarnya.

 

Mengubah strategi

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju menilai negara mesti mulai mengubah strategi metode penanganan perkara narkotika dari kriminalisasi menjadi rehabilitasi. Dengan alasan mengedepankan aspek kesehatan terhadap masyarakat pengguna narkoba. “Pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masih memungkinkan pengguna dijebloskan ke dalam penjara harus segera diubah,” ujarnya.

 

Menurutnya, metode dekriminalisasi terhadap pengguna narkotika ini sudah banyak diterapkan sejumlah negara yang mengadopsi harm reduction, strategi mengurangi dampak buruk dari kegiatan atau perilaku yang beresiko. “Nah, strategi ini penting dilakukan lantaran penjara sudah tak mampu memberi fasilitas kesehatan yang layak bagi para pengguna narkotika yang diganjar hukuman pidana penjara,” dalihnya.   

 

Dalam konteks ini, kata Anggara, kualitas kesehatan masyarakat Indonesia semestinya menjadi perhatian bagi negara. Karenanya, pembahasan RUU Narkotika dan Psikotropika mesti dirumuskan secara hati-hati. Setidaknya, dua hal penting mesti masuk dalam draf RUU. Pertama, mengubah pendekatan overkriminalisasi menjadi rehabilitasi penuh untuk penanganan pengguna narkotika. Kedua, penelitian manfaat tanaman ganja untuk kesehatan perlu didorong demi terciptanya kebijakan berbasis data (evidence-based policy).

 

Dengan mengakomodasi kedua hal tersebut dalam RUU Narkotika yang akan dibahas DPR dan Pemerintah tahun 2019, arah kebijakan narkotika di Indonesia menjadi progresif,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua